SEMARANG, Jowonews.com – Pemprov Jateng dinilai tidak konsisten dengan visi ‘Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan berdikari- Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’. Pasalnya, kalau konsisten, mestinya program –program yang disusun oleh pemprov harus berpihak kepada rakyat kecil.
Menurut anggota FPKS DPRD Jateng Amir Darmanto, pemerintah wajib menyediakan program-program dan bantuan-bantuan yang mendorong rakyat kecil untuk bangkit meningkatkan kualitas hidupnya. Baik secara materiil dan imateriil.
“Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya, bantuan hibah dari pemerintah kepada masyarakat tidak bisa diakses. Karena dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,”tegas Amir Darmanto saat membacakan laporan hasil reses dalam Rapar Paripurna DPRD Jateng, Kamis (20/8).
Oleh karena itu, masih menurut Amir Darmanto, FPKS meminta kepada pemprov untuk mendesak pemerintah pusat menyelesaikan persoalan regulasi hibah bansos . “Ada lebih dari 800 proposal yang sudah terhimpun oleh FPKS dari masyarakat yang akhirnya tidak jelas nasibnya,”tukasnya.
