Semarang, Jowonews.com – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jateng Tahun Anggaran (TA) 2015 ‘dibuat’ devisit Rp 190 M. Untuk menutup devisit itu, digunakan pembiayaan netto yang jumlahnya sama Rp 190 M.Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) menjadi Nihil.
Fakta itu terungkap dari nota keuangan RAPBD Jateng TA 2015, yang disampaikan Gubernur Jateng, H Ganjar Pranowo, dalam Rapat Paripurna di DPRD Jateng dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2015, Senin (17/11).
Disampaikan Gubernur RAPBD Jateng Tahun Anggaran 2015 terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 16.542.226.334.000 atau naik sebesar Rp 2.805.068.151.000 (20,42%) dari APBD Induk 2014. Terdiri dari PAD sebesar Rp 11.141.362.243.000, Dana Perimbangan sebesar Rp 2.694.385.621.000 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 2.706.478.470.000.
Sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 16.732.226.334.000 atau naik sebesar Rp 2.735.068.151.000 (19,54%) dari APBD Induk Tahun 2014. Terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp 11.038.816.059.000. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk belanja pegawai, belanja hibah, Bansos, bagi hasil kab/kota, bankeu kab/kota, belanja tidak terduga.
Sedangkan belanja langsung diperkirakan sebesar Rp 5.693.410.275.000. Ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dialokasikan pada semua SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan masing-masing.
Dengan komposisi itu APBD Jateng defisit anggaran sebesar Rp 190.000.000.000. Defisit itu ditutup dengan pembiayaan netto Rp 190.000.000.000. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) menjadi Nihil.
Sementara itu pada RAPBD 2015, PAD Jateng targetnya ternyata mengalami peningkatan yang dratis tinggi bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada Nota Kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD No 88/2014/No.5/2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Th 2015 Pendapatan daerah 16.335.482,993.000. Dari pendapatan daerah sebesar itu,PAD ditarget Rp 10.992.591.542.000.
Sementara pada Nota keuangan APBD Jateng 2015 Pendapatan daerah diprediksi sebesar Rp 16.542.226.334.000. Untuk PAD ternyata targetnya berubah menjadi Rp 11.141.362.243.000. Dengan target PAD 2015 Rp 11.141.362.243.000, bila dibandingkan target PAD 2014 Rp 9.097 T, maka untuk APBD induk 2015 saja, PAD Jateng mengalami kenaikan kurang lebih Rp 2,044 T.
Sementara itu dalam pengantar nota keuangan Gubernur juga menyampaikan bahwa jumlah angka penduduk miskin di Jawa Tengah sampai Maret 2014, tercatat sebanyak 4,836 Juta jiwa atau 14,46 persen.
Pemprov Jateng terus berupaya untuk mengurangi angka jumlah angka penduduk miskin. Bahkan, 2015, pemprov menargetkan kemiskinan menurun sampai kisaran 9,05-8,75 persen. Sejumlah anggota DPRD Jateng berharap, agar target penurunan benar-benar terealisasi bukan hanya sekedar angka. “Angka kemiskinan tahun ini meningkat dibandingkan bulan september tahun 2013 yang jumlahnya sebesar 4,811 juta jiwa atau 14,44 persen,” katanya.
Peningkatan terjadi, karena harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat meningkat. Mulai harga beras tinggi, gagal panen, sampai bencana banjir serta pansela yang mengganu kelancaran distribusi barang jasa. “Kami tarus berupaya menekan penurrunan kemiskinan. Targetnya nanti sampai kisaran 9,05-8,75 persen tahun 2015,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf menyambut baik target pemprov untuk mengurangi kemiskinan di Jateng. Pemprov harus mengambil berbagai langkah cepat dan program jelas. Persoalan kemiskinan merupakan masalah klasik yang tidak kunjung rampung.
“Target besar bagus. Tapi jangan hanya diatas kertas saja, harus ada kerja keras untuk mencapainya. Takutnya nanti justru angka di lapanan malah meningkat,” katanya.
Ia mengaku senang dengan target pemprov Jateng dalam mengurangi angka kemiskinan. Meski begitu, target juga harus realistis dengan melihat kondisi di lapangan. Pemprov harus mampu memetakan daerah kemiskinan.
Di Jateng, Brebes dan Grobogan merupakan diantara daerah yang mengalami kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, berbagai sektor harus dioptimalkan. “Kemiskinan didominasi kaum nelayan dan petani di desa. Jadi dua sektor ini harus diperioritaskan,” tambahnya. (JN01)
