SEMARANG, Jowonews.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan hak prerogatif perombakan kabinet kerja jilid II kepada Presiden Joko Widodo. Meski demikian, PKB mencium adanya sejumlah pihak dan kelompok yang berusaha untuk menjatuhkan sejumlah menteri dari PKB, yang saat ini duduk di kabinet. Terutama pada posisi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), yang saat ini diduduki Marwan Jafar.
“Reshuffle itu hak Presiden, terserah presiden. Sejak awal kami minta Presiden jangan ditekan, jangan diintervensi, jangan didesak, jangan dibangun opini yang macam-macam,” kata Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding di Semarang, Minggu (10/6).
Karding menambahkan bahwa posisi Menteri Desa dan PDT memang seksi dan banyak diincar. Karding juga membantah adanya tudingan bahwa anggaran dana desa yang besar, banyak digunakan oleh PKB.
“Anggaran itu tidak ada di Kementerian desa. Itu langsung transfer. Yang kedua, pendamping desa itu adalah kewenangan utama dari gubernur. Itu dananya dekonsentrasi, dana dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Di Jateng malah pak Ganjar tidak mau pakai dana APBN dana desa. Ada yang memunculkan opini seakan-akan kita yang mempolitisir. Dimana PKB mau mengelola itu,” tegas pria 43 tahun itu.
Pihak dan kelompok tersebut, tambah Karding, juga mengorganisir sejumlah aksi yang terjadi. Termasuk aksi yang dilakukan oleh para petugas PNPM di Istana Jakarta beberapa waktu lalu. Hal itu tampak jelas bahwa posisi Menteri Desa dan PDT banyak diincar.
Meski demikian, Karding enggan menyebutkan siapa kelompok dan pihak tersebut. Karding menyatakan PKB akan tetap loyal sebagai partai pendukung. Bahkan dirinya akan tetap berhubungan baik dengan pemerintah. Setiap langkah dan keputusan dari pemerintah akan didukung.
“Kami tetap loyal. Saya kira Presiden akan bijak soal itu (reshuffle). Presiden kan orang yang tidak mau ditekan,” tutup Karding.(jn01/jn03)
