Peringatan Dini Bawaslu, Pilkada Sragen Paling Rawan

SEMARANG, Jowonews.com – Dari 21 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jateng, Kabupaten Sragen memiliki potensi tingkat kerawanan paling tinggi. Sedangkan daerah yang tingkat kerawanannya paling rendah adalah Kabupaten Wonosobo.

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, sebagai upaya untuk mengidentifikasi sejumlah kerawanan dan potensi pelanggaran yang dapat berulang terjadi, Bawaslu RI telah membangun system yang bernama Early Warning System ( EWS ) atau system peringatan dini.

“Pada penyelenggaraan Pilkada 2015 ini, system yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015,”ungkapnya.

Hasil pemetaan terhadap potensi kerawanan di setiap daerah tersebut dikenal dengan istilah Indek Kerawanan Pemilu ( IKP ) yang disusun berdasarkan 5 ( lima ) aspek yang dianggap paling potensial memunculkan kerawanan pelanggaran dalam Pilkada serentak tahun 2015.

Kelima aspek tersebut adalah profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan kondisi keamanan.

Kelima aspek yang tertuang dalam bentuk form IKP diperoleh dan diisi oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2015 ini. “Kelima aspek intu antara lain: aspek profesionalitas penyelenggara, hal ini dinilai dari aspek penyusunan daftar pemilih dan hasil pemungutan suara dalam Pileg dan Pilpres 2014, netralitas dan penganggaran,”katanya.

Para penyelenggara ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Pilkada. “Kedua, aspek politik uang, akan diukur dengan angka kemiskinan disuatu tempat. Politik uang merupakan salah satu hal yang paling ditakuti sekaligus dilakukan oleh peserta Pilkada,”katanya.

Ditakuti karena praktek jahat ini dilakukan bagi mereka yang tidak mau repot dalam mendulang suara. Pileg 2014 yang lalu, diangggap sebagian pihak sebagai pemilu yang paling meriah praktek politik uangnya. Oleh karena itu praktik politik uang diperkirakan akan tetap marak dan menjadi salah satu kerawanan dalam Pilkada.

Ketiga, aspek pengawasan, akan dilihat dari kondisi geografis, fasilitas umum, dan fasilitas komunikasi di suatu tempat. “Tantangan pengawasan bisa datang dari luar teknis penyelenggaraan, misalnya kondisi geografis yang sangat berat. Dengan potensi daerah yang secara geografis berat kondisinya dalam Pilkada diharapkan dapat menyelesaikan persoalan distribusi logistic dan juga memudahkan pelaporan pelanggaran bagi pengawas,”ujarnya.

Keempat, aspek partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada baik relawan maupun Pemantau Pemilu. Dan Kelima, aspek keamanan, dilihat dari tingkat intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu.

Hasil IKP akan menunjukkan tingkat kerawanandan potensi pelanggaran di setiap daerah. Hal ini penting untuk dapat mengantisipai kerawanan dan pelanggaran dalam Pilkada bagi pengawas Pemilu semua tingkatan dan semua pihak yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan di setiap daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada di tahun 2015 ini.

Untuk Pilkada di Jateng dari hasil pengumpulan data, masing-masing kabupaten/ kota telah disusun data setidaknya untuk acuan pengawalan atas potensi kerawanan secara umum. (Secara lengkap lihat grafis).

“Data ini tentunya bukan sebagai acuan baku untuk menilai tingkat kerawan daerah di Jawa Tengah. Namun demikian setidaknnya dapat dijadikan acuan awal sembari tetap harus waspada dengan indicator yang lain,”tukasnya. (JN01)

Grafis: