Jowonews

Bansos Tunai

800 KPM di Kudus Tidak Cairkan Bansos Tunai

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Sebanyak 800 penerima bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tidak mengambil bantuan tersebut, meskipun sudah ada pemberitahuan pencairannya, kata Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kudus Sutrimo. “Setelah ditelusuri, ternyata ada yang memang tergolong warga mampu sehingga tidak mengambilnya,” ujarnya di Kudus, Rabu. Faktor lainnya, yakni ada yang pindah alamat, tidak diketahui alamatnya, meninggal dunia serta ada yang sudah menerima bantuan sosial dari sumber lain. Ia mencatat bantuan sosial karena dampak penyakit virus corona (COVID-19), ada yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta dana desa. Karena bantuan sosial senilai Rp600 ribu dari Kementerian Sosial tersebut tidak diambil, maka penerimanya yang masih mengetahui hal itu dianggap mengundurkan diri. “Penerima manfaat tersebut akan digantikan oleh orang lain dengan dibuatkan berita acaranya terlebih dahulu,” ujarnya. Selanjutnya, pihak pemerintah desa mengusulkan pengganti nama-nama yang tidak mau mengambil BST tersebut, baik karena alasan tergolong warga mampu maupun alasan lain melalui musyawarah desa karena pihak desalah yang mengetahui warganya yang berhak menggantikan dengan kriteria yang sudah ada. Warga yang bisa diusulkan, kata dia, tidak harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena yang terpenting warganya tersebut memang terdampak COVID-19. Kabupaten Kudus sendiri sebelumnya mendapatkan alokasi BST sebanyak 10.155 warga dengan penyaluran ada yang melalui Kantor POS maupun beberapa perbankan. (jwn5/ant)

1.407 Warga Terdampak COVID-19 Di Leksono Mulai Terima Bansos Tunai

oleh

WONOSOBO, Jowonews.com – Sebanyak 1.407 warga Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang terdampak pandemi COVID-19 menerima dana bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Sekretaris Camat Leksono Sukarjono di Wonosobo, Rabu mengatakan penyaluran BST sebesar Rp600 ribu per keluarga tersebut berlangsung pada 9-11 Juni 2020. 2020. Sukarjono menyebut penyaluran BST melalui PT Pos Indonesia dan tempat penerimaan dipusatkan di Pendapa Kecamatan Leksono. “Penyerahan di kecamatan ini untuk memudahkan pengawasan dan juga agar dalam prosesnya tetap mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19,” katanya. Setiap warga yang akan menerima bantuan, katanya harus menjalani antrean secara tertib, dengan jarak yang telah diatur serta diawasi ketat aparat dari Koramil Leksono. “Mengingat jumlah penerima mencapai 1.407 warga dari 14 Desa, maka penerimaan BST ini berlangsung selama tiga hari, dengan harapan tidak sampai terjadi penumpukan massa yang terlalu banyak setiap harinya,” katanya. Setiap warga yang datang untuk mengambil uang bansos, menurut dia telah memahami sejumlah syarat yang mesti dipatuhi, seperti mengenakan masker, menjaga jarak dengan warga lainnya, dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan petugas di pintu gerbang kecamatan. Selain BST Kemensos, katanya warga Leksono yang mengalami dampak COVID-19 sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka selama masa pembatasan, juga telah menerima bantuan-bantuan dari sejumlah program lainnya. “Sebelum ini, sudah bergulir pula bantuan pangan nontunai (BPNT) perluasan, program keluarga harapan (PKH) perluasan, bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Provinsi Jawa Tengah berupa paket kebutuhan pokok, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa,” katanya. Ia menyampaikan dari hasil koordinasi dengan 14 Desa di Kacamatan Leksono, dalam setiap proses penerimaan bantuan tersebut, bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti serta tidak terjadi duplikasi data alias masing-masing benar-benar hanya menerima satu jenis bantuan saja. (jwn5/ant)

Pemkab Purbalingga Buka Layanan Khusus Layani Aduan Bansos Tunai

oleh

PURBALINGGA, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, membuka layanan aduan masyarakat terkait pembagian bantuan sosial (bansos) tunai di wilayah setempat. “Bila masyarakat menemukan adanya bantuan sosial tunai atau BST yang dianggap tidak tepat sasaran, diminta untuk langsung menghubungi nomor ‘hotline’ yang telah kami siapkan,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Kamis. Dia menambahkan bahwa masyarakat dapat langsung menghubungi nomor hotline pengaduan di nomor 08164288796 atau 085747772300. Dengan demikian, kata bupati, petugas dapat langsung melacak dan melakukan peninjauan. “Saat memberikan informasi kepada petugas diharapkan telah mencantumkan identitas, alamat lokasi dan alasan dianggap tidak tepat sasaran. Tim khusus akan mendatangi dan memeriksa kembali untuk memastikan kebenaran layak tidaknya menerima bantuan,” katanya. Bupati menambahkan bila aduan tersebut terbukti, maka akan diusulkan ke Kementerian Sosial agar nama tersebut dicoret dari daftar penerima bantuan,” katanya. Sementara itu, Pemerintah Pusat memberikan bantuan beserta daftar nama penerima sekaligus seperti bantuan sosial tunai (BST) dan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) perluasan sembako. Dengan demikian, kata dia, ketika ada yang salah sasaran atau harus dicoret, maka mekanismenya melalui usulan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Pusat. “Pemerintah Kabupaten tidak bisa serta merta mencoret penerima bantuan pusat. sehingga kalaupun kita akan mencoret harus diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat,” katanya. Dia juga menambahkan nomor layanan aduan tersebut juga akan digunakan untuk pengaduan semua program jaring pengaman sosial (JPS) COVID-19. “Baik pengaduan program BST, BPNT, JPS provinsi, JPS kabupaten dan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa,” katanya. (jwn5/ant)

Wonosobo Salurkan Bansos Tunai dari Pusat Untuk 26.605 Keluarga Miskin

oleh

WONOSOBO, Jowonews.com – Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk 26.605 keluarga miskin dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekretaris Dinas Sosial Peberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo, Retno Eko Syafariati di Wonosobo, Senin, mengatakan sejumlah penerima BST sudah bisa mencairkan dana tersebut di kantor pos dan beberapa bank pemerintah sejak Sabtu (9/5). Namun dia mengakui bahwa pendataan terhadap keluarga miskin penerima manfaat BST masih terus dilakukan. “Data terkait jumlah keluarga penerima manfaat BST masih dinamis karena sampai saat ini kami masih terus berupaya melakukan pemutakhiran agar benar-benar valid sehingga bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga tepat sasaran,” katanya. Ia menuturkan penyaluran bantuan tunai melalui kantor pos sudah dimulai dan bisa diakses warga penerima manfaat sampai tanggal 17 Mei mendatang. Sementara untuk pencairan melalui bank pemerintah yang terhimpun dalam Himbara saat ini masih dalam proses di masing-masing bank. “Pembagian distribusi dana bantuan, PT Pos mendapat alokasi ke 21.673 keluarga dan Himbara sejumlah 4.932 keluarga penerima manfaat sehingga total yang akan menerima untuk sementara ini adalah 26.605 keluarga,” katanya. Selain BST dari anggaran belanja pemerintah pusat, warga miskin dalam berbagai kategori juga masih dibantu melalui program jaring pengaman sosial (JPS) Provinsi Jawa Tengah, JPS Kabupaten, program bantuan pangan nontunai (BPNT), BPNT perluasan, program keluarga harapan (PKH) dan PKH perluasan. Ia menuturkan JPS Kabupaten masih menunggu selesainya pendataan by name by address dari pemerintah pusat sehingga sampai saat ini belum dapat dicairkan. “Penerima manfaat dari berbagai jenis bansos itu tidak boleh tumpang tindih, karena setiap keluarga hanya dibolehkan menerima satu jenis manfaat saja,” katanya. Oleh karena itu, katanya, pemerintah daerah sangat hati-hati dalam pendataan agar tidak sampai muncul duplikasi data yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan berimbas konsekuensi hukum. “Khusus JPS Provinsi, pendataan sudah selesai namun untuk waktu pembagian juga belum kami ketahui,” katanya. Jumlah calon penerima JPS Provinsi menurut Retno mencapai 24.575 keluarga. Ia menyampaikan bahwa pemerintah juga memiliki program bantuan khusus bagi warga terdampak COVID-19 dengan syarat mereka belum menerima bantuan lain seperti disebutkan di atas. (jwn5/ant)

10.000 Warga Pekalongan Terima Bansos Tunai Tahap Pertama

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Sekitar 10 ribu warga terdampak wabah COVID-19 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menerima bantuan sosial tunai tahap pertama dari Pemerintah Pusat, di Kantor Pos Pekalongan, Jumat siang. Kepala Kantor Pos Kota Pekalongan Rio Ananda di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa pemberian BST ini akan dilakukan melalui melalui loket kantor pos, komunitas, dan pengantaran. “Adapun mekanisme penyaluran BST melalui pengantaran tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena kita terhambat pada karakter alamat yang kadang sulit ditemukan,” katanya. Terkait dengan aturan protokol kesehatan, Rio Ananda mengatakan bagi penerima BST harus memakai masker saat mengantre pencairan (BST, red.) di kantor pos. “Kita akan bersikap tegas bagi penerima BST yang tidak memakai masker maka bantuan itu tidak akan diberikan pada yang bersangkutan,” katanya. Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz mengapresiasi pihak kantor pos yang telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam pencairan bantuan sosial tunai. “Biasanya kalau pelaksanaan pembagian seperti ini (bantuan, red.) warga berduyun-duyun datang sehingga mereka terkadang mengabaikan protokol kesehatan. Akan tetapi, dengan adanya bantuan keamanan dari Polres Pekalongan Kota maka proses pembagian BST berlangsung tertib,” katanya. Saelany menduga pencairan BST ini masih menggunakan data penerima lama sehingga hal tersebut dimungkinkan banyak yang salah sasaran. “Oleh karena, kami mengimbau masyarakat yang tidak berhak menerima BST agar diberikan pada warga lain yang benar-benar membutuhkan,” katanya. (jwn5/ant)