SEMARANG, Jowonews.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk menyediakan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat patut dipertanyakan. Pasalnya, anggaran program penyediaan dan pengelolaan air baku di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada tahun 2016 dirasionalisasi besar-besaran.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Dinas PSDA dengan Komisi D DPRD Jateng di ruang rapat komisi, Senin (8/8). Dalam rapat yang dihadiri Kepala Dinas PSDA Jateng Prasetyo Budie Yuwono itu, dipimpin langsung Ketua Komisi D Alwin Basri.
Dalam rapat tersebut Prasetyo menyampaikan bahwa total belanja di Dinas PSDA sebelum perubahan adalah Rp 415,443 miliar. Setelah perubahan anggaran direncanakan Rp 330,888 miliar. Karena terkena rasionalisasi Rp 84,555 miliar (20,35).
Dari anggaran sebesar itu belanja tidak langsungnya sebelum perubahan Rp 90,770 miliar dan setelah perubahan direncanakan menjadi Rp 80,246 miliar. Karena terkena rasionalisasi Rp 10,524 miliar (11,59 %).
Sementara untuk belanja langsung sebelum perubahan mencapai Rp 324,673 miliar. Setelah perubahan direncanakan menjadi Rp 250,642 miliar. Karena terkena rasionalisasi Rp 74,031 miliar (22,80%).
Belanja langsung itu terdiri dari program ex-BAU dan program teknis. Yang sangat mengejutkan, berdasarkan paparan Kepala PSDA Jateng, dari program teknis yang ada ternyata program penyediaan dan pengelolaan air baku dipangkas besar-besaran. Dari rencana awal anggaran Rp 118,363 miliar ternyata dipangkas Rp 49,051 miliar (41,44%). Sehingga tinggal Rp 69,312 miliar.
Rinciannya yang dipangkas adalah anggaran kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana air baku PSDA Seluna. Sebelumnya dianggarkan Rp 220,3 juta dipotong Rp Rp 104,1 juta, sehingga tinggal rp 116,1 juta.
Kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana air baku Balai PSDA Probolo. Anggarannya Rp 207,3 juta menjadi Rp 205,3 juta. Dipotong Rp 2 juta.
Kegiatan perencanaan teknis prasarana dan sarana air baku Rp 12,7 miliar. Pada perubahan anggaran ini akan dirasionalisasi Rp 4,527 miliar, sehingga tinggal Rp 8,225 miliar.
Kegiatan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku sebesar Rp 103,900 miliar dipangkas Rp 44,410 miliar, sehingga tinggal Rp 59.490 miliar dan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana air baku Balai PSDA Jragung Tuntang sebesar Rp 233 juta menjadi Rp 225 juta, dipotong Rp 7,4 juta.
Kondisi itu tentu sangat mencengangkan sekali. Karena program teknis yang lain ternyata pemotongannya tidak sebesar itu. Misalnya program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa serta jaringan air lainnya Rp 124,187 miliar hanya dirasionalisasi 9,82%. Program pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Rp 23,536 miliar hanya dirasionalisasi 12% dan program pengendalian banjir dan pengamanan pantai Rp 43,220 miliar juga hanya dirasionalisasi 22,55%.
Ketika hal tersebut ditanyakan anggota Komisi D DPRD Jateng, Kepala Dinas PSDA Prasetyo dengan entengnya menyampaikan bahwa pemotongan itu dilakukan karena program itu yang selama ini belum berjalan.“Itu yang dipotong yang programnya belum jalan,”jawabnya saat menjawab pertanyaan anggota Komisi D Abdul Aziz.
Prasetyo menyampaikan, program penyediaan dan pengelolaan air baku yang dipotong itu akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. “Masih ada tahun anggaran berikutnya yaitu 2017 dan 2018,”jelasnya. (jn01/jn03)
