Semarang, Jowonews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Adi Trihananto mengungkapkan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak pegawai negeri sipil (PNS).
Hal itu disampaikannya saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemkot Semarang tahap III di Gedung TBRS, Kamis (6/11/2014) pagi. ‘’Kenaikan pangkat bukanlah hak, melainkan penghargaan dari Pemkot Semarang bagi para PNS yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,’’ tegas Sekda Adi Trihananto.
Pada kenaikan pangkat ini, menurut laporan Kepala BKD Kota Semarang Bambang Sukono, sebanyak 234 PNS. Terdiri dari 44 orang PNS golongan IV, 186 orang PNS golongan III, dan golongan II sebanyak 4 orang. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Sekda.
‘’Proses penyelesaian kenaikan pangkat telah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berbasis web dan server yang tersedia di BKN Jakarta, yang diwajibkan bagi instansi daerah dan pusat,’’ jelas Bambang.
Karena bukan semata-mata hak PNS, lanjut Adi Trihananto, maka tidak semua PNS diterima usulan kenaikan pangkatnya oleh BKN. Khususnya bila mungkin ada yang tidak sesuai dengan UU No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS ataupun peraturan yang lain. Pihaknya tidak segan utuk menunda atau bahkan tidak memberi kenaikan pangkat jika memang ada ketidaksesuaian.
Dia menegaskan, kenaikan pangkat ini merupakan suatu bentuk penghargaan atas loyalitas, kesetiaan, dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku, sehingga patut untuk diberikan reward. Kenaikan pangkat diibaratkan sebagai kenaikan kelas namun yang membedakannya, adalah harus menunjukkan hal yang lebih baik lagi dan mempersiapkan diri untuk melakukan beban tugas yang lebih besar.
‘’Untuk itu, tingkatkan disiplin, bekerja ikhlas, dan kerja keras. Disiplin dalam bekerja, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Contoh disiplin kecil yang dapat dilakukan adalah datang ke kantor tepat waktu,’’ tandasnya.
Dia juga mengimbau agar PNS harus berani memberikan inovasi kepada pembangunan Kota Semarang, tidak hanya terjebak dalam rutinitas kerja sehari-hari. PNS harus berupaya bekerja dengan semaksimal mungkin dalam pelayanan publik kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. (JN06)
