Semarang, Jowonews.com – Pembahasan RAPBD Jateng Tahun Anggaran (TA) 2015 akhirnya benar-benar terkena dampak konflik di DPRD Jateng yang baru selesai tuntas Jumat (14/11), dalam rapat paripurna penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Pasalnya, pembahasan APBD hanya akan dibahas dalam waktu efektif 9 hari kerja.
Berdasarkan hasil rapat badan musyawarah (Bamus), DPRD Jateng akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian RAPBD 2015 dan nota keuangan oleh gubernur pada Senin (17/11). Siangnya langsung dilakukan pembahasan di fraksi DPRD Jateng.
Proses pembahasan itu akan mencapai puncak penetapan APBD 2015 pada tanggal 27 Nopember, dengan digelar rapat paripurna penetapan APBD 2015. Dengan acara laporan badan anggaran, penetapan rancangan keputusan DPRD Jateng tentang persetujuan APBD 2015. Terakhir adalah pendapat akhir gubernur.
Yang menarik, pembahasan APBD 2015 dari tanggal 17-27 Nopember (11 hari) itu hanya akan efektif 9 hari. Karena pada tanggal 22-23 adalah hari Sabtu dan Minggu. Sehingga libur nasional.
Layakkah pembahasan APBD Jateng hanya dibahas 9 hari saja?. Padahal berdasarkan RAPBD 2015, RAPBD Jateng terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 16.542.226.334.000 atau naik sebesar Rp 2.805.068.151.000 (20,42%) dari APBD Induk 2014. Terdiri dari PAD sebesar Rp 11.141.362.243.000, Dana Perimbangan sebesar Rp 2.694.385.621.000 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 2.706.478.470.000.
Sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 16.732.226.334.000 atau naik sebesar Rp 2.735.068.151.000 (19,54%) dari APBD Induk Tahun 2014. Terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp 11.038.816.059.000. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk belanja pegawai, belanja hibah, Bansos, bagi hasil kab/kota, bankeu kab/kota, belanja tidak terduga.
Sementara, belanja langsung diperkirakan sebesar Rp 5.693.410.275.000. Ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dialokasikan pada semua SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan masing-masing.
Dengan komposisi itu APBD Jateng defisit anggaran sebesar Rp 190.000.000.000. Defisit itu ditutup dengan pembiayaan netto Rp 190.000.000.000. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) menjadi Nihil. (JN01)
