Jowonews

/*! elementor - v3.17.0 - 08-11-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Logo Jowonews Brown

Kabar Ndeso

Semua Balon PDIP Wajib Teken Pakta Integritas

 

PDIPSEMARANG, Jowonews.com –  Semua bakal calon (balon) kepala dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diwajibkan meneken pakta integritas. Isi dari pakta integritas terkait komitmen calon terhadap partai, negara, dan masyarakat.

Ketua Desk Pilkada DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng saat dihubungi dari Semarang mengatakan, penandatanganan pakta integritas dilakukan di Hotel Sunan, Solo, Jumat (3/7) kemarin. Selain teken pakta intregritas, mereka juga sekaligus menerima  rekomendasi tertulis dari DPP PDIP

Pada kesempatan itu, hadir empat pasangan baka calon (balon) dari kabupaten/kota di Jateng, yaitu FX Hadi Rudyatmo–Achmad Purnomo (Kota Surakarta), Seno Samodro–Said Hidayat (Kabupaten Boyolali), Wardoyo Wijaya–Purwadi (Kabupaten Sukoharjo) dan Hendrar Prihadi-Hevearitas Gunaryanti Rahayu (Kota Semarang). Para balon itu didampingi oleh pengurus DPC PDIP masing-masing. Namun pelaksanaan penandatanganan pakta integritas dilakukan secara bergelombang.  Sebab sejumlah balon wakil kepala daerah tengah mengikuti sekolah partai di DPP PDIP Jakarta.

 “Pakta integritas diantaranya mewajibkan para balon nantinya menerapkan Dasa Prasetya, yang isinya antara lain mempertahankan NKRI, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

 Selain itu, kata bendahara DPD PDIP Jateng itu, para balon juga harus berkomitmen membantu agenda politik nasional dengan ikut berjuang memenangkan Pilgub, hingga Pilpres terhadap calon yang diusung atau didukung PDIP.

 “Pakta integritas diperlukan karena pada pengalaman periode lalu, ada kepala daerah yang diusung PDIP menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan sikap partai. Misalnya ada kepala daerah yang memberi izin pendirian pasar modern di setiap kelurahan. Ini tidak sesuai ideologi partai karena merugikan rakyat kecil,” terang anggota DPR RI ini.

 Ditanya soal rekomendasi untuk kabupaten/kota yang lain, Agustina menyatakan pihaknya masih menunggu DPP. Rencananya, Sabtu (4/7) ini pimpinan DPD PDIP Jateng kembali dipanggil DPP untuk memaparkan konstelasi politik di Jateng. Adapun yang dipaparkan adalah keadaan wilayah dan ketokohan yang ada di daerah itu. (JN01)

BACA JUGA  Yuni Mundur Dari PDIP, Pilih Nyalon Lewat Parpol Lain

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...