Jowonews

Intip Cara Anies Baswedan Kelola Sampah di Jakarta

JAKARTA, Jowonews.com – Kasur, kursi, bantal, lemari, ban bekas, kaleng bekas, botol, plastik, ember bekas, styrofoam, batang pohon hanya beberapa di antara berbagai sampah yang terlepas ke lingkungan lalu masuk ke badan air, kemudian mengikuti aliran sungai hingga mencapai laut. Benda-benda “ajaib” dalam ukuran kecil hingga besar yang dianggap sudah tidak bernilai oleh pemiliknya dibuang begitu saja ke saluran-saluran air (drainase) hingga sungai. Itu salah satu biang kerok banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek pada 1 Januari 2020. Ingin tahu persentase sampah di wilayah tersebut yang tidak terkelola? Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani membagi data 2017 untuk persentase sampah tidak terkelola di Jabodetabek beberapa waktu lalu. Setidaknya 93,42 persen dari 2.857,50 ton per hari sampah Kabupaten Bogor tidak terkelola, sedangkan di Kota Bogor persentasenya mencapai 75,51 persen dari 620,77 ton per hari. Untuk di Kabupaten Bekasi persentase sampah yang tidak terkelola mencapai 75,72 persen dari 2.535,12 ton per hari. Di Kabupaten Tangerang mencapai 57,20 persen dari 2.509,34 ton sampah per hari. Lalu bagaimana dengan DKI Jakarta? Apabila dilihat dari catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, persentase sampah tidak terkelola di Ibu Kota DKI Jakarta lebih kecil. Namun dari segi jumlah sampah jauh lebih banyak. Untuk Jakarta Barat, persentasenya mencapai 2,4 persen dari 1.946,77 ton sampah per hari dan Jakarta Selatan mencapai 1,68 persen dari 1.631 ton per hari. Sedangkan Jakarta Utara mencapai 1,8 persen dari 1.323,12 ton per hari. Jika persentase sampah tidak terkelola di Jakarta Pusat nol persen dari 839,45 ton per hari, maka di Jakarta Timur mencapai 12,39 persen dari 2.253,66 ton per hari dan menjadi yang terbanyak tidak terkelola di DKI Jakarta. Dari data di DKI Jakarta saja, jika dihitung sampah tidak terkelola yang mungkin saja terlepas ke lingkungan mencapai 377,16 ton per hari. Terbayang bagaimana merananya nasib drainase mikro maupun makro, sungai dan anak sungai, muara dan laut jika seluruh sampah tidak terkelola di Jabodetabek berjejalan di sana? Cara Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Rancangan Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) tahun 2012-2032. Dokumen itu selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang disahkan pada masa Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Kala itu, Fauzi menegaskan Jakarta perlu mengurangi ketergantungan pengolahan sampah di TPA Bantargebang, Kota Bekasi. Jakarta memerlukan tempat pengolahan sampah yang moderen, berteknologi tinggi dan ramah lingkungan di dalam kota seperti kota besar di dunia. Butuh paradigma baru pengelolaan sampah dengan memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan seperti energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Setiap lima tahunan, pucuk pemerintahan di Jakarta bergulir. Pada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, penetapan Rencana Program Jangan Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 khusus pengelolaan sampah juga mengacu pada dokumen RIPS 2012-2032. RPJMD menetapkan pengelolaan sampah paradigma baru, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya untuk membatasi timbulan sampah dari sumber dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse) dan pendauran ulang sampah (recycle), yang dikenal dengan istilah 3R. Setiap tahun pemerintah telah menetapkan target capaian persentase penangan sampah dan pengurangan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menjelaskan, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dengan cara 3R tersebut jelas membutuhkan peran serta masyarakat. Sementara penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang dominan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017 sebesar 13,09 persen dari target 15 persen. Tahun 2018 sebesar 12,40 persen dari target 14 persen dan tahun 2019 sebesar 17 persen dari target 17 persen yang ditetapkan. Indikator kinerja penanganan sampah di DKI Jakarta selama 2017-2019 menunjukkan tren penurunan dengan tahun 2017 mencapai 86,91 persen, tahun 2018 mencapai 87,6 persen dan tahun 2019 mencapai 82,94 persen. “Penurunan penanganan sampah disebabkan persentase pengurangan sampah pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan, seiring meningkatnya peran serta masyarakat,” kata Andono. Secara detail, program pengelolaan persampahan dalam RPJMD DKI Jakarta dibagi dalam dua indikator. Yakni pengurangan sampah yang dikirim ke TPA dan persentase pengurangan sampah di kota. Kondisi awal Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta di tahun 2017, sampah yang dikirim ke TPA sebanyak 6.645 ton per hari. Pemerintah menargetkan angka itu terus bergerak naik. Tahun 2018 sebesar 6.518 ton per hari, sementara di tahun 2019 rata-rata 7.703 ton per hari. Untuk persentase pengurangan sampah di kota, kondisi awal sebesar 14 persen yang ditargetkan terus meningkat, yakni 17 persen tahun 2019, 20 persen pada 2020, 23 persen (2021) dan 26 persen untuk 2022. Dokumen RPJMD 2017-2022 menjelaskan, sampah merupakan salah satu permasalahan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Jakarta. Indikatornya, jumlah daya tampung TPS tidak meningkat selama lima tahun terakhir, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Hal ini mengakibatkan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk terus menurun. Indikator lainnya penanganan produksi sampah masih belum mencapai 100 persen atau sebesar 83,78 persen per tahun 2016. Dari sumber Masyarakat merupakan penghasil sampah sekaligus aktor utama dalam pengelolaan sampah. Mereka perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Upaya pengurangan timbulan sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang. Pengurangan sampah di sumber dilakukan melalui mekanisme 3 R, yakni reduce (R1), reuse (R2) dan recycle (R3). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan bahan “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah, perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan/pengolahan secara setempat. Di Amanat RPJMD 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup sebagai ujung tombak untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah wajib melakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengetahuan mengenai Program 3R. Selanjutnya memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah. Pengembangan … Baca Selengkapnya

Gubernur Anies Bakal Evaluasi Penanganan Banjir Jakarta

JAKARTA, Jowonews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan banjir Jakarta sejak mulai menggenangnya air pada 1 Januari 2020. “Tentu di semua lokasi kita lakukan evaluasi mana yang curah hujan tinggi disitu kami siapkan lebih banyak alat-alat juga banyak sehingga kita mempercepat pengaliran genangan,” kata Anies di Kampung Pulo, Jakarta, Sabtu. Anies juga mengatakan pihaknya selalu melakukan pengontrolan kinerja pompa yang disebutnya ada 478 unit dan tersebar di lebih dari 140 lokasi itu, agar bisa beroperasi selama 24 jam untuk bisa menguras air sejak banjir menerjang. “Tentu dong dan alhamdulilah pompa berfungsi dengab baik, indikasinya kemarin ketika hujan deras luar biasa itu, 85 persen wilayah Jakarta itu aman dan jumlah curah hujannya luar biasa bertahap bisa dialirkan dan dalam dua hari tinggal 15 persen kami apresiasi sekali seluruh jajaran yang bekerja 24 jam menguras air untuk bisa kembali kering,” katanya. Ketika ditanyakan terkait ditemukannya pompa air yang rusak seperti di Teluk Gong dan Gunung Sahari, Anies menyebut bahwa itu bukanlah disebabkan pompa yang rusak namun karena tidak adanya pasokan listrik lantaran PLN memutus aliran listrik demi keamanan warga. “Jadi sebenarnya itu bukan pompa rusak, tapi ketika itu terendam oleh air, sehingga listriknya harus dimatikan. Karena listrik mati lalu didatangkan genset. Setelah kirim genset jalan lagi. Itu kondisinya di lapangan. Pompa itu dikerjakan oleh tujuh orang dengan yang standby tiga orang agar bisa berfungsi 24 jam secara aman,” ujarnya. “Kalau pun ada temuan kerusakan, akan langsung diperbaiki. Kita temukan di lapangan. Dengan kerja nonstop lalu kemudian mengalami gangguan. Begitu mengalami gangguan langsung diperbaiki,” tuturnya. Total kerugian yang timbul akibat banjir, kata Anies, belum bisa ditaksir karena pihaknya sedang berfokus untuk pengamanan korban dan rehabilitasi pemukiman. “Belum ada taksiran sekarang. Ini fokusnya pengamanan dulu, lalu rehabilitasi. Saya juga mengajak kepada semua masyarakst besok untuk ikut membantu saudara kita yang rumahnya dan kampungnya terdampak, sambil kita ikhtiarkan untuk yang masih tergenang agar bisa segera tuntas,” kata Anies menambahkan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Sabtu pukul 18.00, masih ada 54 RW yang terendam banjir dengan rincian Jakarta Utara tujuh RW, Jakarta Barat 36 RW, Jakarta Selatan delapan RW dan Jakarta Timur tiga RW dengan jumlah pengungsi masih tersisa 5.184 jiwa di 25 lokasi pengungsian. Diketahui, akibat hujan deras sejak 31 Desember 2019 malam hingga 1 Januari 2020 pagi, menyebabkan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), hingga ribuan orang harus mengungsi. Pemprov DKI Jakarta menurunkan 120 ribu petugas untuk menanggulangi banjir tersebut. (jwn5/ant)

Atasi Banjir, Anies Diminta Lakukan Tiga Hal Ini

JAKARTA, Jowonews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan untuk melakukan tiga hal untuk mengatasi banjir yang melumpuhkan Ibu Kota itu, meliputi penuntasan normalisasi sungai, penanganan sampah, dan penyusunan APBD yang mendukung. Sekretaris Jendral Generasi Optimis (GO) Indonesia Tigor Mulo Horas Sinaga di Jakarta, Kamis menyarankan agar Anies Baswedan melakukan langkah yang serius dalam mengatasi banjir di awal tahun. “Pertama, tuntaskan normalisasi dan naturalisasi sungai Ciliwung serta perbaiki sistem drainase kota,” kata Anies Baswedan. Kedua, Pemprov DKI disarankan untuk menangani sampah dengan cepat dan serius, serta meningkatkan kesadaran warga Jakarta perihal kebersihan. “Ketiga, susun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Jakarta bukan berdasarkan keinginan atau yang lain-lain,” ujar Horas. Menurut dia, anggaran yang jumlahnya hampir Rp100 triliun harus bisa menjamin Jakarta bebas banjir. Sekjen GO Indonesia melihat masalah banjir di Jakarta perlu kerja sama yang baik antara provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten. Karena ketiga provinsi ini bertalian erat dengan sebab-akibat banjir di Ibu Kota. “Tiga provinsi perlu bersinergi mengatasi banjir di Jakarta, dalam hal ini Presiden Jokowi perlu ikut turun tangan, sebab Jakarta adalah ibu kota negara,” kata Horas. Pihaknya optimistis Jakarta bisa bebas dari banjir jika ada niat, profesionalitas, dan kerja sama yang baik di antara Gubernur DKI Jakarta, Jabar, dan Banten. Pada saat yang sama, Ketua Dewan Pembina Generasi Optimis Indonesia, Mangasi Sihombing, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cakap mengantisipasi banjir. “Kami tak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi secara obyektif banjir adalah bukti sistem drainase ibu kota yang tidak ideal. Drainase adalah tanggung jawab dan wilayah kerja Pemprov DKI,” kata Mangasi. Ia menambahkan, curah hujan memang tinggi, dan kalau sampai terjadi banjir seperti saat ini berarti sistem drainase Jakarta tak bisa menampung air hujan. “Inilah yang menuntut Pemprov bekerja lebih profesional dan serius,” kata diplomat Senior yang pernah menjadi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI itu. Mangasi mengakui ia mengkhawatirkan dampak banjir yang melumpuhkan kegiatan perekonomian ibu kota dan menyulitkan aktivitas primer warga. “Pemprov DKI seharusnya mengantisipasi banjir sejak jauh-jauh hari, karena banjir sudah jelas musimnya. Bisnis dan ekonomi sangat terganggu karena banjir,” kata Mangasi. (jwn5/ant)

Pengungsi Teriak Keluh Kesah Saat Anies Inspeksi Banjir

JAKARTA, Jowonews.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis ini kembali melakukan inspeksi dampak bencana banjir yang direncanakan ke beberapa titik, namun di satu lokasi, Anies diteriaki oleh pengungsi. Saat itu Anies tengah mengunjungi lokasi konsentrasi pengungsian warga Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi yang mengungsi karena banjir setinggi 30 cm hingga 2,2 meter, Masjid Hasyim Asy’ari, Daan Mogot, Jakarta Barat. Saat itu, Anies yang tengah memberi pernyataan pada awak media usai meninjau dan menelusuri lokasi yang tergenang air itu, tiba-tiba ada warga yang meneriaki Anies dengan menyampaikan keluh kesah nya dan warga sekitar. “Air mati barusan aja, air bersih enggak ada,” ujar salah satu warga setempat. “Belum ada makanan pak dari semalam listrik mati,” ujar warga lainnya. Mendengar hal itu, mantan Menteri Pendidikan tersebut dengan sabar membalas para warga yang berkeluh kesah tersebut. “Iya-iya saya mengerti,” kata Anies. Pada para awak media, Anies menyampaikan bahwa inspeksinya kali ini ke lokasi tersebut, salah satunya karena banyak warga terdampak belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. “Karena itu, mereka kebanyakan membutuhkan makanan, minuman dan sekarang dalam perjalanan ke sini. Sehingga dipastikan, segera makanan dan minuman sampai ke mereka,” ujar Anies. Anies mengatakan alasan para warga berkeluh kesah seperti itu padanya, adalah karena terlambatnya proses pengiriman bantuan makanan. “Pasokan makanan, itu yang datang terlambat, saya sudah bicara dengan pak walikota Jakarta barat untuk segera percepat bantuan itu,” ujar Anies. Anies menyebut sebelumnya warga masih ada yang di rumah karena tidak mau ikut proses evakuasi, namun setelah diyakinkan Kamis ini, akhirnya semua bisa dievakuasi ke lokasi pengungsian yang salah satunya di Masjid Hasyim Asy’ari yang mampu menampung 1.000 orang pengungsi. Di Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi tersebut, pemukiman warga hampir seluruhnya terendam banjir. Warga yang tinggal di Rumah Susun Pesakih juga ikut mengungsi di Masjid Hasyim Asy’ari tersebut. Kali Mookevart yang berada dekat pemukiman warga tersebut juga menunjukkan debit air yang tinggi. Hingga kini, warga masih menunggu bantuan datang dan surutnya banjir. (jwn5/ant)