Jowonews

Logo Jowonews Brown

Bantuan

Pemprov Jateng Kirim Bantuan ke Warga Terdampak Banjir Rob Pekalongan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan untuk para korban banjir rob atau limpasan air laut ke daratan di beberapa kabupaten/kota sepanjang jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). “Kami sudah mengirim bantuan untuk warga terdampak (banjir rob), khususnya mereka yang terpaksa mengungsi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis. Ganjar mengungkapkan bupati dan wali kota daerah terdampak juga sudah meminta izin mengeluarkan bantuan untuk diberikan kepada warga terdampak banjir rob dan sudah disalurkan “Saya sudah izinkan dan saya minta diperhatikan segi kesehatan warga terdampak. Semua yang ‘ngungsi’, mesti diatur di sana,” ujarnya. Plt Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Sarwa Pramana menambahkan pihaknya telah menyalurkan bantuan masing-masing 2.000 karung ke Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. “Bantuan itu sudah disalurkan,” kata Sarwa dikonfirmasi melalui telepon. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan paket sembako lengkap untuk warga terdampak.Tiap paket terdiri dari beras, mie instan, ikan kemasan kaleng, dan disalurkan langsung ke warga terdampak, termasuk warga yang terpaksa mengungsi. BPBD Jateng mencatat rata-rata jumlah pengungsi di tiap kota yang terdampak sekitar 200 jiwa dan para pengungsi biasanya hanya bertahan satu malam saja karena banjir rob itu cepat surut. Banjir akibat gelombang laut ini terjadi di daerah pesisir utara Jateng meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, serta Kabupaten Demak. (jwn5/ant)

Kudus Beri Bantuan Beras 5 kg Untuk Ratusan PKL

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Sebanyak 408 pedagang kaki lima di beberapa lokasi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang sebagian besar tidak lagi berjualan di tengah pandemi COVID-19 mendapatkan bantuan beras lima kilogram. Penyerahan beras secara simbolis dilakukan di tiga titik, yakni di Balai Jagong untuk PKL yang berjualan di kompleks Balai Jagong, kemudian di Alun-alun Kudus serta Jalan Sunan Kudus. “Kami berharap bantuan beras ini bisa meringankan beban PKL yang tentunya usahanya juga berdampak akibat pandemi COVID-19,” kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M Hartopo di sela menyerahkan bantuan beras kepada PKL di Alun-alun Kudus, Jumat. Ia mengungkapkan bantuan beras tersebut bukan bersumber dari APBD, melainkan sumbangan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Sementara bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus maupun pemerintah provinsi dan pusat melalui program jaring pengaman sosial, katanya, akan dibagikan nanti setelah pendataan penerima selesai dilakukan. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti mengungkapkan jumlah PKL terbanyak dari PKL Balai Jagong sebanyak 303 pedagang, sedangkan di Jalan Sunan Kudus sebanyak 51 pedagang dan di Alun-alun Kudus sebanyak 54 pedagang. Beras tersebut, kata dia, merupakan sumbangan dari pengurus Hiswana Migas sebanyak 2,5 ton yang ingin berbagi terhadap PKL di tengah pandemi COVID-19. Dari ratusan PKL, kata dia, khusus PKL Balai Jagong memang tidak lagi berjualan karena sejak Maret 2020 dilarang untuk menghindari penyebaran virus corona. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kudus, program jaring pengaman sosial akan menyasar 62.000 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp200.000 per keluarga per bulan. Sasaran penerimanya, yakni jasa ojek, penarik becak, PKL, juru parkir, difabel, sopir angkot, pekerja seni, buruh serabutan, karyawan pasar, pelayan resto, pedagang kecil pelataran pasar hingga tenaga kerja di usaha mikro atau sektor informal. (jwn5/ant)

DPRD Jateng Ingatkan Agar Bantuan Terdampak Corona Tepat Sasaran

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mengingatkan agar pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih atau terlewat. “Pemprov Jateng dalam melakukan validasi data jaring pengaman sosial masyarakat terdampak COVID-19 harus detil, jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai ada yang kelewatan,” kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid di Semarang, Kamis. Ia menyebut anggaran penanganan kedaruratan COVID-19 juga harus diperuntukkan untuk jaring pengaman kepada masyarakat terdampak serta memenuhi kebutuhan lainnya yang benar-benar diperlukan pada kondisi saat ini. Masyarakat terdampak COVID-19 diantaranya adalah mereka yang kehilangan pendapatan karena aktivitas berhenti seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi, para guru mengaji, buruh harian, hingga pekerja seni atau hiburan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemprov Jateng akan terus melakukan komunikasi termasuk yang menyangkut pola penganggaran agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran dan tepat guna. Sejauh ini, kata dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan COVID-19 di daerah pemilihan masing-masing. Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah kebijakan Pemprov Jateng dalam upaya menanggulangi bencana nasional COVID-19 harus dilakukan secara terorganisasi dengan baik. “Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol,” katanya. Sementara itu, Pemprov Jateng bersama 35 pemerintah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi data para penerima bantuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 agar tepat sasaran. “Kami akan sinkronisasi (data penerima bantuan)dengan kabupaten/kota agar tidak ‘overlap’ sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang, nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (jwn5/ant)

Bantu Atasi COVID-19, AS Beri Bantuan Rp36 Miliar ke Indonesia

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Amerika Serikat  mendukung respons Indonesia dalam upaya  mengatasi pandemi infeksi virus corona baru (COVID-19) dengan memberikan bantuan senilai 2,3 juta dolar AS (sekitar Rp36 miliar).  Dana sumbangan tersebut disiapkan melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), menurut keterangan Kedubes AS di Jakarta, Jumat.  Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat Heather Variava mengumumkan bahwa Pemerintah AS, melalui USAID ,akan memberikan bantuan darurat senilai 2,3 juta dolar itu kepada Indonesia sebagai bagian dari upaya global Amerika Serikat untuk memerangi penyebaran COVID-19.  Bantuan darurat itu akan mendukung upaya Kementerian Kesehatan, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB Indonesia, demikian disebutkan dalam keterangan tersebut.   “Selama lebih dari 50 tahun, kami telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia melalui USAID dan U.S. Centers for Disease Control and Prevention untuk permasalahan kesehatan mendesak, termasuk penyakit menular,” kata Heather Variava. “Saat Pemerintah Indonesia bergabung dalam perang global melawan pandemi COVID-19, kami berkomitmen untuk memberikan tambahan dana darurat yang akan mendukung upaya pencegahan, deteksi, dan respons yang dilakukan Pemerintah Indonesia,” ujar dia. Pemerintah AS memberikan dana bantuan itu dari Dana Cadangan Darurat USAID untuk Penyakit Menular melalui lembaga dan program multilateral yang dipimpin oleh mitra pelaksana USAID di masing-masing negara. Bantuan untuk respons COVID-19 Indonesia tersebut akan segera digunakan untuk memperkuat kapasitas laboratorium, mempercepat pengujian, dan meningkatkan pelacakan COVID-19 di tingkat komunitas. Bantuan juga akan menunjang komunikasi risiko untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan dan bisa diverifikasi kepada publik agar semua orang mendapatkan informasi tentang cara melindungi diri sendiri dan orang lain. “Indonesia siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk dengan Pemerintah AS yang mendukung kami menangani pandemi COVID-19,” kata Acep Somantri, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan RI, seperti dikutip dalam keterangan yang sama. Pemerintah AS juga berkomitmen untuk bekerja bahu membahu dengan negara-negara mitra, termasuk Indonesia, dalam memerangi pandemi mematikan untuk memastikan ketahanan kesehatan bagi semua orang, demikian disebutkan dalam keterangan tersebut.  (jwn5/ant)

Jateng Sinkronkan Data Penerima Bantuan Terdampak Wabah Corona

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama 35 pemerintah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi data para penerima bantuan masyarakat yang terdampak pandemi virus corona jenis baru (COVID-19) agar tepat sasaran. “Kami akan sinkronisasi (data penerima bantuan, red.)dengan kabupaten/kota agar tidak ‘overlap’ sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang, nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat mengikuti video konferensi selama tiga jam bersama sejumlah menteri dan pimpinan daerah dalam menangani permasalahan dan pihak-pihak yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi, ia mengutarakan mesti ada data siapa saja yang menerima bantuan pemerintah pusat melalui kementerian agar masyarakat yang belum masuk data tersebut bisa dikaver pemerintah daerah. Menurut dia, sinkronisasi pendataan tersebut dimaksudkan agar warga yang saat ini berada di luar wilayah turut terkaver sehingga untuk penanganannya mesti juga didukung dengan koordinasi antarwilayah. “Saya menyampaikan, apakah orang yang tidak ber-KTP Jabodetabek akan mendapat jaminan? Tapi jawabannya hanya akan didata, maka saya memerintahkan Dinsos Jateng menghubungi Dinsos Jabar dan DKI Jakarta,” ujarnya. Pemerintah pusat hingga pemerintahan di level desa saat ini telah melakukan relokasi dan realokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani COVID-19. Dari hasil “refocusing” APBN, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp405 triliun, sedangkan pada level pemerintah provinsi, Jawa Tengah misalnya telah mengalokasikan Rp2 triliun yang masih ditambah dengan hasil relokasi dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa. “Masing-masing pemerintah yang punya APBD mereka melakukan rasionalisasi, realokasi dan relokasi. Selanjutnya adalah menghitung bagaimana bantuan diberikan dari pemerintah pusat hingga level desa,” kata Ganjar. Selain bantuan kepada masyarakat, nasib pekerja serta keberlangsungan koperasi simpan pinjam juga masuk dalam pembahasan jaring pengaman ekonomi tersebut. Khusus untuk pemerintah desa, lanjut Ganjar, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menegaskan bahwa Dana Desa bisa digunakan dalam penanganan COVID-19, khususnya untuk dukungan logistik. “Untuk koperasi simpan pinjam nanti Menteri Koperasi segera turun. Sementara untuk tenaga kerja, tadi Menteri Tenaga Kerja mengatakan agar buruh dan pengusaha komunikasi intens. Sehingga diharapkan kondisi perusahaan bisa dipahami kedua pihak dan Jawa Tengah sudah membicarakan itu,” ujarnya. Video konferensi tersebut, antara lain diikuti Menteri Sosial Juliari Batubara, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Ida Fauziah, Mendes PDT Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo. (jwn5/ant)

Kemensos Telah Salurkan Bantuan Rp7,8 Miliar Untuk Korban Banjir Tiga Provinsi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Sosial telah menyalurkan sebesar Rp7,8 miliar bantuan bagi korban banjir yang terdampak di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Provinsi Banten. “Itu sudah termasuk bantuan logistik darurat ke masing-masing provinsi yakni Rp2,1 miliar ke DKI Jakarta, Rp2,6 miliar untuk Jawa Barat dan Rp1,4 bagi Banten,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Jakarta, Selasa. Distribusi bantuan logistik tersebut meliputi beberapa item di antaranya makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, mi instan, peralatan dapur keluarga dan kotak makan atau “foodware”. Selanjutnya juga termasuk tenda gulung, tenda serbaguna, selimut, velbed atau tempat tidur lipat, paket sandang, kasur dan sebagainya. Di samping penyaluran logistik darurat, bantuan dari Kemensos juga meliputi beras reguler sebanyak 20.000 kilogram bagi korban banjir atau senilai Rp210 juta. Kemudian bantuan paket peralatan kebersihan sebanyak 300 paket dengan nilai total Rp135 juta serta 700 paket perlengkapan sekolah senilai Rp175 juta. Terakhir, Kemensos RI juga memberikan santunan kepada ahli waris dari 67 korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor. Besaran bantuan tersebut senilai Rp15 juta per jiwa. “Total sekitar Rp1 miliar dan saat ini dalam proses verifikasi ahli waris,” kata dia. Selain berbagai bantuan tersebut, Kemensos RI juga memfasilitasi dapur umum di 23 titik yang dikelola oleh taruna siaga bencana (Tagana) dan kelompok siaga bencana (KSB). Sebaran dapur umum tersebut meliputi 14 titik di DKI Jakarta, tujuh titik di Jawa Barat, dan dua titik di Banten. “Pelayanan dapur umum lapangan ini sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar penyintas yang berada di lokasi pengungsian,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan secara umum pemerintah belum menghitung total bantuan yang disalurkan ke masyarakat. “Terkait bantuan dari pemerintah pusat belum dihitung tapi masing-masing kementerian dan lembaga turut memberikan bantuan finasial maupun nonfinansial,” katanya. (jwn5/ant)

Jateng Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Jakarta

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) segera merealisasikan pengiriman bantuan berupa personel, peralatan, serta logistik untuk penanganan dan korban banjir yang terjadi di DKI Jakarta. “Alhamdulillah hari ini sudah komunikasi, BPBD kita sudah ke kantor BPBD DKI Jakarta. Kebetulan BPBD ada acara dengan BNPB di Jakarta. Insya Allah malam nanti logistik kita kirim,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo usai meninjau rumah pompa di Kota Pekalongan, Jumat. Ganjar menyebutkan bantuan dari Pemprov Jateng itu sudah sesuai dengan daftar yang diberikan BPBD DKI Jakarta dan sesuai kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat yang menjadi korban banjir. “Total ada 33 item bantuan dan per item dikirim sebanyak 2.000 buah. Ada popok, selimut, air minum kemasan, seragam sekolah, tenda, matras, mukena, sarung, dan lainnya,” ujarnya. Selain bantuan logistik, Pemprov Jateng juga akan mengirimkan bantuan personel untuk pendistribusian bantuan serta penanganan pascabanjir. Setelah bantuan tersebut dikirim, kata Ganjar, sebanyak 50 personel dan sukarelawan juga akan diberangkatkan ke DKI Jakarta. “50 personel siap berangkat, saya minta koordinasi dengan kantor perwakilan kita jangan ‘ngrepoti’ Pemerintah DKI Jakarta, tapi mari kita bantu, kita turun ke masyarakat. Kalau nanti banyak sukarelawan yang akan terlibat kita akan dorong mereka untuk berangkat,” jelasnya. Ganjar mengungkapkan Pemprov Jateng juga sedang menyiapkan bantuan untuk untuk korban bencana banjir di Banten maupun Jawa Barat. “Jawa Barat memerlukan 100 sukarelawan. Itu hasil koordinasi BPBD kita tadi, BPBD di seluruh Indonesia inikan unik, mereka luar biasa bagus koordinasinya. Tidak ada ‘nyinyir’ tidak ada ‘bully’, semua kerja saling membantu,” tambah Ganjar. (jwn5/ant)