Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

Pungli Berdampak Turunnya PAD Pajak Kendaraan

SEMARANG, Jowonews.com – Operasi pungutan liar yang gencar dilakukan semua pihak berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah Hendri Santosa.

“Penurunannya sekitar 39 persen karena saat ini kepolisian tidak mau memproses pembayaran pajak bagi masyarakat yang tidak membawa syarat KTP pemilik kendaraan yang asli, padahal banyak warga yang belum melakukan balik nama kepemilikan kendaraannya,” katanya di Semarang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Hendri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 di Gedung B Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ia menjelaskan bahwa kewajiban melampirkan syarat KTP itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Untuk mengantisipasi tidak tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor, kata dia, DPPAD akan mengajukan konsep Peraturan Gubernur tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN II) lokal dan denda administrasi.

Hal itu sama dengan yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pergub ini akan diajukan karena berdasarkan kajian, BBN II yang dari luar Jateng, masuk ke Jateng, luar biasa atau rata-rata 11.000 per bulan, sedangkan pada tahun lalu hanya berkisar 6.000 s.d. 7.000 unit,” ujarnya.

Hasil identifikasi yang dilakukan DPPAD Jateng, tercatat 3,7 juta kendaraan diketahui sudah rusak, hilang, tidak terdaftar, dan digunakan praktik siswa SMK sehingga pajaknya jelas tidak akan tertagih.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran DPPAD melakukan kajian dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan terkait dengan informasi mengenai KTP yang menjadi penghambat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BACA JUGA  Harga Cabai di Kudus Alami Penurunan

“Coba dikaji, apa sih pentingnya KTP. Timnya turunkan semua, tanya pakar, undang kepolisian. Kalau memang aturan Perpres menjadi kendala, saya akan membuat laporan resmi kepada Presiden,” katanya. Jn16-ant

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...