SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jateng menganggarkan Rp 19,67 triliyun untuk RAPBD 2016. Namun, perencanaan anggaran tersebut masih memiliki catatan-catatan utamanya dalam masalah mengentas kemiskinan. Hal itu dikemukakan anggota Komisi B DPRD Jateng Akhsin Makruf.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengungkapkan, dari belanja daerah Rp20,07 triliyun, masih banyak yang harus digeser. Penggeseran tersebut semeskinya bisa dioptimalkan pada permasalahan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, sektor ekonomi mikro, serta pertanian.
“Untuk program pengentasan kemiskinan saya sangat setuju karena ada upaya untuk meningkatkan gairah petani saat panen melimpah, dan harga turun. Karena nanti Prmprov membeli hasil tani tersebut. Namun, untuk rasionalitas penurunan angka kemiskinan saya masih ragu, karena kemiskinan sempat naik di Jateng,” terang Akhsin, Selasa (10/11).
Aksin menjelaskan, Pemprov menargetkan penurunan angka kemiskinan di Jateng 8,6-8,35 persen. Hal itu dirasa sulit jika Gubnernur pada tahun 2014 tak menggenjot program hingga angka kemiskinan menjadi bertambah. Bahkan, anggaran untuk sektor perikanan hanya Rp111,8 miliyar. Padahal, jumlah nelayan paling banyak di pantura kota yang artinya ada masyarakat miskin kota.
“Gubernur harus punya jurus jitu dalam mengentas kemiskinan, serta strategi yang bagus dalam pelaksanaan eksekusi program di lapangan,” tandasnya.
Dalam paparannya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjabarkan, RAPBD Jateng 2016 senilai Rp19,67 triliyun, dengan anggaran belanja daerah senilai Rp20,07 triliuyun. Defisit yang diperhitungkan Rp400 miliyar, dan ditutup dengan penerimaan pembiayaan senilai Rp600 miliyar, dengan pengeluaran pembiayaan Rp200 miliar.”Dengan demikian pada RAPBD Jateng 2016 sisa lebih perhitungan anggaran [Silpa] nihil,” terang Ganjar.
Ganjar menambahkan, pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya ditargetkan senilai Rp13,46 triliun. Target PAD naik Rp1,39 trilun atau sebesar 11,57 persen dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp12,06 triliun. (JN01/JN03)
