SEMARANG, Jowonews.com – Rakyat memang selalu jadi pihak yang dikorbankan. Situasi ini setidaknya terjadi pada persoalan bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah pusat sudah menurunkan harga BBM, rakyat Jateng dipastikan tidak bisa menikmati penurunan harga tersebut.
Terbukti, biaya transportasi di Jateng belum ada rencana untuk dikaji ulang. Pemprov Jateng masih membolehkan para pengusaha angkutan menggunakan tarif pasca BBM dinaikkan dulu.
Kepala Dishubkominfo Jateng Urip Sihabudin mengatakan, usai BBM naik, kenaikan tarif angkutan disahkan sebesar 10 persen oleh Kementerian Perhubungan. Pasalnya, kenaikan premium dan solar dari Rp6.500 ke Rp8.500, saat itu diusulkan naik Rp30 persen.
Kenaikan itu diusulkan oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jateng sebagai tarif keekonomian yang patut. “Singkatnya, kami akan menggunakan yang 10 persen itu dulu. Kemudian jika ada penurunan lagi yang sangat ekstrim, maka akan dibahas lagi,” ungkap Urip saat ditemui di kantor Gubernuran baru-baru ini.
Seperti diketahui, per 1 Januari 2015, pengurangan kenaikan BBM diberlakukan. Harga untuk premium dari Rp8.500 menjadi Rp 7.600 perliter, dan solar dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 perliter.
Ketua Organda Jateng, Karsidi Anggoro mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah tidak menurunkan tarif angkutan umum. Hal itu dikemukakan dengan alasan kenaikan tarif yang berlaku saat ini masih belum sesuai dengan perhitungan keekonomian dari Organda.
“Pada kenaikkan harga BBM pada Desember lalu, kami minta pemerintah menaikkan tarif 30 persen, tapi hanya dinaikkan 10 persen saja. Meski sekarang harganya jadi Rp7.600 pendapatan kami masih belum menutup biaya operasional,” terangnya.
Sementara, Bus antar kota dalam provinsi (AKDP) jurusan Semarang-Solo, contohnya, pada kelas ekonomi saat ini memiliki taris Rp18.000. Dalam akumulasinya, jika penumpang yang diangkut hanya 25 orang, maka pendapatan baru hanya Rp450.000 “Padahal, biaya operasionalnya lebih dari Rp500 ribu,” timpalnya.
Karsidi tak memungkiri banyak rekan prngusaha lainnya yang memilih tidak mengoperasikan angkutannya. Hal itu dikatakan lantaran akan terus merugi saat penumpang yang semeskinya diangkut tak memenuhi target.(JN01)
