Jowonews

Logo Jowonews Brown

COVID-19

Pemprov Jateng Kirim Bantuan Untuk Perantau di Jakarta

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya segera mengirim bantuan untuk warga Jawa Tengah di DKI Jakarta dan sekitarnya yang tidak pulang ke kampung halaman saat pandemi COVID-19, karena anggarannya sudah disiapkan. “Ini sekarang kami sedang menyiapkan dengan PT Pos Indonesia, mudah-mudahan tidak lama segera kelar, tinggal hitungan teknis dan pembiayaannya (biaya pengiriman, red),” katanya di Semarang, Minggu. Ganjar menyebutkan anggaran untuk bantuan warga Jateng yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sudah disiapkan, bahkan mekanisme penyaluran bantuannya juga sudah dibicarakan. “Saya minta cepat, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dikirim ke sana,” ujarnya. Bantuan yang akan dikirim itu, lanjut Ganjar, berupa sembako dan terkait dengan jumlahnya, saat ini telah terdaftar 60 ribu orang, namun setelah diverifikasi menjadi 26 ribu orang. Menurut Ganjar, pengurangan sebanyak itu karena ada warga yang sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. “Hasil verifikasi kami terakhir sekitar 26.000 dari sekitar 60.000 lebih data yang masuk ke kami, namun kami minta ini tidak ditutup dulu datanya karena masih banyak yang ingin menyumbang,” katanya. Ganjar mengungkapkan, beberapa instansi maupun komunitas dan lembaga sudah terlebih dulu memberikan bantuan untuk warga Jateng di Jakarta. Dirinya mendapat laporan dari Bupati Kebumen, ada salah satu desa bernama Winong yang sudah mengirimkan bantuan ke Jakarta. “Bupati Batang juga menyampaikan sudah mengirim, lalu ada alumni SMAN 1 Tegal yang mengirimkan bantuan serupa. Memang ini sporadis, maka kami minta dijadikan satu agar bisa tepat sasaran,” ujarnya. Terkait dengan hal itu, Ganjar meminta semua pihak yang ingin membantu untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan Badan Penghubung Jateng yang ada di Jakarta juga diminta aktif berkoordinasi dalam penyaluran bantuan. “Kawan-kawan dari Jateng siapapun yang akan memberikan bantuan, tolong komunikasikan dengan perwakilan kami disana agar diketahui siapa yang sudah dapat siapa yang belum. Ini supaya bisa merata, jangan sampai ada yang dapat dobel sementara lainnya belum dapat,” katanya. Saat ditanya sampai kapan akan menanggung warganya yang ada di Jakarta maupun Bodetabek, Ganjar mengaku belum bisa memastikan. “Kita belum tahu sampai kapan, tapi minimal secepatnya yang ada itu dibantu dulu. Mereka yang tidak ‘tercover’ bantuan bisa selamat dulu setidaknya sebulan ke depan dia aman,” ujarnya. (jwn5/ant)

Dalam 15 Hari Terakhir, Tidak Ada Kematian Akibat COVID-19 di Semarang

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Kota Semarang mencatat tidak ada kematian pasien positif COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah itu selama 15 hari terakhir. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Minggu, mengatakan terdapat tren penurunan pasien positif yang dirawat maupun meninggal dunia sejak pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sejak 27 April 2020. Menurut dia, kasus kematian pasien positif COVID-19 terakhir kali dilaporkan terjadi pada 25 April 2020. Demikian pula dengan pasien positif COVID-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit di Semarang. “Angka tertinggi pada 24 April yang mencapai 148 pasien. Saat ini sudah di angka 68 orang yang masih menjalani perawatan,” katanya. Selama dua pekan terakhir, kata dia, juga terjadi peningkatan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh. Hingga 10 Mei tercatat sudah 188 pasien yang dinyatakan sembuh. Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak mengendurkan pelaksanaan PKM mengingat jumlah ODP dan PDP masih cukup fluktuatif. Hingga hari ini terdapat 440 ODP dan 246 PDP yang masih memerlukan perhatian. Ia mengharap masyarakat tetap tertib menjalankan pemberlakukan PKM hingga tuntas dua pekan ke depan untuk menekan pandemi COVID-19. (jwn5/ant)

Gugus Tugas: 85 Persen Pasien COVID-19 yang Meninggal Berusia di Atas 45 Tahun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof drh Wiku Adisasmito menyebutkan 85 persen kasus meninggal karena COVID-19 di Tanah Air terjadi pada pasien berusia di atas 45 tahun terutama dengan risiko paling tinggi berada pada usia di atas 60 tahun. “Kasus positif memang didominasi oleh usia 31 hingga 59 tahun, namun risiko kematian lebih tinggi pada pasien dengan usia di atas 45 tahun,” kata dia saat konferensi video di Jakarta, Sabtu. Informasi terkait usia paling rentan tersebut penting diketahui sebagai navigasi sehingga masyarakat luas tahu tindakan apa yang mesti dilakukan. Hal utama ialah melindungi orang-orang yang berada pada kelompok usia rentan atau usia lanjut tersebut. Selain dari segi usia, kondisi penyakit penyerta seseorang juga perlu menjadi perhatian sebab sebagian besar pasien yang terdampak COVID-19 mempunyai penyakit tertentu. “Jadi anggota masyarakat ini tidak bebas dari penyakit lainnya, sebab sebagian mempunyai penyakit tertentu yang disebut dengan kondisi atau penyakit penyerta,” ujarnya. Berdasarkan data yang dihimpun gugus tugas, ia mengatakan kebanyakan kasus positif COVID-19 ialah orang-orang yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sehingga dengan kata lain, hipertensi merupakan kondisi penyerta terbanyak yang dimiliki pasien kasus positif COVID-19 di Tanah Air. Kemudian, penyakit penyerta terbanyak lainnya ialah diabetes melitus, penyakit jantung dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Khusus PPOK ialah penyakit yang salah satunya diakibatkan oleh pencemaran udara karena merokok atau infeksi tertentu di paru-paru. “Jadi untuk saudara-saudara sekalian, anggota masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti itu harus betul-betul berhati-hati, bahkan ekstra hati-hati agar tidak terkena penyakit,” ujarnya. Tidak hanya kehati-hatian dari masyarakat yang memiliki penyakit tersebut, namun anggota masyarakat lainnya juga harus melindungi orang-orang dengan penyakit penyerta tersebut. Namun secara umum dari refleksi data yang ada, ia mengatakan gejala yang paling sering muncul atau persentasenya paling tinggi pada pasien positif COVID-19 ialah batuk sehingga perlu pula diwaspadai. Di sisi lain berdasarkan jenis kelamin, kasus positif COVID-19 di Tanah Air didominasi sekitar 60 persen oleh laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki menjadi lebih rentan terkena COVID-19. Sementara sisanya 40 persen diderita oleh perempuan. “Ini adalah gambaran nasional. Kalau ingin tahu gambaran lebih detail daerah bisa masuk ke www.covid19.go.id, nanti bisa klik daerah mana saja dan gambarannya akan berbeda,” ujar Wiku. (jwn5/ant)

Bantuan Dana Terdampak COVID-19 di Pati Ditransfer ke Rekening Penerima

oleh

PATI, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bakal mentransfer langsung dana bantuan kepada warga terdampak penyakit virus corona (COVID-19) ke rekening tabungan masing-masing penerima demi menghindari kemungkinan adanya potongan. “Kami tak ingin ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang memotong bantuan tersebut, sehingga penyalurannya dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening penerima,” kata Bupati Pati Haryanto di Pati, Jumat. Ia mengakui beberapa waktu lalu sempat beredar kabar bahwa bupati dan pejabat di bawahnya melakukan manipulasi terhadap bantuan COVID-19. Ada anggapan, bahwa seolah-olah ada skenario dari pemerintah terkait penerimaan bantuan tersebut. Padahal, lanjut dia, faktanya saat itu Pemkab Pati baru mengirim usulan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jateng sebanyak 35.000 penerima bantuan, kemudian disetujui 4.000 orang. “Saat dilakukan seleksi oleh Pemprov Jateng, hanya tinggal 2.000 penerima,” jelasnya. Sementara banyaknya bantuan-bantuan dari donatur, kata Haryanto, telah menyiapkan para pejabat beserta stafnya untuk mengawal bantuan donatur itu hingga ke tingkat kecamatan dan desa. “Tujuannya agar bisa tepat sasaran,” ujarnya. (jwn5/ant)

PKS Jateng Ajak Masyarakat Terus Dukung Tenaga Medis Tangani COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat terus memberikan dukungan dan bantuan kepada tenaga medis di rumah sakit yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19. “Bantuan yang kami berikan hanya stimulus untuk mendorong masyarakat semakin peduli (kepada tenaga medis, red),” kata Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih usai menyerahkan bantuan berupa 400 paket makanan untuk tenaga medis di RSUP dr.Kariadi Semarang, Jumat. Menurut dia, tenaga medis perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas dan salah satu dukungan kepada yang bersangkutan adalah dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. “Pejuang medis harus kita ‘support’, salah satunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada,” ujarnya. Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini juga berharap seluruh DPD PKS di Jawa Tengah dapat melakukan kegiatan serupa, terutama DPD yang dekat dengan rumah sakit. Hal itu sangat mungkin dilakukan mengingat sudah terbentuknya tim penanganan COVID-19 PKS yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. “Harapan saya DPD (PKS) juga ikut bergerak membantu pejuang medis dan mereka yang terdampak pandemi ini,” katanya. Kedepannya, jajaran DPW bersama dengan tim penanganan COVID-19 PKS yang tersebar di 35 kabupaten/kota merancang beberapa program untuk menghadapi pandemi yang masih belum terprediksi kapan berakhirnya. “Kemarin kami sudah rapat dengan tim penanganan COVID-19 untuk merancang program tiga bulan kedepan,” ujarnya. (jwn5/ant)

Kemenkes Gelontorkan Rp22 Miliar ke 82 RS Uang Muka Jaminan Layanan Terkait COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menggelontorkan dana Rp22 miliar ke 82 rumah sakit sebagai uang muka pelayanan kesehatan penyakit COVID-19 yang dijamin pembiayaannya oleh negara. “Kami sudah berikan uang muka kepada rumah sakit yang memenuhi syarat sebesar kurang lebih Rp22 miliar dari 82 rumah sakit untuk 931 pasien,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti dalam keterangannya pada konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Jumat. Menurut dia, dalam periode 24 April sampai dengan 7 Mei 2020 sudah ada 95 rumah sakit yang mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan 1.389 pasien terkait COVID-19. Tri mengimbau kepada seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 untuk mengajukan klaim kepada pemerintah untuk menjaga kestabilan arus kas rumah sakit. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membayar klaim pasien terkait pelayanan kesehatan penyakit COVID-19. Prinsip pembayaran klaim ke rumah sakit diharapkan dengan prinsip cepat melalui pemberian uang muka, lebih mudah dengan verifikasi yang tidak rumit, dan tepat sasaran bagi rumah sakit yang betul-betul melayani pasien COVID-19 dan dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi. Tri menyatakan bahwa pembayaran klaim dari pemerintah kepada rumah sakit bukan hanya untuk RS rujukan khusus COVID-19 yang ditunjuk pemerintah, namun bagi seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien terkait COVID-19. “Siapa saja yang bisa melakukan klaim? Semua rumah sakit baik rujukan khusus COVID-19 yang memiliki SK Kemenkes dan juga SK gubernur, tapi juga rumah sakit nonrujukan yang telah berkomitmen melakukan pelayanan COVID-19. Semua RS dapat asal memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan dan surat edaran Menteri Kesehatan,” kata Tri. Klaim pembiayaan pelayanan COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit kemudian diverifikasi oleh BPJS Kesehatan sebelum kemudian dibayarkan seluruh klaim. Saat ini Kementerian Kesehatan baru menerima hasil verifikasi dari BPJS Kesehatan dari tiga rumah sakit. Tri mengakui saat ini hampir seluruh rumah sakit melayani pasien COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada sistem pelayanan pasien yang sedikit terganggu dan termasuk arus kas rumah sakit. Tri mengungkapkan tingkat hunian pasien rawat inap di rumah sakit menurun sekitar 20 persen sampai dengan 50 persen. (jwn5/ant)

Bulog Gelontorkan Rp2 Miliar untuk Bansos Warga Terdampak COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Perum Bulog siap membagikan bantuan sosial (bansos) senilai Rp2 miliar kepada masyarakat bawah yang terkena dampak langsung wabah COVID-19 berupa sembako, makanan gratis serta bantuan untuk beberapa rumah sakit, seperti masker dan Alat Pelindung Diri (APD). Dirut Perum BULOG Budi Waseso di Jakarta, Jum’at, mengatakan penyaluran bansos melalui program bakti sosial bernama “’53dekah, 53mbako dan 53hati’” dalam rangka HUT ke-53 Bulog yang jatuh pada 10 Mei 2020 itu salah satunya dengan melibatkan warteg dalam menyalurkan makanan gratis. “Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi COVID-19 dan sebagai wujud kehadiran dan kepedulian BULOG terhadap bencana ini,” katanya melalui keterangan tertulis. Program pemberian makanan gratis dilaksanakan dengan memberdayakan 53 warung makan (warteg) selama lima hari dengan memberikan makanan dan minum gratis untuk dibawa pulang oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti tukang ojek dan petugas kebersihan. Puncak acara HUT Bulog akan berlangsung pada 11 Mei 2020 namun kegiatan sosial sudah berjalan sejak Rabu (6/5) ke sejumlah rumah sakit untuk membagikan masker dan perlengkapan APD yang ditujukan bagi dokter dan pekerja medis lainnya. Pemberian APD dan masker akan diserahkan kepada enam rumah sakit khusus penanganan COVID-19 di Jakarta. Selanjutnya pemberian paket sembako akan diberikan kepada masyarakat terdampak langsung akibat pandemi COVID-19 yaitu difokuskan pada ojek online, masyarakat yang kena PHK, kaum dhuafa, buruh, cleaning service, dan satpam/driver di lingkungan Perum Bulog. (jwn5/ant)

BPJS Kesehatan Pastikan Semua Warga Dapat Jaminan Pelayanan Kesehatan COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan penyakit terkait COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk warga negara asing (WNA) apabila menderita penyakit akibat virus corona tipe baru tersebut. “Kriteria masyarakat yang mendapatkan layanan jaminan COVID-19 adalah seluruh penduduk Indonesia tidak memandang apakah peserta JKN atau bukan, bahkan WNA yang sedang ada di Indonesia dan menderita penyakit COVID-19 pun akan dijamin oleh pemerintah,” kata Budi Mohamad Arief Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan dalam keterangannya pada konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan diberikan tugas khusus oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan proses verifikasi klaim RS terkait pelayanan COVID-19 yang dibayarkan oleh pemerintah. Dia menegaskan bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan terkait COVID-19 tidak termasuk dalam pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai undang-undang yang berlaku. Dia menyebut proses verifikasi didasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 295 Tahun 2020. “Segala hal yang berkaitan dengan tata cara verifikasi terurai di sana, sehingga BPJS Kesehatan melaksanakan sesuai dengan dua regulasi tersebut,” kata Budi. Saat ini BPJS Kesehatan telah menjalankan sistem informasi dan sosialisasi di seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan maupun di berbagai rumah sakit. Dia menyebut pihak BPJS Kesehatan telah menyosialisasikan informasi secara detil mengenai tata cara melakukan pengajuan klaim terkait pelayanan COVID-19. Bahkan apabila ada rumah sakit yang merasa kesulitan dalam proses mengajukan klaim pembiayaan COVID-19, petugas BPJS Kesehatan di seluruh cabang akan memberikan bantuan dalam proses tersebut. “Kami mengharapkan bagi rumah sakit yang kesulitan mengajukan klaim, mohon tidak ragu-ragu sampaikan ke kantor cabang BPJS Kesehatan, kami siap memberikan bantuan penjelasan dan dukungan pada pihak rumah sakit agar proses tersebut berjalan lancar,” kata Budi. BPJS Kesehatan sebagai verifikator akan berupaya menjalankan verifikasi sesuai kaidah yang ada dan berharap semua proses dijalankan dengan baik, dengan menetapkan prinsip good governance agar bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik. Budi menjelaskan ke depannya BPJS Kesehatan akan terus mengevaluasi proses pengajuan klaim, dan akan menginformasikan ke seluruh rumah sakit apabila sudah menyediakan kemudahan layanan verifikasi. Saat ini pihak BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar ke depan proses pengajuan klaim semakin baik dari hari ke hari. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menggelontorkan dana Rp22 miliar ke 82 rumah sakit sebagai uang muka pelayanan kesehatan penyakit COVID-19 yang dijamin pembiayaannya oleh negara. Dalam periode 24 April sampai dengan 7 Mei 2020 sudah ada 95 rumah sakit yang mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan untuk 1.389 pasien terkait COVID-19. (jwn5/ant)