Jowonews

Logo Jowonews Brown

COVID-19

Penumpang Ditolak Naik KA Luar Biasa Karena Tak Bisa Tunjukkan Surat Negatif COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Para calon penumpang KA Luar Biasa yang ditolak pembelian tiketnya di Stasiun Tawang Semarang sebagian besar diakibatkan oleh tidak adanya surat keterangan telah melakukan rapid test COVID-19 dengan hasil yang dinyatakan negatif. “Syarat utama untuk pembelian tiket yakni surat keterangan telah melakukan rapid test yang dinyatakan hasilnya negatif,” kata Kepala PT KAI Daop 4 Semarang M.Nurul Huda Dwi Santoso di Semarang, Rabu. Berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat membeli tiket tersebut, kata dia, akan dicek oleh Satgas COVID-19 di Stasiun Tawang yang terdiri dari unsur KAI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta kepolisian. Menurut dia, surat keterangan negatif dari hasil rapid test tersebut bisa berasal dari rumah sakit rujukan mana saja. Ia mengatakan selama para calon penumpang bisa menunjukkan surat keterangan yang hasilnya menunjukkan hasilnya tidak reaktif dan persyaratan administrasi lainnya telah dipenuhi maka yang bersangkutan bisa membeli tiket. Dari dua hari pengoperasian KA Luar Biasa, kata dia, permasalahan yang dihadapi calon penumpang yang belum melengkapi diri dengan surat keterangan hasil rapid test yakni kurangnya informasi, termasuk informasi soal rumah sakit di Semarang yang bisa melakukan pemeriksaan itu. “Misalnya ada calon penumpang dari Ungaran ternyata belum membawa surat hasil rapid test. Yang bersangkutan tidak pulang ke Ungaran untuk pemeriksaan, cukup ke RS yang ada di Semarang,” katanya. Menurut dia, informasi tentang RS terdekat untuk melakukan rapid test akan disediakan di ruang Satgas COVID-19 di Stasiun Tawang. Sementara itu dari data PT KAI Daop 4 Semarang hingga hari kedua pengoperasian KA Luar Biasa terdapat 20 calon penumpang yang ditolak permohonan pembelian tiketnya. (jwn5/ant)

Puluhan Ribu KK di Boyolali Terima BST Tahap Pertama Kemensos

oleh

BOYOLALI, Jowonews.com – Ribuan masyarakat di Kabupaten Boyolali yang terdampak pandemi COVID-19 mulai menerima tahap pertama Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Kantor Pos dan bank setempat. “BST tahap pertama bulan April dari Kemensos sudah dapat dicairkan melalui Bank dan Kantor Pos setempat,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali, di Boyolali, Rabu. Menurut Ahmad Gojali setiap warga penerima BST di Boyolali tahap pertama mendapatkan Rp600 ribu per bulan, dan mereka bakal menerima selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni. Ahmad Gojali menjelaskan BST tahap pertama melalui Kantor Pos sebanyak 29.607 penerima atau kepala keluarga (KK). Namun, jumlah itu, kemudian berkembang dan bertambah 900 penerima atau KK. Pada awalnya data dari Kemensos warga yang menerima BST sebanyak 29.607 KK, tetapi kemudian ada tambahan lagi dari sekitar 900-an KK. Warga penerima BST selain mendapatkan uang tunai senilai Rp600 ribu per bulan, mereka juga menerima bantuan paket sembako dari Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Boyolali yang masing-masing senilai Rp200 ribu per KK. Bantuan dibagikan serentak di Boyolali, sedangkan bantuan dari kabupaten sudah dilaksanakan sejak Selasa (12/5). Boyolali harus menunggu kepastian pencairan dari Pemerintah Pusat terlebih dahulu. “Bantuan paket sembako baik Pemkab maupun Pemprov itu, sebenarnya akan disalurkan sebelum Lebaran,” kata Ahmad Gojali. Dia mengatakan berdasarkan data penerima BST dari Kemensos sebanyak 35.000 KK. Kemudian ada tambahan data dari Dinsos Boyolali 12.944 ribu penerima BST, sehingga totalnya penerima BST dari Kemensos Pusat di Boyolali sebanyak 47.955 KK. Joko Suseno (24) salah satu penerima BST merasa senang dan dapat meringankan beban keluarganya menjelang Lebaran ini. Apalagi, selama pandemi COVID-19 di Boyolali, ia yang bekerja sebagai pedagang snack, omzet penjualan menurun dratis. “Bantuan dari Pemerintah sangat bermanfaat sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19,” kata Joko. (jwn5/ant)

Bansos Tahap Pertama Pemprov Jateng Mulai Disalurkan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan sosial tahap pertama kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta. “Penyaluran bansos tahap pertama sebanyak 28.471 paket untuk tiga kota,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu. Bansos yang dikirim melalui Kantor Pos di Jalan Imam Bardjo Semarang itu sebanyak 26.954 paket untuk warga Kota Semarang, Salatiga 201 paket, dan Solo 1.316 paket. Ganjar menjelaskan bahwa penyaluran bansoa didukung dengan menggunakan sistem aplikasi android untuk memastikan tepat sasaran sesuai data penerima. “Inilah pasukan yang akan mengantar bantuan langsung menuju alamat yang dituju. Nantinya wajah penerima difoto, NIK dan KK penerima sehingga langsung terkonfirmasi, ke kantor pos maupun ke kita (Pemprov Jateng,, red),” ujarnya. Sistem aplikasi andorid Id Fleet diciptakan khusus untuk penanganan bantuan dan itu merupakan bentuk kerja sama yang praktis antara PT Pos Indonesia dengan Pemprov Jateng. “Datanya nanti langsung terkonfirmasi realtime, harian,” katanya. Ganjar berharap bansos untuk masyarakat terdampak COVID-19 tersebut dapat tepat sasaran dan bermanfaat. “Semoga bapak, ibu bisa menerima dengan baik. Nanti yang kurang kita carikan cara berikutnya agar semua terbantu dengan baik,” ujarnya. Vice Precident Informasi dan Komunikasi Teknologi PT Kantor Pos Jakarta Poerwanto S menambahkan bahwa petugas pengantar bantuan dipastikan menggunakan aplikasi android Id Fleet untuk memastikan kiriman diterima sesuai alamat yang terdaftar. “Nanti petugas akan memotret wajah, NIK KTP, KK dan penerima diwajibkan membubuhkan tanda tangan pada aplikasi tersebut. Setelah itu dikirim ke server,” katanya. Penggunaan aplikasi dalam penyaluran bantuan tersebut, kata Poerwanto, untuk memastikan ketepatan pengiriman kepada penerima dan untuk percepatan pelaporan data. “Dari situlah kita meyakini bahwa kiriman itu diserahkan kepada orang yang dituju,” ujarnya. Menurut dia, aplikasi tersebut juga nantinya digunakan pada penyaluran bantuan Pemprov Jateng untuk perantau yang berada di Jabodetabek, bahkan aplikasi akan ditambah fitur berupa Inventory System untuk mengetahui barang yang sudah dikelola dan dikirim ke penerima.  “Jadi untuk bantuan di Jabodetabek akan ditambah fitur pada aplikasi. Fitur ini supaya Pemprov tahu barang apa saja yang sudah dibeli dan dikelola untuk dikirim ke penerima,” katanya. Terkait dengan armada yang digunakan untuk penyaluran, saat ini di Kota Semarang telah disiapkan roda empat dan sepeda motor. “Jumlah armada akan disesuaikan, tapi kita siapkan mobil dan sepeda motor. Motor ini untuk jengakauan akses yang sulit misalnya gang dan lainnya,” ujarnya. (jwn5/ant)

Pemkab Temanggung Akan Serahkan Bantuan Sosial ke 150.000 Keluarga

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Sekitar 150.000 keluarga, di antaranya 115.000 keluarga miskin di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang telah ada sebelum pandemi COVID-19 akan menerima bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah, kata Bupati Temanggung M. Al Khadziq. Khadziq di Temanggung, Rabu, mengatakan kelebihannya dari 115.000 keluarga miskin, yakni ada kelompok terdampak pandemi COVID-19 dan juga ada gradasi kemiskinan yang berubah. “Kemarin sebelum pandemi COVID-19 ketika ekonomi masih berjalan normal kita ada 115.000 keluarga yang miskin, begitu pandemi situasi bertambah sulit maka jumlah orang miskin tentu bertambah banyak sehingga orang yang tadinya rentan miskin sekarang menjadi miskin,” katanya. Ia menuturkan bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam situasi COVID-19 ini ada beberapa jenis bantuan, pertama masyarakat yang dari dulu mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tetap mendapatkan bantuan PKH, yang dari dulu sudah mendapatkan bantuan sembako tetap akan mendapat bantuan sembako, selain itu ada bantuan baru namanya bantuan sosial tunai yang sekarang sudah mulai dicairkan. Selain itu ada lagi bantuan yang bersumber dari pemerintah kabupaten yaitu jaring pengaman sosial sembako Rp200.000 selama enam bulan dan setelah itu nanti bagi masyarakat yang belum dapat bantuan, tetap bisa diusulkan melalui bantuan yang bersumber dari dana desa. “Bantuan yang sekarang sedang dicairkan dan dibagi pada masyarakat adalah bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial, jadi ini belum semuanya. Ada yang bertanya saya kok tidak dapat, tenang saja nanti akan dapat,” katanya. Ia menyampaikan sekarang ini baru tahap pertama bantuan sosial tunai, setelah ini masih ada pencairan lagi yang bantuan sembako yaitu melalui pembagian kartu kesejahteraan sosial (KKS) kepada masyarakat. “Jadi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial tunai tenang saja karena besuk masih akan dibagi bantuan berupa KKS yang setiap bulan nanti akan berisi uang Rp200.000 selama 9 bulan bisa digunakan untuk belanja di E-Warong di setiap desa. Kemudian juga ada bantuan dari APBD, warga miskin yang hari ini dapat bantuan besok tidak akan dapat lagi karena jangan sampai ada yang dobel,” katanya. (jwn5/ant)

Gugus Tugas: Izin Kerja Usia di Bawah 45 Tahun Cuma di 11 Sektor

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meluruskan pernyataannya, yang menyebutkan warga berusia 45 tahun ke bawah diperbolehkan untuk beraktivitas kembali saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Doni, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa, menyebutkan warga pada rentang usia tersebut diperbolehkan untuk bekerja, tetapi terbatas pada 11 bidang usaha yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Memberikan kesempatan kepada kelompok usia 45 tahun ke bawah untuk bekerja kembali ini harus dilihat konteksnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 yaitu Pasal 13. Jadi ada 11 bidang kegiatan yang bisa diizinkan,” kata Doni. Sesuai Permenkes tersebut di pasal 13 ayat 3, peliburan tempat kerja selama PSBB dikecualikan untuk kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Sejak awal pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah, ke-11 sektor tersebut memang tetap dibolehkan beroperasi. Namun, Doni menyarankan pimpinan perusahaan di 11 sektor tersebut memperhatikan perbandingan risiko COVID-19 terhadap para pekerjanya. “Kenapa kita menganjurkan pimpinan di perusahaan memberi prioritas kepada yang relatif muda? Karena yang usia 45 tahun ke atas mengalami angka kematian yang tinggi,” kata Doni. Sebelumnya, pada Senin (11/5), Doni menyebutkan, pemerintah memberi kesempatan bagi warga berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas kembali guna menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi COVID-19. “Kelompok ini kita beri ruang untuk beraktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terpapar PHK bisa kita kurangi lagi,” kata dia. Namun, pada Senin kemarin, Doni belum merinci sektor mana saja yang diperbolehkan untuk dibuka kembali, bagi para pekerjanya. Doni hanya menjelaskan alasan bahwa warga yang berusia 45 tahun ke bawah tak termasuk dalam kelompok rentan dari dampak buruk COVID-19. Secara fisik, kata Doni, kebanyakan warga yang berusia di bawah 45 tahun berkondisi sehat. Warga di bawah 45 tahun juga termasuk kategori masyarakat aktif dengan mobilitas tinggi, yang memiliki pengaruh terhadap kondisi lapangan kerja. Sementara bagi warga yang berusia 46 tahun ke atas tetap diminta untuk memperketat kewaspadaan agar tak tertular COVID-19. Hal ini terutama pada warga kelompok usia 46 sampai 59 tahun ini yang memiliki kondisi kormobid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, jantung, hingga penyakit paru obstraksi kronis. Doni menyebutkan risiko kematian tertinggi akibat COVID-19 datang dari kelompok usia 65 tahun ke atas, yakni mencapai 45 persen. Lalu, 40 persen lainnya datang dari kelompok usia 46-59 tahun yang memiliki penyakit penyerta tersebut. “Kalau kita bisa melindungi dua kelompok rentan ini, artinya kita mampu melindungi warga negara kita 85 persen,” kata Doni. (jwn5/ant)

43 Ribu UMKM Pekalongan Terdampak COVID-19

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Sekitar 43 ribu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kini terdampak pandemi COVID-19 seiring dengan banyaknya pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Ada sekitar 43 ribu UMKM pada sektor industri konveksi baik rumahan maupun berskala besar terdampak pandemi COVID-19,” kata Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Senin. Menurut dia, wabah pandemi COVID-19 berimbas aktivitas dagang di pasar-pasar besar tutup sehingga produk UMKM tidak bisa dipasarkan. Beberapa pusat perdagangan yang selama ini menampung produk konveksi asal Kabupaten Pekalongan seperti Jakarta dan Surabaya, kata dia, banyak yang tutup karena pemerintah daerah setempat menerapkan kebijakan PSBB. “Saat ini, banyak produk UMKM tidak bisa dipasarkan padahal asetnya mencapai miliaran rupiah. Dampak lainnya, tentunya para pekerja di sektor UMKM menganggur,” katanya. Ia mengatakan pemkab terus melakukan upaya preventif dan kuratif dalam upaya menangani penyebaran dan pencegahan virus corona. “Saat ini, kita konsentrasi untuk menjalankan program-program dampak sosial dan penanganan pemulihannya,” katanya. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Tenaga Kerja Edy Herijanto mengatakan imbas wabah virus corona berdampak pada 13 perusahaan besar di daerah setempat. “Sudah ada sembilan perusahaan yang telah mengeluarkan kebijakan merumahkan karyawannya dan empat perusahaan lainnya telah mem-PHK karyawannya,” katanya. (jwn5/ant)

Dua Dokter Spesialis Kota Pekalongan Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Dua orang yang berprofesi sebagai dokter spesialis positif virus corona jenis baru (COVID-19) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi mandiri. “Terkait update perkembangan COVID-19 per 10 Mei 2020 masih tetap sama. Namun, Alhamdulillah 2 dokter sudah dinyatakan sembuh setelah hasil swab dinyatakan negatif COVID-19,” kata Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz di Pekalongan, Senin. Menurut dia, saat ini 196 orang dalam pantauan dari 211 ODP sudah selesai proses pemantauan, 6 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), serta positif corona 13 orang. Adapun 2 orang dari 6 orang PDP, kata dia, kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, 3 orang sudah sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Ia mengatakan 7 dari 13 orang terkonfirmasi positif virus corona adalah warga Kota Pekalongan yang sebelumnya mengikuti kegiatan ijtima ulama di Gowa, Sulawesi Selatan. “Tujuh orang itu sebelumnya dikarantina di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), namun kini mereka dipindah ke Gedung eks-Bakorwil pada Sabtu (9/5),” katanya. Saelany mengatakan kedisiplinan dan upaya dua dokter untuk sembuh dari COVID-19 patut dicontoh warga lain. “Kami mengapresiasi dua dokter yang telah disiplin menjalankan isolasi mandiri dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa sembuh dari COVID-19,” katanya. Ia menambahkan warga agar selalu mematuhi anjuran pemerintah seperti menjaga jarak (physical distancing), memakai masker, rutin cuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mudik saat Lebaran, dan menghindari kerumunan sebagai upaya memutus mata rantai virus corona. (jwn5/ant)

Presiden Minta Alat PCR Lokal segera Diproduksi Massal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo meminta agar alat uji berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dibuat perusahaan dalam negeri untuk mendiagnosis COVID-19, segera diproduksi secara massal. Selain alat uji (test kit) PCR, Presiden juga menginginkan ventilator atau alat bantu pernafasan bagi pasien COVID-19 buatan domestik segera diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasien yang terpapar virus Corona jenis baru ini. “Saya juga menerima laporan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), yang telah berhasil mengembangkan PCR test kit, kemudian Non-PCR Diagnostic Test, juga ventilator serta ‘mobile BSL 2’ (mobile laboratorium biosafety level 2). Saya minta inovasi yang telah dilakukan mulai bisa produksi secara masal,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video mengenai “Percepatan Penanganan COVID-19” dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Dengan adanya pasokan produski dalam negeri, kata Presiden, Indonesia dapat mengurangi impor alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Dia memberi tenggat waktu alat kesehatan yang sedang dikembangkan Kemenristekdikti/BRIN itu dapat diproduksi massal pada akhir Mei atau awal Juni 2020. Kepala Negara juga meminta pengujian plasma darah untuk terapi pasien COVID-19 terus dilanjutkan. Terapi plasma darah itu kini memasuki uji klinis berskala besar di beberapa rumah sakit di Indonesia. Presiden juga meminta pengembangan terapi “stem cell” atau pergantian sel-sel tubuh yang telah rusak terutama pada organ paru di tubuh pasien COVID-19. “Kemajuan signifikan juga terjadi pada penelitian ‘genome sequencing’ (pengurutan genom). Ini tahapan yang sangat penting dalam menuju tahapan berikutnya untuk menemukan vaksin yang sesuai dengan negara kita,” ujar dia. Presiden meminta seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk mendukung penuh seluruh hasil riset dan inovasi guna penanganan COVID-19. Dia meminta proses perizinan alat kesehatan terkait COVID-19 agar dipercepat. Selain itu, proses produksinya pun harus terkoneksi dengan industri, untuk kemudahan produksi. (jwn5/ant)