JAKARTA, Jowonews.com – Pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan perlu diantisipasi oleh seluruh pihak sebelum bencana hidrologi yang sering terjadi benar-benar datang.
Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap didatangi bencana hidrologi setiap tahun. Bencana banjir masih kerap terjadi setiap tahun di kota-kota besar, bahkan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Di daerah lain, bencana longsor juga perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material yang tidak sedikit.
Bencana bisa terjadi dimana saja. Tidak hanya di darat, tetapi laut juga perlu diwaspadai karena pada musim penghujan biasanya angin bertiup kencang dan ombak tinggi bisa mengganggu pelayaran baik kapal niaga maupun nelayan.
Untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi bencana, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meluncurkan program pesan singkat (SMS) peringatan bencana.
Program yang juga menggandeng empat operator seluler yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredo dan Hutchison 3 Indonesia (Tri) tersebut diluncurkan di Jakarta, Senin (21/12), dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala BMKG Andi Eka Sakya.
Pada peluncuran program tersebut, Rudiantara mengatakan SMS kebencanaan merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara pihaknya dan BMKG beberapa bulan sebelumnya.
Kesepakatan kerja sama tersebut tertuang dalam surat bernomor 826/Kominfo/DJPPI/HK.03.02/05/2015 dan KS.301/011/SU/V/2015 tentang Pemanfaatan Sistem Telekomunikasi Khusus dalam Rangka Penyebaran Informasi Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Tsunami dan Informasi Gempa Bumi.
Kepala BMKG Andi Sakya berharap pelaksanaan program tersebut dapat mengurangi korban jiwa maupun kerugian materiil akibat bencana alam. Hal ini mengingat, Indonesia berada di “cincin api” dan berpotensi bencana yang tinggi.
“Sekitar 57 persen daerah di Indonesia berada di daerah rawan bencana,” katanya.
Dalam program tersebut, BMKG akan menjadi sumber informasi tentang kebencanaan, seperti peringatan dini bencana baik gempa bumi maupun tsunami dan cuaca ekstrem.
Informasi tersebut akan disalurkan ke Kementerian Kominfo, untuk kemudian dilanjutkan kepada para operator. Para operator akan mengirimkan informasi tersebut dalam bentuk SMS kepada para pelanggannya di daerah terdampak bencana.
Misalnya terjadi bencana di Kabupaten Garut, maka warga Kabupaten Garut akan mendapatkan SMS informasi. Hal tersebut berguna untuk mengurangi kepanikan masyarakat di luar daerah terdampak akibat informasi bencana itu.
Menurut Andi, jarak waktu antara informasi yang diberikan BMKG ke Kominfo hingga SMS yang tersebar ke masyarakat tidak lebih dari lima menit.
“Waktu penyampaian ini semakin cepat semakin baik. Kita ingin seperti Jepang yang tidak lebih dari dua menit, sehingga ada ‘golden time’ (waktu emas) bagi masyarakat untuk bersiap menghadapi bencana,” katanya.
Sementara itu, dalam uji coba yang dilaksanakan pada kesempatan tersebut, tercatat waktu tak lebih dari dua menit info bencana dapat tersampaikan melalui SMS.
“Namun kita perlu ingat ini hanya uji coba, bukan dalam kondisi bencana sesungguhnya. dan kita perlu terus-menerus untuk menguji coba sistem ini,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Banjir Ibu Kota Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memperingatkan masyarakat Jakarta agar waspada terhadap ancaman banjir di ibu kota yang diperkirakan mulai melanda pada pekan ketiga Januari 2016.
“Berdasarkan pertimbangan dan perhitungan biasanya banjir terjadi pada akhir Januari atau awal Februari,” kata Sutopo.
Sutopo juga mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih tanggap dalam mengambil berbagai keputusan strategis seperti untuk penetapan status siaga bencana sehingga antisipasi dan penanganan bencana tahunan tersebut lebih mudah dilakukan.
Menurut Sutopo, penetapan siaga bencana terkait dengan intervensi BNPB di Jakarta. Bila Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan siaga darurat maka dana taktis akan lebih mudah cair. Berbeda bila tidak ada penetapan siaga darurat maka APBD cenderung sulit turun karena sedang dalam masa penganggaran periode baru.
Dalam mengantisipasi banjir, BNPB bersama Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan menyiapkan berbagai hal jika status siaga ditetapkan, seperti kebutuhan logistik, personil, anggaran, perahu karet dan keperluan lainnya.
Sutopo mengatakan secara umum bencana hidrometrologi di Indonesia pada 2016 seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung akan mendominasi sepanjang tahun. Puncak bencana diperkirakan terjadi pada Januari-Februari 2016.
“Wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi banyak terjadi di selatan katulistiwa seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,” katanya.
Waspada Gelombang Tinggi Staf Informasi dan Data BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Eko Prasetyo mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi, dampak musim angin barat yang diprakirakan terjadi Desember 2015 hingga Maret 2016.
“Saat ini memang sedang musim angin barat. Angin cukup kencang bertiup dari barat dan barat laut dengan kecepatan 40 kilometer per jam, bahkan bisa sering terjadi dengan kecepatan 60 kilometer per jam,” kata Eko.
Sejumlah nelayan di Jawa Timur, khususnya di Pelabuhan Prigi, Trenggalek memang sudah memutuskan tidak melaut karena khawatir dengan ancaman cuaca buruk dan gelombang tinggi. Mereka mencari aktivitas lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Menurut Eko, angin barat merupakan fenomena umum yang bisa terjadi di perairan Laut Jawa maupun di Samudera Hindia. Pada musim angin barat, ketinggian gelombang di perairan tersebut bisa mencapai lebih dari 2 meter.
Eko mengatakan angin barat ditandai dengan bertiupnya angin kencang dari Benua Asia. Tiupan angin tersebut akan menyebabkan sering terjadi konvergensi atau pertemuan angin dari berbagai penjuru pada satu area di perairan Laut Jawa.
“Kondisi tersebut biasanya akan menyebabkan naiknya awan konvektif yang berdampak terjadinya hujan deras. Fenomena di perairan tersebut juga akan berimbas di daratan,” jelasnya.
Eko juga berharap masyarakat bisa beradaptasi terhadap perubahan penyebutan gelombang maksimum dengan gelombang signifikan oleh BMKG sejak 1 Desember 2015.
“BMKG kini menggunakan istilah gelombang signifikan untuk penyebutan gelombang maksimum seperti digunakan dunia internasional. Karena itu, kami berharap masyarakat bisa menyesuaikannya. Sebab, dalam penyebutan gelombang signifikan, terkadang lebih rendah dari kondisi riil di lapangan,” tuturnya.
Anggaran Penanggulangan Bencana Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengantisipasi bencana, khususnya dalam menganggarkan dana penanggulangan bencana. Karena itu, setiap daerah memiliki anggaran penanggulangan bencana.
Kepala BPBD Sulawesi Tenggara Boy Irwansyah mengatakan pihaknya memiliki anggaran Rp23 miliar untuk kegiatan penanggulangan bencana pada 2016 yang bersumber dari APBN dan APBD.
“Dana dari APBN Rp17 miliar dan APBD Rp6 miliar sehingga total Rp23 miliar,” kata Boy Irwansyah di Kendari, Kamis (24/12).
Boy mengatakan pihaknya telah memperkirakan beberapa jenis bencana yang kemungkinan berpotensi terjadi di Sulawesi Tenggara karena pengaruh cuaca yang terjadi pada saat tertentu.
“Kami telah memperkirakan bencana yang bisa mengancam seperti tanah longsor, puting belung, dan banjir,” katanya.
Boy mengatakan bila bencana itu terjadi dalam skala kecil, maka yang akan menanggulangi adalah BPBD kabupaten/kota. Bila skala bencana yang terjadi besar maka BPBD provinsi yang akan turun tangan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih.
Boy menjelaskan beberapa bencana yang pernah terjadi dan masuk kategori untuk dibiayai provinsi adalah banjir bandang di Kolaka Utara, puting beliung di beberapa kabupaten dan banjir di Konawe. (Jn16/ant)
