Semarang, Jowonews.com – Reaksi yang cenderung reaktif Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyikapi kritik Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto mengundang keprihatian berbagai kalangan. Sebagian besar menilai gubernur tidak sepantasnya bersikap reakti seperti itu. Sikap itu menunjukkan kualitas Gubernur Ganjar Pranowo yang masih dibawah rata-rata.
Penilaian itu dissampaikan Pengamat Politik dari Undip Teguh Yuwono, Pakar Psikologi dari STIKES Elizabet Semarang Probowatie Tjondronegoro dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman, saat dihubungi Jowonews secara terpisah, Kamis (27/11). “Tidak sepantasnya gubernur sebagai pemimpin terlalu reaktif dan langsung telepon begitu,”ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Menurutnya, akan lebih baik dan enak kalau diajak bicara untuk berdiskusi. Apapun, apalagi reaksi gubernur disampaikan lewat telepon, tetap ada batasnya. “Padahal apa yang diomongkan Eko Haryanto juga ada benarnya. Sebab 2 kali gubernur diundang diskusi wartawan di press room juga tidak pernah datang dengan berbagai alasannya,”katanya.
Disampaikannya, istilah pengecut itu adalah hal yang biasa. “Bandingkan coba dengan pernyataan saya pada saat FGD e-KTP. Saya bilang siapa yang kritis pasti posisi tawarnya minta banyak,”ujarnya.
Mestinya, masih menurut Boyamin, apa yang disampaikan Eko Haryanto diterima dengan baik. Yaitu sebagai kritik yang membangun. Ketika gubernur menelepon Eko Haryanto, justru menunjukkan borok yang lain. Salah satunya saat gubernur mempersoalkan undangan yang hanya sebagai peserta aktif, dan bukan sebagai pembicara utama. “Kalau FGD itu semua kan bisa menjadi pembicara semua kan?,”katanya.
Sedangkan kalau alasan ada kegiatan lain, mestinya gubernur memberi tahu panitia, minta jam diundur atau bagaimana. “Kalau sudah begitu, tunjukkan omongan Eko Haryanto bahwa gubernur pengecut ada pembenarannya,”tegasnya.
Teguh Yuwono menyampaikan persoalannya senenarnya pada cara komunikasi. Semua pihak harus saling menjaga dan menghormati. “Kuncinya komunikasi dari para pihak yang berbeda pandangan,”tukasnya.
Penilain hampir sama disampaikan Pakar Psikologi dari STIKES Elizabet Semarang Probowati Tjondronegoro. Menurutnya cara komunikasi memang harus diperbaiki. “Semuanya mungkin bermaksud baik, tapi caranya yang berbeda. Jadi cara komunikasinya harus diperbaiki,”bebernya.
Probowati menyarankan harus ada yang bisa menjembatani komunikasi gubernur dengan pihak lain. “Ada rembug ya dirembug. Kalau berlarut-larut tidak baik. Karena masing-masing akan merasa benar untuk dirinya sendiri. Tapi kebenaran ini tidak terkomunikasikan,”paparnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo marah besar dibilang sebagai pengecut oleh Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Eko Haryanto, dalam Fokus Group Diskussion (FGD) e-KTP. Terbukti, gubernur, Rabu (26/11) telepon dan memarahi, Eko Haryanto. (JN01)
