WONOGIRI – Dalam rangka monitoring perkembangan dan pengelolaan PT. BPR BKK Wonogiri, Kamis (18/8/2022), Komisi C DPRD Provinsi Jateng mendapatkan data bahwa angka non-performing loans (NPL/ kredit macet) di BPR BKK Wonogiri masih tergolong tinggi yakni sekitar 14,16%. Meski begitu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng tetap mengapresiasi kinerja pihak manajemen yang mampu mengumpulkan aset yang cukup tinggi.
“Kinerja teman-teman (BPR BKK Wonogiri) sudah sangat baik, namun diperlukan pembenahan nilai NPL yang masih tinggi. Ini menjadi PR bersama, dan diperlukan kerjasama untuk menekan angka NPL supaya kinerja semakin baik,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro.
Dalam hal ini, Drajat Aditya selaku Direktur Operasional PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) menjelaskan bahwa rasio NPL di BPR BKK Jateng terhitung masih tinggi. “Secara year on year (YoY), NPL pada Juni 2021 di posisi 13,89 persen sedangkan angka NPL pada Juni 2022 justru naik 14,16 persen,” jelasnya.
Untuk trend aset, Dirut PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) Sarti menjelaskan, pada triwulan II Tahun 2022 cenderung menurun. Pada Juni 2022, turun 0,87% atau Rp 43,34 miliar dibanding Maret 2022. Namun demikian, aset tumbuh 5,84% senilai Rp 135,27 miliar (YoY).
“Penurunan aset itu bersumber dari penurunan DPK (dana pihak ketiga) yang merupakan siklus pendanaan BPR BKK Jateng. Karena, tabungan akan menurun pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru,” jelas Sarti.
Proyeksi kontribusi PAD dalam bentuk deviden ke pemegang saham pada 2024 sejumlah Rp 3,07 miliar dengan share sesuai proyeksi modal. Yang disetor Pemprov Jateng 50,55% atau senilai Rp Rp 1,55 miliar dan Pemkab 49,45% atau senilai Rp 1,52 miliar.
