Jowonews

Angka Kemiskinan di Banjarnegara Terus Menurun

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menyebut angka kemiskinan di wilayah setempat terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir melalui berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. “Dengan mengutip data BPS dapat diketahui bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara terus mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir,” katanya di Banjarnegara, Minggu. Dia menyebutkan pada 2019 angka kemiskinan di Banjarnegara sebesar 136.100 orang atau mengalami penurunan tajam dari 2018 yang 141.720 orang. “Persentase penduduk miskin tahun 2018 masih 15,46 persen sementara di tahun 2019 turun jadi 14,76 persen,” katanya. Bupati Budhi Sarwono berharap, pada 2020 angka kemiskinan juga akan mengalami penurunan. “Harapan saya pada tahun 2020 ini jumlah penduduk miskin akan dapat berkurang lagi, dan kami akan berupaya mewujudkannya salah satunya dengan cara menambah alokasi dana untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya. Pihaknya terus berupaya meningkatkan pembangunan di wilayah setempat dengan memprioritaskan program infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. “Dengan demikian anggaran juga akan saya alokasikan untuk memperkuat prioritas tersebut, dengan demikian mungkin akan ada anggaran bidang lain yang mengalami pemangkasan,” kata dia. Ia mencontohkan anggaran perjalanan dinas DPRD Banjarnegara, untuk kunjungan ke luar daerah, kemungkinan akan mengalami pemangkasan. “Perjalanan dinas dimaksud adalah untuk kunjungan ke luar provinsi, ke daerah atau kabupaten lain, serta ke luar pulau,” katanya. Kebijakan tersebut akan diawali pada APBD Perubahan 2020 sampai akhir masa jabatan bupati pada 2022. Dia mengatakan dana kunjungan ke luar daerah tersebut akan dialihkan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. (jwn5/ant)

Ganjar Tidak Puas Angka Kemiskinan Jateng Turun

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mengaku belum puas meskipun penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia. “Mudah-mudahan ini hasil kerja keroyokan bersama yang kami lakukan, namun rasanya targetnya harus tetap dipicu untuk dinaikkan lagi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan yang lebih besar,” katanya di Semarang, Kamis. Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret-September 2019 turun dari 3,74 juta menjadi 3,68 juta orang. Dengan demikian, sebanyak 63.830 penduduk miskin Jawa Tengah berhasil lepas dari garis kemiskinan. Di peringkat kedua dalam hal penurunan jumlah penduduk miskin yakni Jawa Timur (56.250 jiwa) dan disusul Nusa Tenggara Barat (30.280 jiwa) di peringkat ketiga nasional. Penurunan jumlah penduduk miskin juga tampak pada periode September 2018-September 2019, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang 188.020 jiwa dari 3,867 juta menjadi 3,679 juta orang. Untuk semakin menurunkan angka kemiskinan, Ganjar telah menyiapkan sejumlah strategi seperti politik anggaran dan pembuatan kebijakan yang mengarah pada program prioritas pengentasan kemiskinan. Ganjar juga merencanakan untuk mengubah skema Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi lebih menonjolkan tema, kreasi, dan inovasi dalam hal pemberantasan kemiskinan. “Kalau usulnya infrastruktur, silakan dikirim lewat elektronik saja, tapi saat musrenbang yang keliling itu, saya minta sesuai tema, kreasi dan inovasi yang dimiliki. Misalnya inovasi penurunan angka kemiskinan, pengelolaan desa, bumdes dan lainnya sehingga usulan-usulan dalam musrenbang itu dapat menyelesaikan kemiskinan,” ujarnya. Disinggung terkait peran Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dalam program pengurangan angka kemiskinan, Ganjar menyatakan sangat puas. “Gus Yasin itu sangat rajin mengurusi kemiskinan. Kami memang sepakat untuk membagi tugas itu. Kami sering komunikasi dengan Kemensos dan Wapres terkait soal data. Kami ingin data ini pasti, ya dia miskin dan diberikan ‘treatment’ apa agar semua tepat sasaran,” katanya. Pemprov Jateng juga mendorong agar masyarakat yang mendapat program subsidi dari pemerintah atau yang sudah mampu dari sisi ekonomi bersedia mengundurkan diri dan diberikan kepada yang lebih berhak. (jwn5/ant)