Jowonews

Logo Jowonews Brown

Bantuan Sosial

PKPRI Banyumas Salurkan Bantuan Sosial Penanggulangan COVID-19 Senilai Rp28,1 Juta

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan penanggulangan COVID-19 senilai Rp28.100.000 kepada Gugus Tugas COVID-19 Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop dan UKM) Kabupaten Banyumas. Bantuan berupa paket asupan gizi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua PKPRI Kabupaten Banyumas Andik Pegiarto kepada Kepala Dinnakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono di Kantor Dinnakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, Senin. Saat memberi sambutan, Ketua PKPRI Kabupaten Banyumas Andik Pegiarto mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian PKPRI Kabupaten Banyumas kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyumas khususnya Gugus Tugas COVID-19 Dinnakerkop dan UKM setempat. “Kebetulan kami ada 78 kelompok yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Dari 78 kelompok ini terkumpul (bantuan) senilai Rp28.100.000,” katanya. Menurut dia, bantuan yang diserahkan kepada Dinnakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas nantinya akan disalurkan ke beberapa titik, salah satunya Gugus Tugas COVID-19. Terkait dengan normal baru, dia mengajak seluruh pihak untuk tidak takut terhadap COVID-19 namun tetap mewaspadai penyebaran virus corona jenis baru itu. “Kuncinya adalah tidak usah takut tapi tetap waspada dengan menjaga jarak dan sebagainya,” tegas Andik. Sementara itu, Kepala Dinnakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan di Dinnkerkop UKM juga terdapat Gugus Tugas COVID-19 yang bermitra dengan sejumlah pihak seperti PKPRI dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Banyumas untuk beratensi terhadap siapa saja yang membantu pemerintah mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. “Salah satunya adalah rekan-rekan jurnalis yang luar biasa memberikan informasi kepada masyarakat tentang COVID-19, bagaimana cara penanganannya, dan bagaimana cara menyikapi,” katanya. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya memberi apresiasi kepada para pekerja media atau jurnalis yang telah bekerja maksimal membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan COVID-19. Lebih lanjut, dia mengatakan hingga saat ini, pihaknya telah menyalurkan bantuan dari berbagai pihak dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, salah satunya untuk masyarakat Kelurahan Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas. “Kami juga menyalurkan bantuan untuk teman-teman karyawan yang di-PHK, masyarakat yang membutuhkan, dan Gugus Tugas COVID-19 di Kecamatan Kebasen yang kebetulan pendampingannya dari kami,” jelasnya. Terkait dengan jumlah pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dia mengatakan berdasarkan data hingga tanggal 8 Juni 2020 tercatat sebanyak 187 orang dari 9 perusahaan, sedangkan pekerja yang dirumahkan sebanyak 5.613 dari 158 perusahaan dan sampai sekarang belum ada penambahan. “Menjelang normal baru, beberapa perusahaan sudah mulai bangkit meskipun belum maksimal, persiapannya masih bertahap. SOP-nya(Standar Operasional Prosedur) sudah diberikan, harus melaksanakan protokol kesehatan,” katanya. (jwn5/ant)

Mensos Akui Data Penerima Bantuan Sosial Masih Tumpang Tindih

oleh

BOGOR, Jowonews.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui data penerima bantuan sosial (bansos) khususnya untuk tahap pertama masih tumpang tindih dan belum sempurna. “Kami sadar bahwa tahap pertama ini masih saja ada kekurangan dan masih ada data yang sedikit tumpang tindih, di tahap kedua in syaa Allah koordinasi lebih baik lagi bisa diatasi dengan baik,” kata Mensos Juliari setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran bantuan sosial tunai di Kantor Pos Kota Bogor, Rabu. Ia mengatakan akibat pandemi COVID-19 dan semua yang dilakukan pemerintah diakuinya masih jauh dari kesempurnaan. Namun pihaknya berupaya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka penguatan data penerima bansos. “Apa yang sudah pemerintah lakukan melalui bantuan sosial tunai atau BST dan bansos sembako juga untuk wilayah Jabodetabek tentu masih jauh dari kesempurnaan, kami juga terus meng-update data dari pemda juga,” katanya. Pemda bekerjasama dengan Kemensos untuk mengkomunikasikan agar apabila ada warga-warga terdampak yang perlu dibantu tapi belum mendapat di tahap pertama dapat dimasukkan ke tahap kedua. “Kami juga pasti akan mengakomodasi. Jadi sebenarnya data semua sudah masuk tapi kembali lagi kita yakin bahwa data ini belum 100 persen sempurna,” katanya. Oleh karena itu pihaknya selalu membuka diri kepada Pemda untuk melakukan penyempurnaan data. “Ini bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mengirim data tapi minta dikembalikan lagi karena ada data-data yang belum masuk. Ada beberapa, cukup banyak juga yang minta tarik kembali karena ada warga terdampak belum masuk, jadi proses semakin berjalan akan lebih kami sempurnakan,” katanya. (jwn5/ant)

Pemkab Temanggung Akan Serahkan Bantuan Sosial ke 150.000 Keluarga

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Sekitar 150.000 keluarga, di antaranya 115.000 keluarga miskin di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang telah ada sebelum pandemi COVID-19 akan menerima bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah, kata Bupati Temanggung M. Al Khadziq. Khadziq di Temanggung, Rabu, mengatakan kelebihannya dari 115.000 keluarga miskin, yakni ada kelompok terdampak pandemi COVID-19 dan juga ada gradasi kemiskinan yang berubah. “Kemarin sebelum pandemi COVID-19 ketika ekonomi masih berjalan normal kita ada 115.000 keluarga yang miskin, begitu pandemi situasi bertambah sulit maka jumlah orang miskin tentu bertambah banyak sehingga orang yang tadinya rentan miskin sekarang menjadi miskin,” katanya. Ia menuturkan bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam situasi COVID-19 ini ada beberapa jenis bantuan, pertama masyarakat yang dari dulu mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tetap mendapatkan bantuan PKH, yang dari dulu sudah mendapatkan bantuan sembako tetap akan mendapat bantuan sembako, selain itu ada bantuan baru namanya bantuan sosial tunai yang sekarang sudah mulai dicairkan. Selain itu ada lagi bantuan yang bersumber dari pemerintah kabupaten yaitu jaring pengaman sosial sembako Rp200.000 selama enam bulan dan setelah itu nanti bagi masyarakat yang belum dapat bantuan, tetap bisa diusulkan melalui bantuan yang bersumber dari dana desa. “Bantuan yang sekarang sedang dicairkan dan dibagi pada masyarakat adalah bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial, jadi ini belum semuanya. Ada yang bertanya saya kok tidak dapat, tenang saja nanti akan dapat,” katanya. Ia menyampaikan sekarang ini baru tahap pertama bantuan sosial tunai, setelah ini masih ada pencairan lagi yang bantuan sembako yaitu melalui pembagian kartu kesejahteraan sosial (KKS) kepada masyarakat. “Jadi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial tunai tenang saja karena besuk masih akan dibagi bantuan berupa KKS yang setiap bulan nanti akan berisi uang Rp200.000 selama 9 bulan bisa digunakan untuk belanja di E-Warong di setiap desa. Kemudian juga ada bantuan dari APBD, warga miskin yang hari ini dapat bantuan besok tidak akan dapat lagi karena jangan sampai ada yang dobel,” katanya. (jwn5/ant)

Rumah Warga Miskin Penerima Bantuan Sosial di Kudus Akan Ditempeli Stiker

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera memberlakukan kebijakan penempelan stiker pada rumah warga miskin di Kudus yang menerima bantuan sosial sebagai penanda keluarga penerima manfaat, kata Pelaksana tugas Bupati Kudus M Hartopo. “Kami instruksikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus segera melakukannya secepatnya, jika bisa pekan ini,” ujar Hartopo di Kudus, Selasa. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk transparansi dalam pemberian bantuan, sekaligus bahan evaluasi di masyarakat apakah yang menerima memang layak atau tidak. Ketika masyarakat juga ikut memantau dan mengawasi, setidaknya ketika ada kekeliruan dalam penyalurannya bisa dievaluasi kembali. Demikian halnya, lanjut dia, bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak COVID-19 juga bisa ikut diawasi bersama guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Sutrimo mengungkapkan sebagian stiker sudah ada yang dicetak, namun ada beberapa evaluasi oleh Inspektorat. “Jika selesai, tentunya langsung dicetak dan bisa langsung ditempelkan di rumah-rumah penerima bantuan sosial,” ujarnya. Rencananya akan dicetak 45.000 stiker, yang di dalamnya memuat keterangan sebagai penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Adanya pemasangan stiker tersebut, kata dia, sekaligus sebagai bentuk transparansi karena masyarakat juga bisa mengawal apakah bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran atau tidak. Di bagian bawah stiker, juga tertera tulisan “kami adalah rumah tangga penerima manfaat yang berdaya dan siap untuk mandiri”. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Siapkan Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Corona

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan bantuan sosial untuk membantu warga yang terdampak penyebaran virus Corona jenis baru (COVID-19). “Tadi Bapak Presiden mengarahkan seluruh daerah menyiapkan penghitungan teknis, baik terkait aspek kesehatan dan ekonomi serta sosial,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa. Menurut Ganjar, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi dan realokasi anggaran yang ada, termasuk sejumlah anggaran yang tidak mendesak harus diarahkan pada kepentingan penanganan COVID-19. “Bapak Presiden juga memerintahkan kami menghitung berapa ‘social safety net’ yang dibutuhkan. Presiden meminta disiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus ini,” ujarnya. Terkait dengan hal itu, Pemprov Jateng sudah menghitung dampak sosial yang timbul di Jateng, bahkan Dinas Sosial telah melakukan pendataan serta penghitungan. “Nanti apa saja yang terdampak, siapa yang terpengaruh hingga prioritas. Sesuai arahan presiden, mereka yang butuh perhatian adalah lansia, penyandang disabilitas, orang sakit, UKM dan lainnya,” tegasnya. Disinggung mengenai anggaran yang disiapkan, Ganjar mengungkapkan saat ini pihaknya baru konsentrasi pada penanganan kesehatan dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp100 miliar lebih. “Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan di sektor kesehatan, sebenarnya anggaran itu juga menurut saya masih terlalu kecil. Sementara untuk ‘social safety net’, sedang kami siapkan. Kami minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penghitungan,” katanya. (jwn5/ant)