SEMARANG,Jowonews.com– DPRD Kota Semarang menilai pengelolaan parkir di tepi jalan umum belum terkelola dengan baik. Ini terlihat dari minimnya setoran retribusi parkir ke Pemkot Semarang.
Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, saat ini setoran retribusi parkir tepi jalan umum ke PAD Kota Semarang tidak sampai Rp4 miliar per tahun. “Padahal kalau dikelola dengan baik saya optimis, bisa empat kali lipat yang diterima pemkot. Apalagi saat ini jumlah pertumbuhan kendaraan mengalami perkembangan yang pesat,” katanya, Senin (29/2).
Persoalan parkir tepi jalan umum bukan hanya masalah kemacetan, namun juga mata rantai setoran atau retribusi yang dipungut juru parkir ke kas daerah (kasda). Saat ini PAD Kota Semarang dari sektor parkir tepi jalan umum terbilang minim bila dibanding dengan potensi yang ada.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang HA Supriyadi usai dialog interaktif DPRD Kota Semarang di Citrus Resto Hotel Novotel Semarang, Senin (29/2) kemarin.
Dikatakan, salah satu persoalan utama di lapangan adalah setoran dari para jukir tidak langsung ke kasda namun melalui berbagai pihak. Ada yang namanya koordinator lapangan, ketua kelompok, pemilik lahan parkir dan lain sebagainya. Dishubkominfo harus berani melakukan penataan sehingga setoran parkir bisa masuk ke kasda.
“Kalau soal preman atau oknum, pemerintah tidak perlu takut, kan ada Forkominda, pemkot juga bisa berkoordinasi dengan kepolisian atau TNI, intinya jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, kasihan uang rakyat, yang mestinya bisa untuk pembangunan, malah tidak jelas kemana larinya,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Tidak hanya itu saja untuk memudahkan setoran dari jukir, pihaknya mengusulkan agar dibuat semacam posko pembayaran di beberapa lokasi strategis. “Misalnya di Johar ada poskonya, di Jatingaleh untuk mengcover daerah atas dan lain sebagainya,” terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan pimpinan Pattiro Kota Semarang Dini Inayati. Menurutnya, kalau alasan Dishubkominfo tidak memiliki tenaga kerja yang cukup tentu sangat disayangkan. “Saat ini sudah ada UU Aparat Sipil Negara atau ASN, Dishub kan bisa merekrut tenaga kerja baru, dengan status kontrak,” tegasnya.
Dini yang juga menjadi pembicara dalam dialog itu menambahkan saat ini adalah kesempatan emas untuk walikota dan wakil walikota Semarang yang baru saja dilantik menunjukan kinerjanya pada masyarakat. “Publik berharap banyak pada sosok Mas Hendi dan Mbak Ita, salah satunya soal menata parkir ini,” tandasnya.(Jn01/Jn16)
