SEMARANG, Jowonews.com – Meski di sejumlah kota besar keberadaan prostitusi seperti Dolly di Surabaya dan Kalijodo Jakarta Utara telah ditutup. Namun, ratusan prostitusi di Jawa Tengah masih “adem ayem” dan eksis buka hingga sekarang.
Padahal keberadaan prostitusi tersebut memiliki dampak negatif sangat tinggi. Seperti halnya, penyebaran virus HIV-Aids, narkoba hingga perdagangan manusian atau trafficking.
Hingga saat ini terdata masih ada 168 daerah yang memilik prostitusi. Dengan jumlah mencapai ratusan hingga ribuan yang masih belum ditutup. Padahal Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air bebas prostitusi pada 2019.
Lalu bagaimana dengan di Jawa Tengah yang hampir tiap daerah keberadaan lokalisasi itu ada. Diantaranya, di Kota Semarang seperti di Sunan Kuning dan Gambilangu atau di Kabupaten Grobogan yakni Koplak Dokar dan Gunung Butak.
“Prostitusi di Jateng itu seharusnya direlokasi. Jateng butuh pimpinan yang tegas agar bisa atau mampu merelokasi prostitusi itu,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Farida Rahma. Selasa (23/2).
Farida mengaku sebagai sesama perempuan dirinya menyayangkan profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pihaknya juga pernah melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah untuk menyerap aspirasi para PSK. Kebanyakan dari mereka masih berusia produktif dan faktor ekonomi yang mengharuskan mereka jadi PSK.
Oleh karena itu, tiap daerah maupun Pemprov Jateng harus memberi keterampilan. Tujuanya, agar mereka tidak kembali menjalankan bisnis tersebut. “Jadi, tidak hanya ditertibkan saja. Karena prostitusi itu sendiri tidak mudah dihilangkan. Mereka (PSK) juga diberi keterampilan agar bisa memperbaiki kehidupanya. Kemudian, diberi lapangan kerja agar tidak kembali menjadi PSK,” ujarnya.
Menurutnya, Pemprov Jateng belum siap menutup prostitusi lantaran hingga saat ini belum ada gebrakan. Padahal wilayah Jateng sendiri menjadi daerah pelarian para PSK seperti Dolly. Sebab, mayoritas PSK di Jateng merupakan pendatang semua dari berbagai daerah dari Provinsi lain. Sehinga virus HIV-AIDS seperti Kabupaten Grobogan paling tinggi dibandingkan daerah lain di Jateng.
“HIV-AIDS itu hanya imbas atau dampak dari hubungan intim. Kalau pemerintah hanya memberikan kontrasepsi (kondom) itu sama halnya memberi mereka kebebasan. Padahal kontraspesi itu hanya mengurangi angka kehamilan saja. Mungkin, dampaknya tidak hanya HIV-AIDS saja, bisa jadi penyakit kulit lainnya,” ucap Farida.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, mengisyaratkan akan menampung eks PSK Kalijodo di Jakarta Utara, untuk diberi keterampilan dan pelatihan. Selain itu, disalurkan di pabrik garmen di beberapa daerah di Jateng. Namun, dirinya belum menanggapi kapan prostitusi di Jateng akan ditutup. (JN01/JN03)
