SEMARANG, Jowonews.com – Pemprov Jawa Tengah dinilai tidak konsisten dan tak realistis dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Target yang dipatok tinggi tapi selalu gagal dalam mencapai target tersebut.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jateng, Moh Budiono mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kondisi awal RPJMD di 2011 dan 2012 masih 6%, kemudian ketika RPJMD 2013-2018 berjalan justru pertumbuhan ekonomi menjadi turun. Pada 2013 pertumbuhan ekonomi 5,1%, 2014 pertumbuhan ekonomi 5,4%.
“Pada 2013 dan 2014 ditargetkan 5,9%-6,4%, tapi haya terealisasi 5,42%. Begitu juga di 2015 target pertumbuhan ekonomi 6%, tapi hanya terealisasi 5%,” paparnya.
Infrastruktur yang baik diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan iklim investasi, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Keberhasilan dalam infrastruktur dipercaya akan mempermudah pengembangan akses pasar hasil-hasil bumi, menurunkan ongkos distribusi, dan meningkatkan daya saing produksi hasil-hasil bumi.
“Infrastruktur yang diyakni sebagai pangkal dari persoalan, membuat kita agak mengabaikan sektor-sektor produksi yang menopang perekonomian Jawa Tengah, ternyata keyakinan itu tak sesuai dengan harapan,” tandasnya.
Pemprov perlu menghitung kembali secara akurat, apakah peningkatan infrastruktur dan program-progam unggulan lainnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menurunkan laju inflasi, mengurangi angka kemiskinan, dan telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Dalam perubahan RPJMD yang diajukan pemprov, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB perkapita, indeks Gini, angka kemiskinan dalam RPJMD 2013-2018 telah diturunkan targetnya.
“FPKB menilai infrastruktur masih dianggap sebagai kunci pembangunan di provinsi ini. Anggaran infrastruktur cenderung digunakan untuk peningkatan kualitas jalan raya yang belum berimplikasi langsung dengan peningkatan produksi rakyat,” terangnya.
Di sisi lain ada penurunan target produksi komoditas-komoditas utama, dimana di RPJMD sebelumnya sudah tinggi, namun di RPJMD perubahan justru diturunkan. Penurunan diantaranya, produksi perikanan tangkap dari 339.638,91 ton menjadi 293.474,54 ton, produksi tebu 5.548.006 ton menjadi 4.460.000 ton. Produksi daging dari 308.871.692 ton jadi 293.353.639 ton, produksi susu dari 117.893.997 liter turun jadi 109.799.722 liter.
“Dalam RPJMD perubahan, walau ada target peningkatan infrastruktur, namun eksekutif juga menurunkan indikator produksi pertanian, perikanan dan peternakan rakyat, indikator kinerja pendidikan, indikator kinerja penanganan kemiskinan dan sosial. Sehingga perlu dipertanyakan efektivitas kenaikan anggaran infrastuktur,” tuturnya.
Peningkatan indikator dan anggaran infrastruktur juga tidak berkorelasi positif dengan kenaikan investasi. Terlihat dari jumlah nilai investasi, dimana dari target RPJMD semula Rp 17,655 triliun menjadi Rp 17 triliun di RPJMD perubahan ini. Juga angka jumlah proyek PMA/PMDN turun menjadi 1.340.
Kepala Biro Humas Pemprov Jateng Sinoeng N Rahmadi mengatakan, perubahan RPJMD dialami oleh semua provinsi dan kabupaten/kota, karena adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional. Perubahan RPJMD bukan untuk mencapai target, tapi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Landasan perubahan RPJMD antara lain pasal 264 UU No 23/2014. Dalam UU tersebut juga terjadi pengalihan sebagian urusan baik dari pusat ke provinsi kabupaten/kota ke provinsi, dan sebaliknya.
“RPJMD Pemprov Jateng disusun sebelum RPJMN 2014, sehingga pemprov harus menyesuaikan. Juga dipertimbangkan adanya indikator yang dihapus, dirubah, dinaikkan, diturunkan, sesuai dengan kondisi evalasi. Karena itu kuncinya perlu komunikasi antara eksekutif dan legislatif untuk duduk bersama membahas ini,” katanya. (jn01/jn03)
