SEMARANG,Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) pada tahun anggaran (TA) 2014 telah merealisasikan belanja hibah sebesar Rp 2.963.856.035.218,00 dari anggaran sebesar Rp 3.025.945.308.000,00 (97,94%).
Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah TA 2014 adalah belanja hibah kepada pemerintah dari anggaran Rp 22,400 miliar, terealisasi Rp 20,200 miliar (90,18). Hibah kepala kelompok/anggota masyarakat dianggarkan Rp 326,954 miliar, terealisasi Rp 280,405 miliar (85,76%). Belanja Hibah dana BOS Rp 2,676 triliun, terealisasi Rp 2,963 triliun.
Mekanisme penyalurannya melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan beberapa Biro di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda). Dengan rincian Hibah Kepada Pemerintah melalui Kesbangpol dan Limas, Hibah Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat melalui Biro Produksi dan Badan Koordinasi dan Penyuluh.
Hibah Pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Hibah pemberdayaan masyarakat melalui Badan Pemberdayaan masyarakat Desa, Hibah peribadatan melalui Biro Bina Mental, Biro Bina Sosial dan Kesbangpol dan Limas dan Hibah Dana BOS melalui Dinas Pendidikan.
Tata cara dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah telah diatur dalam Pergub No.70/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Jateng.
Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jateng atas dokumen pertanggungjawaban dan pengujian lapangan secara uji petik, ternyata diketahui kelemahan. Belanja hibah sebesar rp 35,256 miliar (1,18%) dari total realisasi hibah Rp 2,963 triliun ternyata direalisasikan mendekati akhir tahun.
Hal itu terjadi karena rekomendasi yang diterbitkan SKPD untuk diajukan pencairan SP2D ke Biro Keuangan menumpuk di akhir tahun 2014. Akibatnya tujuan pemberian hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum sepenuhnya tercapai. (JN01)
