Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

Rukma: Ganjar ‘Kok’ Mau Tampung PSK Kalijodo

SEMARANG, Jowonews.com –Rencana Gubernur Ganjar Pranowo menampung para Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Kalijodo, Jakarta Utara untuk disalurkan disejumlah pabrik garmen di Jateng terus mendapat reaksi keras dari kalangan DPRD.  

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi secara tegas menyatakan tidak mungkin Jateng menerima seluruh PSK Kalijodo untuk dipekerjakan di pabrik. Pasalnya, angka kemiskinan dan angka pengangguran di Jateng masih tinggi.

“Iya jelas ini kontra dengan angka kemiskinan dan pengangguran di Jateng, yang masih tinggi. Mungkin yang di maksud Gubernur Jateng pada waktu itu, eks PSK yang berasal dari Jawa Tengah. Kalau itu memang warga asli Jateng, ya kita harus berdayakan dan diberi lapangan kerja,” ucapnya. Kamis (25/2).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Stastik (BPS) Jateng, pada Maret 2015, mencatat jumlah penduduk miskin di Jateng bertambah 15.210 juta orang. Dari 4,562 juta orang pada tahun 2014 menjadi 4,577 juta orang di garis kemiskinan.

Sedangkan pada bulan September 2015 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 71,26 ribu orang. Penurunan angka penduduk miskin ini terjadi serempak, baik di wilayah perkotaan hingga pedesaan. 

Sementara selama periode Maret hingga September 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 47,62 ribu orang, yaitu dari 1.837,19 ribu orang pada Maret menjadi 1.789,57 ribu orang pada September. Begitu halnya dengan pedesaan, dari 2.739,85 ribu orang pada bulan Maret menjadi 2.716,21 ribu orang di bulan September. Selain itu, target pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng pada tahun 2015 untuk menurunkan angka kemiskinan yakni 8 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan, angka kemiskinan di wilayah ini masih tinggi yakni sekitar 13 persen. Di atas angka kemiskinan nasional yang berkisar 10 persen. Padahal pemprov menargetkan mengentaskan dalam RPJMD, angka kemiskinan di 2018 berkisar 8 persen. “Praktiknya, turun satu persen saja itu susah sekali,” tuturnya, kemarin.

BACA JUGA  Peringati Hari Anak, Ganjar Ajak Anak Mainkan Permainan Tradisional Kembali

Menurutnya, tahun ini pemprov akan benar-benar fokus dengan validasi data kemiskinan yang betul dan program yang langsung menyentuh masyarakat. Menurutnya, tahun ini sudah ada kesepakatan data kemiskinan yang akan digunakan untuk acuan adalah hasil verifikasi tiga lembaga yakni BPS, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Dinaskertransduk), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Untuk program, nantinya akan dilaksanakan program yang benar-benar bisa mengangkat masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan. Misal memberi stimulus pada usaha kecil menengah, fasilitasi pembangunan rumah layak huni dengan menaikkan targetnya,” terangnya.

Selain itu, pemprov memiliki tim Koordninasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko. Tugas TKPKD mengoordinasikan bagaimana upaya mengurangi kemiskinan dengan tepat, dan harus tersambung dengan kabupaten/kota, karena yang punya rakyat adalah pemerintah kabupaten/kota. “Targetnya di 2016 angka kemiskinan turun 2% jadi 11 persen,” imbuhnya. (jn01/jn03)

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...