Jowonews

Logo Jowonews Brown

Bansos

Sandiaga Uno Bagikan 700 Paket Bansos ke Guru Honorer

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 yang dikomandoi oleh Sandiaga Uno membagikan sebanyak 700 paket sembako kepada guru honorer, buruh cuci, dan pengurus masjid untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan wabah COVID-19. Bersama relawan Jokowi Mania Nusantara, Sandiaga memimpin langsung sukarelawan membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 di Kampung Sida Mukti, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat. “Hari ini, kami bersama Jokowi Mania Nusantara memberikan bantuan 700 paket bantuan sosial berupa sembako. Kami harapkan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang bekerja sebagai guru honorer, buruh cuci, dan pengurus masjid,” ujar Sandiaga Uno dalam pernyataan tertulisnya. Sandiaga mengatakan bahwa Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 akan terus memberikan bantuan kepada keluarga yang penghasilannya menurun dan mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Menurut dia, mereka mengalami tekanan dari segi penghasilan dan kehilangan pekerjaan maupun biaya hidup yang makin meningkat. “Saya sangat berterima kasih kepada para sukarelawan yang ikut memetakan para masyarakat ini terbantukan dengan paket sembako yang insyaallah meringankan beban hidup dan penghasilan mereka sedikit terganggu karena adanya COVID-19,” kata Sandiaga. Sandiaga menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk koordinasi dari pemerintah, Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta dunia usaha dalam memberikan jaring pengaman sosial kepada warga yang belum tersentuh. Selama ini, lanjut dia, ada sebanyak 15—20 persen warga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Tugas kami di Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 mendata anggota masyarakat yang terlewatkan dan belum tersentuh paket-paket bansos dari pemerintah dan dunia usaha,” katanya. Sandiaga lantas menegaskan, “Kami akan terus bersatu dan kolaborasi dengan para sukarelawan lainnya untuk bersatu padu melawan COVID-19. Selain melakukan rapid test, tracing, dan threating,” katanya. Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19, kata dia, juga melakukan gerakan membantu ekonomi keluarga karena setelah 3 bulan melawan COVID-19, keadaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas dari penyelamatan wabah ini. Sandiaga pun berpesan kepada masyarakat untuk terus disiplin menjaga kesehatan dan mematuhi aturan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah serta para sukarelawan akan membuat wabah COVID-19 bisa segera teratasi. “Belum selesai gelombang pertama penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita ada di titik yang mengkhawatirkan. Saya akan gas pol untuk memberikan bantuan sosial dan masyarakat harus tertib menjaga protokol kesehatan,” kata Sandiaga. Eka Mila Mulyani, guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 09 Suka Maju, Depok, Jabar, mengaku sangat terbantu dengan bansos berupa sembako. “Maklum saja, penghasilannya sebagai guru honorer tidak menutupi kebutuhan hidup karena meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat pandemi COVID-19,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Immanuel Ebenezer mengapresiasi bantuan sembako dari Sandiaga Uno. Hal ini akan terus bekerja sama dengan RIB dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19. Sebelumnya, Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 telah membagikan lebih dari 50.000 paket sembako serta 2,5 juta masker dari 10 juta masker yang tersedia. Sukarelawan akan terus turun ke lapangan untuk menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 sehingga bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. (jwn5/ant)

Kemensos Klaim Sudah Percepat Penyaluran Bansos Sejak Awal COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan kementerian yang dipimpinnya telah melakukan terobosan untuk percepatan perlindungan sosial lewat bantuan sosial sejak awal COVID-19 merebak di Tanah Air. “Sebenarnya sejak awal April itu sudah cukup banyak terobosan,” kata Mensos di Jakarta, Selasa. Juliari menjelaskan beberapa terobosan yang dilakukan misalnya untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) Bantuan Sosial Tunai (BST) yang seharusnya sebulan sekali langsung diberikan tiga tahap sekaligus. “Artinya di penerima ini tidak perlu bolak balik ke Kantor Pos atau loket pembayaran,” kata Mensos. Kemudian terkait masalah data yang lambat dari daerah, Mensos sudah menginstruksikan untuk bisa diganti daerah lain yang datanya sudah siap sehingga bisa cepat disalurkan. Begitu juga dengan kelanjutan penyaluran bansos yang awalnya hanya April hingga Juni, berlanjut hingga Desember 2020. Terkait anggaran, karena bansos khusus COVID-19 terus dilanjutkan hingga Desember, maka anggaran juga bertambah seperti BST ditambah lagi Rp16,2 triliun dari awal Rp16,2 triliun. Begitu juga dengan instruksi Mensos untuk daerah yang disusun secara sederhana tanpa menyulitkan pemerintah daerah. Sebelumnya, dalam Rapat Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 Presiden Joko Widodo meminta menteri untuk melakukan terobosan dan tidak bekerja biasa-biasa saja untuk percepatan penanganan COVID-19. (jwn5/ant)

Presiden Perintahkan Kepala Daerah Percepat Pengucuran Dana Kesehatan dan Bansos

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah mempercepat pengucuran dana kesehatan dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. “Saya titip kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar anggaran anggaran yang berkaitan dengan kesehatan itu segera dikeluarkan karena ini menyangkut nanti peredaran uang yang ada di masyarakat,” katanya di Posko Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa. “Yang kedua, yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial juga disegerakan karena ini penting agar social safety net (jaring pengaman sosial) bagi warga kita terpenuhi terutama yang memang terkena dampak dari COVID-19 ini,” katanya saat menyampaikan arahan berkenaan dengan penanganan COVID-19 terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah melalui telekonferensi video. Presiden juga meminta pemerintah daerah segera mengucurkan dana stimulus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. “Ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga siapkan. Pemerintah pusat juga menyiapkan, provinsi menyiapkan, kabupaten menyiapkan, kota menyiapkan. Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada semua yang tercecer,” katanya. Presiden mengatakan bahwa dia terus memantau realisasi anggaran belanja seluruh kementerian dan lembaga.  “Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen kalau masih rendah saya telepon langsung, tegur langsung menteri atau kepala lembaganya,” katanya. “Harus terus belanja, belanja itu kita dorong agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” ia menambahkan. Presiden berharap pandemi segera berakhir dan perekonomian perlahan tumbuh kembali. Selama berada di Jawa Tengah, Presiden dan rombongan juga meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dan proyek padat karya di Kabupaten Batang serta pabrik furnitur berorientasi ekspor di Kabupaten Demak. Hingga Senin (29/6), jumlah akumulatif pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 55.092 orang, 23.800 orang sudah sembuh dan 2.805 orang meninggal dunia. Kasus COVID-19 sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia, paling banyak di Jawa Timur (11.805) disusul DKI Jakarta (11.237), Sulawesi Selatan (4.995), Jawa Tengah (3.680), Jawa Barat (3.134), Kalimantan Selatan (3.042), Sumatera Selatan (2.023), Papua (1.699), Sumatera Utara (1.480), Banten (1.444), Bali (1.444), Nusa Tenggara Barat (1.213), Sulawesi Utara (1.082), dan Kalimantan Tengah (881). (jwn5/ant)

1.500 Warga Temanggung Tercacat Jadi Penerima Ganda Bansos

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Sekurangnya 1.500 orang tercatat sebagai penerima dobel atau ganda bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Prasojo di Temanggung, Selasa mengatakan mereka yang tercatat dobel kebanyakan untuk bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari dana desa dengan bantuan jaring pengaman sosial Pemkab Temanggung. “Sebelumnya mereka sudah masuk di data kita, tetapi ternyata juga didata oleh pihak desa masuk BLT dana desa sehingga terdaftar dobel,” katanya. Namun, katanya penerima bantuan sosial tetap harus memilih salah satu bansos tersebut karena tidak boleh menerima bansos dobel. “Kebanyakan mereka memilih BST dana desa, karena penyaluran BST dana desa dilakukan lebih dulu, dari pada bantuan JPS kabupaten,” katanya. Selain itu, ada belasan warga Temanggung yang dengan kesadaran sendiri mengembalikan bantuan sosial karena merasa masih bisa hidup mandiri, Prasojo menyebutkan total penerima bantuan sosial di Kabupaten Temanggung sebanyak 155.485 keluarga. Bantuan yang disalurkan tersebut, antara lain PKH, yakni bantuan rutin yang diberikan kepada masyarakat miskin sejak sebelum masa krisis COVID-19, jumlah penerima di Temanggung sejumlah 34.610 keluarga. Bantuan perluasan PKH, yakni sama persis dengan bantuan PKH, ada penambahan angka karena COVID-19 sebanyak 1.714 keluarga. Kemudian bantuan sembako reguler, yakni bantuan rutin sembako senilai Rp200.000 per bulan yang diberikan kepada masyarakat miskin sejak sebelum masa krisis COVID-19 dengan jumlah penerima di Temanggung sebanyak 45.156 keluarga. Bantuan Sosial Tunai, yakni bantuan uang tunai Rp600.000 selama tiga bulan yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH dan bantuan sembako. Di Temanggung jumlah penerimanya sebanyak 24.002 keluarga. Bantuan perluasan program sembako, bantuan di mana masyarakat penerima diberikan kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang setiap bulan di-top-up senilai uang Rp 200.000 selama 9 bulan yang dapat digunakan untuk berbelanja sembako di e-warong. Jumlah penerima di Temanggung 29.450 keluarga. Bantuan jaring pengaman sosial Pemprov Jateng berupa sembako senilai Rp200.000 diberikan rutin selama tiga bulan. Jumlah penerima di Temanggung sebanyak 6.965 keluarga. Selanjutnya bantuan jaring pengaman sosial Pemkab Temanggung berupa sembako senilai Rp200.000 diberikan rutin selama enam bulan kepada masyarakat miskin yang belum masuk dalam data penerima bantuan-bantuan di atas. Jumlah penerimanya di Temanggung 13.588 keluarga. Terakhir bantuan sosial tunai yang bersumber dari dana desa, yaitu bantuan berupa uang tunai senilai Rp600.000 berturut-turut selama tiga bulan yang diberikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa. Bantuan diberikan kepada masyarakat miskin atau masyarakat terdampak yang belum mendapatkan jenis bantuan apa pun. (jwn5/ant)

Pemerintah Pangkas Bansos jadi Rp300.000, Diperpanjang Sampai Desember 2020

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengatasi dampak wabah virus Corona baru (COVID-19) akan diperpanjang hingga Desember 2020, dan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilanjutkan hingga September 2020. “Diputuskan dalam sidang kabinet, yakni untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta. Rapat terbatas itu membahas Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020. Di rencana sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bansos hanya hingga September 2020. Meskipun jangka waktu pemberian bansos diperpanjang, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengurangi niali nominal bansos. Nilai manfaat bansos untuk penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) turun menjadi Rp300 ribu dari Rp600 ribu per bulan terhitung pada Juli 2020 hingga Desember 2020. Hal itu juga berlaku bagi ketentuan bansos tunai di luar Jabodetabek. “Non-Jabodetabek, juga dilakukan perpanjangan sampai Desember 2020, namun dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda,” jelas Menkeu. Sedangkan untuk BLT Dana Desa akan diperpanjang dari Juli hingga September 2020. Namun, penerima manfaat Juli hingga September akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu. Dengan begitu, total alokasi BLT Dana Desa akan mencapai Rp31,8 triliun, “Penerima bansos ini adalah mayoritas petani, peternak sebanyak 18,4 juta orang. Pedagang, pekerja sektor swasta 4,2 juta orang, supir, sektor komunikasi 1,3 juta orang, nelayan 900 ribu orang dan sektor lainnya,” demikian Menkeu. (jwn5/ant)

Pemerintah Salurkan Bansos bagi Warga Terdampak Corona hingga Desember

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 hingga Desember 2020. “Sesuai instruksi Presiden beberapa waktu lalu pada rapat kabinet, bansos dilanjutkan,” katanya usai mengikuti acara peringatan Hari Lahir Pancasila via daring di Jakarta, Senin. Pemerintah sedang mempersiapkan pelanjutan penyaluran bantuan bagi warga terdampak pandemi COVID-19, yang meliputi bantuan sembako untuk warga wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan bantuan sosial tunai untuk warga luar Jabodetabek. Selama masa pandemi, pemerintah menyalurkan beberapa bantuan sosial kepada warga selain memberikan bantuan melalui program reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah antara lain memberikan paket bantuan sembako, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai dari dana desa bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Menteri Sosial mengatakan bahwa saat ini penyaluran bantuan sembako tahap ketiga sudah selesai dan akan dilanjutkan ke penyaluran bantuan tahap berikutnya. Penyaluran bantuan sosial tunai juga sebagian sudah selesai. “Bansos tunai tahap pertama sudah selesai dan akan masuk pula ke tahap dua dan ketiga,” kata Juliari. Ia mengatakan bahwa menyalurkan bantuan sosial secara cepat kepada masyarakat terdampak pandemi bukan perkara mudah karena wilayah Indonesia luas dan kondisi geografisnya berbeda-beda. Pemerintah, ia melanjutkan, terus berupaya memperbaiki pendistribusian bantuan sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan pada tahap-tahap awal. Ia menekankan bahwa bantuan sosial berkenaan dengan penanggulangan COVID-19 hanya diberikan kepada warga terdampak pandemi yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial dalam program bantuan reguler pemerintah. Penyaluran bantuan tersebut akan dihentikan setelah pandemi berakhir. (jwn5/ant)

Mensos Siap Salurkan Bansos Tunai Tahap 2 di Pekalongan

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Menteri Sosial Juliari P Batubara siap menyalurkan lagi dana bantuan sosial tunai (BST) tahap 2 dan 3 pada warga miskin dan terdampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, setelah dalam penyaluran dana itu di Kecamatan Bojong berjalan lancar dan tertib. “Penyaluran dana BST tahap pertama di Pekalongan telah selesai dan selanjutnya nanti setelah Lebaran akan digulirkan BST tahap 2 dan 3,” katanya di Pekalongan, Jumat. Mensos menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kabupaten Pekalongan berjalan lancar dan aman. “Saya hadir di sini (Kecamatan Bojong, red) atas arahan Presiden. Yang penting rakyat happy meski di tengah situasi yang sulit ini mereka merasa terbantu,” katanya. Pada kunjungan ke Kabupaten Pekalongan, Mensos Juliari juga menyampaikan bangga karena mendapat beberapa masukan dari masyarakat antara lain penyaluran dana BST agar lebih cepat dan petugas verifikasi serta juru bayar dapat ditambah jumlahnya. “Untuk penerima bansos tunai di Jawa Tengah sebanyak 1.193.445 keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Juliari Batubara. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan BST tahap pertama dari Kementerian Sosial telah dibagikan pada 32.460 keluarga. “Penyaluran BST tahap pertama sudah selesai 100 persen. Sesuai imbauan Presiden BST tahap pertama harus sudah disalurkan pada masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah,” katanya. (jwn5/ant)

Purbalingga Mulai Salurkan 38.113 Bansos Pemprov Jateng

oleh

PURBALINGGA, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mulai menyalurkan 38.113 paket bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa sembako bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. “Total bansos provinsi yang dibagikan ada 38.113 paket dan saat ini telah mulai dibagikan,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Jumat. Dia menjelaskan bansos tersebut diberikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp200.000 per paket. “Peluncuran bansos dari pemerintah provinsi mulai kami lakukan di Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara dan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar,” katanya. Selain menyalurkan bansos dari Pemprov Jateng, kata dia, pihaknya juga kembali menyalurkan bantuan sosial berupa sembako yang merupakan bantuan dari Pemkab Purbalingga di Desa Purbayasa, Mlipiran dan Desa Kalimanah. Bupati mengatakan penyaluran paket bantuan sembako tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Kami berharap bantuan ini akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi semuanya, kami mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka mencegah COVID-19,” katanya. Sementara itu bupati kembali mengingatkan bahwa upaya pencegahan COVID-19 memerlukan dukungan dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. “Upaya mencegah dan menekan kasus COVID-19 memerlukan dukungan, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya. Dia mengatakan protokol kesehatan tersebut antara lain tidak berkerumun, menjaga jarak fisik, menggunakan masker saat keluar rumah hingga rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bupati mengatakan pihaknya akan mengintensifkan inspeksi ke sejumlah tempat keramaian untuk memastikan masyarakat telah menggunakan masker saat berada di luar rumah. Warga masyarakat yang keluar rumah tidak memakai masker, kata dia, akan dikenakan sanksi yakni diinapkan di rumah karantina tingkat kabupaten selama satu malam. “Dua tempat karantina sudah siap huni, yakni Gedung Korpri dan Buper Munjulluhur. Pokoknya yang keluar rumah tidak menggunakan masker ataupun orang yang bergelang khusus yang menandakan dirinya orang dalam pemantauan namun kedapatan berada di tempat umum, silakan pilih, mau di Gedung Korpri atau Buper Munjulluhur,” katanya. (jwn5/ant)