SEMARANG, Jowonews.com – Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang yang membahas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bulan September berlangsung panas dan cenderung menimbuhkan kericuhan.
Salah seorang perwakilan buruh, Suwardiyono bahkan sampai naik ke meja pimpinan rapat. Ia berdiri tepat di meja Kepala Disnakertrans Kota Semarang Eddy Riyanto yang memimpin rapat pleno tersebut. Tindakan ini memaksa aparat keamanan turun tangan.
Keributan dipicu oleh tidak sinkronnya hasil survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah dan Dewan Pengupahan dari Serikat Pekerja.
“Pimpinan sidang tidak transparan. Dia tidak mau menyebutkan angka yang disepakati. Kami khawatir, angka tersebut berbeda dengan yang kami miliki akan disetorkan ke Penjabat (Pj) Wali Kota Semarang,” ujar Suwardiyono, Selasa (22/9).
Selain itu, pada malam sebelumnya, pimpinan sidang sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kota Semarang, Eddy Riyanto dinilai mengelabuhi peserta sidang dengan cara tidak menghadiri sidang pada Senin (21/9) malam dan memilih pergi pada 19.30 WIB.
Dikatakan, melihat gelagat buruk dari kepala Disnakertrans Kota Semarang untuk mengulur-ulur waktu sidang. Padahal untuk laporan hasil sidang pleno paling lambat diserahkan ke Pj Wali Kota Semarang pada Jumat (25/9) dan akan menentukan UMK Semarang 2016 mendatang.
“Jika tidak disetujui bersama, maka pemerintah akan menggunakan angka mereka sendiri dan tentunya kesejahteraan ribuan buruh di Semarang tidak akan meningkat,” tegasnya di Kantor Disnakertrans Kota Semarang.
Suasana kisruh dalam Sidang Pleno pembahasan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kantor Disnakertrans Kota Semarang membuat Kepala Disnakertrans sekaligus Pimpinan Sidang, Eddy Riyanto tidak mau berbicara banyak di luar pembacaan hasil sidang.
Mata Eddy terlihat berkaca-kaca ketika mendengarkan protes buruh yang dilayangkan kepadanya yang dinilai tidak bijaksana dalam memimpin sidang. Karena suasana tidak kondusif sejak adanya aksi naik meja dari anggota sidang, dia memilih untuk meninggalkan ruangan sidang pleno.
Beberapa saat kemudian dia kembali ke ruangan sidang dan memimpin sidang yang berangsur-angsur kondusif. Eddy lalu membacakan hasil sidang yang tetap ditolak oleh anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja.
“Baiklah, kita tunggu dulu hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Pasar Karangayu terlebih dahulu sebelum melanjutkan sidang. Saya harap, hari ini sudah clear,” terangnya.
Dewan Pengupahan Kota Semarang telah melakukan survei KHL di beberapa pasar di Kota Semarang, seperti Pasar Langgar, Pasar Jatingaleh, Pasar Karangayu, Pasar Mangkang dan Pasar Pedurungan.
Margin hasil survei tersebut berbeda jauh antara hasil survei yang dilakukan dewan pengupahan dari unsur pemerintah dan unsur serikat pekerja. “Contoh saja Pasar Langgar. Hasil survei kami adalah Rp2,05, sedangkan hasil survei pemerintah 1,77. Yang membuat kami kecewa adalah, pemerintah enggan menunjukkan secara rinci kenapa bisa menyusut sebanyak itu dan memilih menghindar,” tandas Suwardiyono. (JN01)
