JAKARTA, Jowonews.com – Hasil survei internasional sering menunjukan bahwa dalam hal yang baik, angka untuk Indonesia cenderung rendah, tetapi dalam hal yang buruk semakin tinggi.
Sebut saja data Tranparency International (TI) menunjukan persepsi tentang tingkat korupsi di sektor publik. Dari 177 negara dan dengan 177 skor, Indonesia berada di peringkat 114 dengan skor 32.
Peringkat ini di bawah Ethiopia yang berada pada posisi 111.
Angka-angka dan peringat seperti itu yang tampaknya melandasi perlunya revolusi mental. Kini gerakan tersebut telah menjadi program nasional dan mulai digencarkan di semua jajaran pemerintah pusat maupun daerah.
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah dicanangkan pemerintah. Kini gerakan itu terus disosialisasikan dan mulai dilaksanakan di semua lini pemerintahan.
Gerakan ini untuk menjawab hasil survei mengenai perilaku dan kehidupan kebangsaan yang mengecewakan. Apalagi masyarakat Indonesia sebenarnya merasa resah melihat perilaku, sikap serta mentalitas yang saling serobot di jalan raya, tak mau antre dan kurang penghargaan terhadap orang lain.
Serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di Jakarta, Aceh dan Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Revolusi Mental Rumah Transisi juga menggambarkan keresahan masyarakat tentang karakter masyarakat bangsa ini.
FGD ini melibatkan 300 orang budayawan, seniman, perempuan, netizen, kaum muda, pengusaha, birokrat, tokoh agama/adat, akademisi dan LSM.
Kesimpulan yang didapat adalah semua elemen masyarakat harus mengubah mentalitas secara revolusioner. Apalagi adanya tiga gejala, yaitu pertama, krisis nilai dan karakter, krisis pemerintahan bahwa pemerintah ada tapi tidak hadir dan masyarakat menjadi objek pembangunan. Ketiga, adanya krisis relasi sosial, yakni gejala intoleransi.
Peserta FGD selalu memberi pernyataan dan tanggapan terkait perilaku masyarakat. “Ada sesuatu yang salah tentang nilai. Ada nilai luhur bangsa yang terlupa…,” kata seorang tokoh dari sektor privat dalam FGD Jakarta.
Seorang seniman peserta diskusi mengemukakan, peradaban Indonesia sedang berhenti.
“Birokrasi sekarang gendut, berbelit, rapuh,” kata seorang birokrat dalam FGD Jakarta.
Sedangkan seorang birokrat dalam FGD di Aceh mengemukakan, orang yang berperilaku baik, Jujur dan bersih justru tidak populer.
“Mereka yang baik menjadi musuh bersama,” katanya.
“Penegakan hukum gak jelas antara yang salah dan benar tapi tergantung lobI. Kita cenderung menghormati orang dari penampilannya, bukan apa yang dilakukan,” kata seorang peserta lainnya.
“Saya pikir dalam waktu lima tahun terakhir ini kondisi semakin buruk karena pemerintah semakin tidak mendengarkan (rakyat), ada, tapi tidak hadir,” kata netizen di Jakarta.
Seorang pegiat LSM mengemukakan, respons pemerintah lama, masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri.
“Masyarakat mengalami kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah,” katanya.
Seorang tokoh agama berkata “Yang perlu diubah adalah mentalitas proyek”.
Dijawab Keresahan masyarakat ini harus dijawab dan diberikan solusi sebelum berjalan lebih jauh lagi. Bila sejak merdeka sibuk dengan pembangunan fisik, maka saatnya semua pihak membangun mental.
Pembangunan ini akan dilakukan dengan berbagai gerakan bersama, kerja sama antara masyarakat dan swasta yang didukung oleh pemerintah. Perubahan dimulai saat ini dan berawal dari diri sendiri, dilakukan bersama untuk Indonesia yang lebih baik.
Pemerintah melalui revolusimental.go.id menyebutkan delapan pinsip. Pertama, revolusi mental adalah gerakan sosial untuk bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Kedua, harus didukung oleh tekad politik (political will) pemerintah.
Ketiga, harus bersifat lintas sektoral. Keempat, kerja sama masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah. Kelima, dilakukan dengan program “gempuran nilai” (value attack) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik.
Keenam, desain program harus mudah dilaksanakan (user friendly), menyenangkan (popular) bagi seluruh segmen masyarakat. Ketujuh,nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual).
Kedelapan, dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.
Revolusi mental bermula dari ajakan Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa Indonesia untuk mengangkat kembali karakter bangsa yang telah mengalami kemerosotan dengan secepat-cepatnya dan bersama-sama (revolusioner).
Revolusi mental mulanya digerakan oleh Presiden Joko Widodo dan didukung oleh suatu konsorsium yang terdiri atas para tokoh nasional di birokrasi pemerintah, dunia usaha, tokoh agama, akademisi, seniman, budayawan dan masih banyak lagi.
Gerakan ini diharapkan akan terus menyebar menjadi gerakan-gerakan masyarakat di tingkat lokal dan komunitas di seluruh Indonesia.
Sedangkan penggerak revolusi mental adalah seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai revolusi mental meliputi tiga hal.
Pertama, integritas meliputi perilaku Bersih, antre, hak disable, hak pejalan kaki, aman berkendara, dapat dipercaya serta anti memberi dan menerima suap Kedua, etos kerja yang diwujudkan melalui perilaku profesional, cepat tanggap, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, mandiri, cinta produk Indonesia, kreatif, melakukan inovasi, anti mencontek, serta ” life-long learning”.
Ketiga, gotong-royong melalui perilaku saling menghargai, sopan santun, menerima perbedaan, anti kekerasan, anti diskriminasi, kasih sayang, gotong-royong, tolong- menolong, kerja sama dan kerelawanan.
Revolusi mental memang masih dalam tahap diperkenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Karena itu banyak iklan di televisi, radio dan sebagainya. Tapi revolusi mental tentu tidak boleh berhenti di situ.
Ditegaskan bahwa revolusi mental bukan slogan atau jargon tetapi aksi..aksi..aksi! “Kita semua harus beraksi untuk perubahan ke arah yang lebih baik,” kata penggerak gerakan ini.
Pemerintah harus menjadi lebih melayani, menegakan hukum, pengusaha harus lebih kreatif menghasilkan produk-produk nasional yang lebih bersaing dengan produk luar sehingga Bangsa Indonesia bisa menjadi mandiri. Masyarakat umum harus bangkit mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti buang sampah sembarangan, tidak bisa antre, sampai mengubah sikap saling membenci antargolongan.
Selanjutnya disampaikan ajakan “Mari kita mulai bergandengan tangan antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat umum membentuk suatu ‘konsorsium’ untuk mengusung aksi bersama mulai dari tingkat nasional sampai tingkat lokal”.
Revolusi mental tampaknya menjadi kebangkitan nasional untuk melepaskan diri dari jebakan degradasi mental yang membuat bangsa ini semakin terpuruk dalam percaturan global. (Jn16/ant)
