SEMARANG, Jowonews.com – DPRD Jateng siang ini, Selasa (14/7) akan melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng. Konsultasi sebenarnya sudah dijadwalkan sejak pekan kemarin, tapi Kepala BPK RI Hery Subowo baru sempat hari ini.
“Kita besok (hari ini,red) siang konsultasi ke BPK RI. Karena memang Kepala BPK RI Pak Hery Subowo baru sempat hari Selasa,”ungkap Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, di ruang kerjanya, Senin (13/7).
Menurut Rukma, banyak hal yang akan didiskusikan dengan BPK RI, setelah dewan mencermati LHP BPK RI atas APBD Jateng 2014. Termasuk permintaan dewan kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sebab, berdasarkan hasil rapat kerja DPRD Jateng dengan BPK RI di ruang Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu, banyak obyek yang belum diperiksa BPK RI. Ironisnya, hal itu sengaja tidak disajikan oleh eksekutif kepada BPK RI.
Diantaranya adalah anggaran kegiatan mendahului anggaran di Dinas Bina Marga, Ciptakaru dan PSDA. Dimana anggarannya mencapai Rp 184 miliar lebih.
Padahal, saat itu tidak ada bencana sama sekali. “Itu salah satu yang akan kita diskusikan,”katanya.
Lebih lanjut Rukma mengakui sampai sekarang memang DPRD Jateng belum menyampaikan surat resmi permintaan audit lebih lanjut ke BPK RI. “Memang belum, karena besok (hari ini,red) kita akan konsultasi ke BPK RI,”paparnya.
Rencananya, konsultasi itu akan diikuti semua unsur pimpinan di DPRD Jateng. Sehingga diharapkan semua akan mendengar langsung penjelasan dari BPK RI.
Bagaimana ending dari konsultasi itu? Rukma menyampaikan kalau dewan tidak memiliki target apa-apa. Tapi kalau terjadi pelanggaran, yang akan merekomendasikan adalah BPK RI, bukan dewan.
“Kalau terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum pasti akan menangani dan menindaklanjutinya. Mereka pasti juga memperoleh LHP BPK RI kan,”tukasnya.(JN01)
