SEMARANG, Jowonews.com –Praktek politik uang dalam Pilwalkot Semarang 9 Desember tampaknya tidak dapat dihindarkan. Pasalnya, praktek politik transaksional baik di dalam parpol maupun masyarakat masih sangat kuat. Sehingga uang akan menjadi segalanya.
Hal itu disampaikan staf pengajar Undip M Yulianto yang juga Direktur Utama Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang, dalam sarasehan ‘Optimalisasi Potensi Media Dalam Pilkada Serentak’. Sarasehan itu diselenggarakan PWI Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (22/9).
“Dinamika pilkada serentak diantaranya masih kuatnya praktek politik transaksional baik di dalam parpol maupun masyarakat. Uang menjadi segalanya,”ungkapnya.
Bahkan hasil jajak pendapat Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang menunjukkan mayoritas pemilih di Kota Semarang menganggap wajar pemberian uang atau materi dalam pemilihan kepala daerah. “Sebanyak 72 responden menyatakan wajar pemberian uang atau materi dari calon kepala daerah. Temuan ini memang memprihatinkan, tetapi itulah realitasnya,” katanya.
Yulianto menyatakan jajak pendapat yang dilakukan pada awal September 2015 itu melibatkan 1.250 responden yang tersebar di 16 kecamatan di Ibu Kota Jateng. Teknik pengambilan sampel “proportional random sampling”.
Yulianto yang juga dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang tersebut menyatakan alasan responden permisif terima uang karena mereka menganggap tidak ada perubahan kebijakan siapa pun yang terpilih sebagai Walikota Semarang.
“Mereka sangat pragmatis sekaligus pesimistis akan ada perubahan sekalipun pemimpin ya berganti. Oleh karena itu bila ada yang beri uang atau materi, mereka terima dan menganggap sebagai sesuatu yang wajar diterima selalu dalam lima tahun Yulianto mengungkapkan hampir separuh responden atau 49 persen merupakan jenis pemilih otonom, yang dalam penentuan pilihannya tidak terikat dengan tokoh masyarakat, parpol, atau orang lain.
“Karena otonom pula sehingga mereka juga punya keputusan sendiri atas pemberian uang dan materi dari calon,” katanya.
Responden, katanya, sebenarnya tahu dan sadar praktik politik uang itu melanggar hukum dan norma sosial. Akan tetapi, katanya, pragmatisme itulah yang menjadikan mereka permisif terhadap pemberian uang atau materi. Hasil riset LPSI juga menunjukkan bahwa mayoritas responden tahu pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. (JN01)
