Kudus, Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) menilai SKPD di Kabupaten Kudus lebih pandai menyusun rencana proyek, sedangkan evaluasi terhadap proyek yang telah diselenggarakan masih minim.
“Padahal evaluasi dibutuhkan agar proyek yang akan diselenggarakan dapat berkesinambungan,” kata Koordinator M-PUR, Slamet Machmudi, di Kudus, Minggu (15/2).
Saat ini, kata dia, tidaklah sulit menemukan sejumlah proyek yang diselenggarakan di tahun 2014 kondisinya rusak dan mangkrak.
Diantaranya, fasilitas jalan umum yang berlubang serta Jalan Usaha Tani (JUT) yang mengelupas dan retak. Sedangkan proyek mangkrak dapat ditemukan pada lapak PKL yang dibangun di sejumlah Desa di Kudus.
Seringkali musim penghujan dijadikan kambing hitam penyebab rusaknya fasilitas publik.
Padahal saat ini, curah hujan tidak begitu tinggi. Terlalu dini jika musim hujan dijadikan dalih pembenaran rusaknya fasilitas publik.
Sedangkan fakta penyalahgunaan bestek dan penggunaan material di bawah kualitas tidak pernah disinggung/dibahas oleh SKPD terkait.
M-PUR menduga pemanfaatan uang rakyat masih berorientasi pada kemakmuran para pejabat dan oknum pengusaha penyedia jasa (kontraktor).
Rakyat hanya menikmati 40 % anggaran dari pembangunan fasiltas publik. Selebihnya (60 % anggaran) terkonsentrasi pada gratifikasi.
Oleh karenanya, tidak aneh jika SKPD yang banyak mengelola anggaran proyek para pejabatanya relatif lebih sejahtera jika dibandingkan dengan dinas yang sepi proyek.
M-PUR mengingatkan pada SKPD untuk transparan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Transparansi yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata publikasi sejumlah proyek yang akan dilaksanakan.
Tidak hanya pengawasan pelaksanaan dilapangan, tetapi juga proses lelang dan dasar penentuan penyedia jasa yang ditunjuk.
“Semua proses tersebut hingga kini masih abu-abu dan sering memunculkan prasangka negatif,” ujarnya.(JN04)
