SOLO,Jowonews.com –Museum Radya Pustaka yang merupakan museum tertua di Indonesia riwayatnya sudah tamat, karena terbelit persoalan keuangan!. Terhitung sejak Rabu (13/4) resmi berhenti dan karyawan juga sudah tidak masuk kerja.
Anggota Komite Museum Radya Pustaka (KRMP), ST Witono menduga, tidak masuknya para karyawan karena sudah empat bulan ini mereka tidak menerima gaji. Bantuan biaya operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang selama ini menjadi tumpuan utama pembiayaan museum tertua di Indonesia itu, sampai sekarang belum cair.
“Awalnya Rabu kemarin mayoritas karyawan mengajukan izin dengan alasan pergi ke luar kota, sehingga kami putuskan untuk tutup. Namun ternyata hari ini (kemarin,red) mereka juga tidak masuk kerja lagi. Ya sudah, akhirnya museum urung buka,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/4).
ST Wiyono mengakui, saat ini Museum Radya Pustaka sejak Januari memang sedang dirundung masalah keuangan karena bantuan operasional yang belum cair. Namun meski demikian, KMRP selalu pengelola sebenarnya tetap berkomitmen untuk tetap mengoperasionalkan museum, meski dengan dana pas-pasan yang dihasilkan dari penjualan tiket masuk.
“Kalau memang karyawan tidak masuk karena alasan belum digaji ya kami tidak bisa berbuat banyak. Sebab uang tiket masuk sudah dialokasikan untuk biaya rekening listrik serta perawatan rutin,” imbuhnya.
Disinggung sampai kapan Museum Radya Pustaka terpaksa tutup, ST Wiyono mengaku belum bisa memastikan. Karena jika karyawan tidak masuk dan museum tidak bisa beroperasi, maka otomatis tidak ada pemasukan untuk membayar rekening listrik bulan April pada Mei nanti.
“Artinya ya siap-siap nunggak. Padahal dari Pemkot belum ada kejelasan kapan dana bisa dicairkan. Masalahnya, kucuran biaya operasional ini menyangkut payung hukum, terkait posisi kelembagaan Museum Radya Pustaka,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Rakhmat Sutomo mengatakan, soal dana bantuan operasional Museum Radya Pustaka sebenarnya Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo sudah mendisposisikan untuk segera mencairkannya. Hanya saja, proses pencairan itu masih harus menunggu hasil verifikasi pos-pos anggaran yang masuk dalam kategori biaya operasional yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
“Kalau DPPKAD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset, Red) prinsipnya siap mencairkan bantuan itu, tinggal nunggu Disbudpar saja. Harapan kami satu minggu ke depan sudah bisa dicairkan,” pungkasnya.(jn01)
