JAKARTA, Jowonews.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menilai Panitia Khusus PT. Freeport tetap harus dibentuk oleh parlemen, untuk menelaah potensi pelanggaran undang-undang oleh pihak terkait dalam operasionalisasi perusahaan AS itu di Tanah Air.
“Saya kira pansus Freeport perlu dibentuk sebagai bagian proses untuk menyelidiki ada tidaknya pelanggaran Undang-Undang Minerba terkait perpanjangan kontrak, ekspor konsentrat dan pembangunan ‘smelter’,” ujar Pangi dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat.
Pangi mengatakan publik ingin mengetahui sejauh mana tanggung jawab PT. Freeport dalam hal divestasi saham, hingga pembangunan “smelter”. Pansus Freeport diyakini mampu menguak hal-hal tersebut.
Lebih jauh dari sisi hukum, Pangi mengatakan pansus juga dapat menyelidiki ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan eksekutif dalam eksistensi PT. Freeport selama ini.
Pangi meminta pengawasan publik tidak hanya tertuju pada legislatif, namun juga terhadap pemerintah. (Jn16/ant)
