Jowonews

Logo Jowonews Brown

BPK: Honor Dewan Direksi Bank Jateng Terlalu Tinggi

Semarang, jowonews.com – Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Cris Kuntadi juga menyampaikan bahwa honorarium Dewan Komisaris Bank Jateng sekarang ini terlalu tinggi. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI), honorarium Dewan Direksi harusnya 45% dari gaji Direktur Utama (Dirut). “Yang terjadi di Bank Jateng itu kan mencapai 70%. Ini tidak patut,”katanya. BPK minta, prosentasi honorarium Dewan Komisaris Bank … Baca Selengkapnya

Skandal Bank Jateng, Ada Penghapusan Buku Kredik Macet

Semarang, Jowonews.com – Banyak kredit macet di Bank Jateng yang sudah dihapus buku. Demikian temuan kesalahan pengelolaan Bank Jateng oleh Badan Pemeriksa Keuanag (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah. Temuan itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Dr Cris Kuntadi, Rabu (24/12). “Memang ada kesalahan pengelolaan terhadap Bank Jateng. Misalnya ada kredit macet yang sudah dihapus … Baca Selengkapnya

BPK RI : Bank Jateng Bermasalah

Bank Jateng

Semarang, Jowonews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) menemukan kredit bermasalah di Bank Jateng, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara puluhan miliar rupiah. Pasalnya, kredit proyek yang diberikan kepada PT Bum dengan plafond Rp 50 M, ternyata digunakan tidak sesuai persetujuan kredit. Kepastian itu setelah BPK RI Perwakilan Jateng melakukan pemeriksaan operasional … Baca Selengkapnya

Biaya Operasional Ganjar Tinggal Rp 50 Juta

Semarang, Jowonews.com – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diakhir tahun 2014 ini terancam tidak bisa bekerja dan melayani masyarakat. Pasalnya, anggaran penunjang operasional (APO) 2014 yang totalnya mencapai Rp 12,5 milyar, sejak akhir Nopember ternyata tinggal tersisa Rp 50 Juta. Kepastian APO gubernur/wakil gubernur tinggal Rp 50 juta itu juga terungkap dalam rapat anggaran … Baca Selengkapnya

BPK : Tambahan Penghasilan Pegawai Harus Ada Landasan Hukumnya

Cris Kuntadi BPK. (Foto : BPK)

Semarang, Jowonews.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengan Cris Kuntadi menegaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak boleh dicairkan sepanjang belum ada landasan hukumnya. Pasalnya, landasan hukumnya harus dibuat peraturan gubernur (Pergub), yang terpisah dari Perda APBD. “Kalau TPP mau dicairkan harus ada landasan hukumnya. Ladalah peraturan gubernur (Pergub),”ungkap Cris Kuntadi, … Baca Selengkapnya