YOGYAKARTA – Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi E ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) DIY membawa sorotan terhadap program transmigrasi di Jawa Tengah serta relevansinya dalam pembangunan nasional.
Pada kunjungan pada Jumat (2/2/2024), rombongan komisi diterima oleh dr.Ir. Widarjanto MM, yang menjabat sebagai Kepala Balai. Turut hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, serta Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan, dan Olahraga, Woro Boedisayekti.
Ketua Komisi E, Abdul Hamid, menegaskan bahwa program transmigrasi masih relevan dan diperlukan, terutama dalam konteks pembangunan nasional.
“Penting untuk mengukur secara signifikan bagaimana kondisi di daerah transmigrasi, serta memberikan kesempatan pada para transmigran untuk mengelola, merencanakan, dan menghadapi situasi baru di lahan baru,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, beberapa program seperti pelatihan untuk kemandirian dan pengembangan keterampilan turut dibahas. Pertanyaan seputar pengukuran indeks tingkat perkembangan desa dan strategi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di desa juga diajukan oleh anggota komisi.
Widarjanto menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memiliki Indeks Desa Membangun untuk mengukur status desa, termasuk desa maju, berkembang, dan tertinggal. Sedangkan Ahmad Aziz menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik dengan Jawa Tengah dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, yang pada tahun 2023 melibatkan 21 kepala keluarga menjadi transmigran dan pada tahun 2024 masih melibatkan 11 kepala keluarga.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat program transmigrasi guna mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat desa.
