KENDAL, Jowonews.com – Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kendal patut dipertanyakan. Pasalnya, hingga akhir tahun 2015 ini, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2015 diperkitakan mencapai Rp 200 miliar.
Besarnya silpa tersebut disampaikan langsung Kepala Bappeda Kendal Muhammad Toha, kemarin.
“Data masing-masing instansi belum semuanya masuk, namun untuk perkiraan sementara ini (Silpa,red) mencapai Rp 200 miliar,”ungkapnya.
Dibanding silpa tahun 2014 lalu, silpa tahun 2015 ini lebih rendah. Adanya silpa itu bukan semata-mata kesalahan dari pihak instansi. Tapi ada beberapa faktor di luar itu.
“Seperti aturan atau kebijakan pusat yang tidak sinkron dengan daerah, sehingga daerah tidak berani melaksanakannya. Sebab dikhawatirkan takut akan bermasalah nantinya,” ujarnya.
Disamping itu adanya aturan baru tentang penerima dana hibah yang mengharuskan penerima wajib berbadan hukum. Sehingga, banyak yang batal menerima karena adanya aturan baru tersebut.
Ada juga karena sisa tender, sementara lelang yang dilakukan melalui ULP ternyata bisa menghemat anggaran yang akan digunakan.
“Ternyata lelang yang dilakukan melalui ULP bisa menghemat anggaran, seperti tahun 2015 ini bisa hemat sebanyak Rp 8 miliar,” tegasnya.
Disisi lain, silpa tinggi juga bisa terjadi karena adanya kesalahan dari pihak ketiga atau rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, tidak tepat waktu, dan tidak tepat mutu maupun tidak sesuai dengan kuantitas pelaksanaan.
Menurutnya, jika rekanan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, tentunya tidak akan dibayarkan semua. Termasuk dari segi pelaksanaan pengerjaannya yang tidak sesuai dengan mutu maupun kuantitasnya.
Ketua DPRD Kendal Prapto Utono Utono meminta kepada semua SKPD untuk segera membuat perencanaan untuk APBD 2016 agar awal tahun 2016 atau Januari mendatang sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
Jika awal Desember APBD sudah dievaluasi gubernur, maka segera membuat program, supaya awal tahun atau Januari sudah bisa melaksanakan kegiatannya. Sebab pelaksanaan kegiatan itu dibatasi waktunya, terutama untuk proyek-proyek besar yang pengerjaannya memerlukan waktu panjang, supaya bisa selesai tepat waktu dan tidak ada yang gagal lelang. (JN01/JN03)
