Semarang, Jowonews.com – Program pembangunan infrastruktur Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo untuk tahun anggaran 2015 terancam gagal total. Pasalnya, hal itu akan terjadi apabila konflik pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Jateng, yang sampai sekarang masih berlangsung tidak ada titik temu.
Kemungkinan itu juga diakui oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi kepada wartawan, Kamis (6/11). “Kalau persoalan alat kelengkapan dewan tidak ada titik temu, program infrastruktur gubernur 2015 akan gagal,”ungkapnya.
Menurutnya, masalah AKD kita memberi deadline minggu ini harus selesai. Ketika ada kesepakatan tersebut, rapat diikuti semua pimpinan dewan dan perwakilan 8 fraksi. “Jadi kita sudah sepakat minggu ini dirampungkan,”katanya.
Kalau sampai batas waktu minggu ini tidak ada kesepakatan penyelesaian, agenda dewan akan tetap dijalankan. Dewan akan tetap menjalankan pembahasan RAPBD 2015. Andai paripurna tidak memenuhi kuorum, akan dilakukan skores. “Apabila skores sampai 3 kali tetap tidak kuorum, maka akan diserahkan pada mendagri,”ujarnya.
Kalau sudah begitu, program infrastruktur gubernur akan terhambat. Sesuai aturan, yang akan digunakan dasar pelaksanaan pembangunan di Jateng adalah APBD 2014. “Kecuali mendagri membuat kebijakan lain. Tapi kalau yang digunakan APBD 2014, bantuan DAK dan lainnya juga tidak diturunkan ke Jateng,”paparnya.
Oleh karena itu, Rukma berharap semua pihak diminta legowo dan persoalan AKD bisa cepat selesai. Jangan sampai kegiatan dewan tersandra karena kepentingan kelompok. “Kalau nama-nama anggota fraksi tidak segera disetorkan dan tangal 1 dewan gajian, kita bisa dikatakan makan gaji buta,”katanya.
Namun meski Rukma minta semua legowo, dia memastikan yang akan diberikan pada Fraksi Gerindra, Golkar, PAN dan PKS hanya 6 posisi pimpinan AKD. “Kita tidak mungkin melepas 2 lagi sebagai tambahan,”pungkasnya. (JN01)
