Jowonews

Kabupaten Kudus Dinilai Tidak Perlu Terapkan PSBB

KUDUS, Jowonews.com – Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dinilai belum perlu menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam memerangi penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19) karena menjadi daerah perlintasan, kata Anggota DPRD Jateng Mawahib Afkar. “Jika melihat grafik kasus Corona saat ini, kami anggap belum perlu karena PSBB ini harus punya wilayah satelit. Sedangkan Kota Kudus sebagai kota perlintasan tentunya banyak pihak yang melintas untuk aktivitas ekonomi sehingga penerapan PSBB juga perlu memertimbangkan banyak hal,” uja Mawahib Afkar yang juga anggota Komisi E DPRD Jateng di sela-sela menyalurkan bantuan 3.500 paket sembako di Mejobo, Kudus, Selasa. Hal terpenting dalam memutus mata rantai penularan, kata dia, pemkab bisa menyadarkan masyarakatnya agar menerapkan pola hidup sehat serta mengikuti anjuran pemerintah mulai dari social distancing (jaga jarak dari aktivitas sosial) serta physical distancing (menjaga jarak fisik antar manusia). Ia juga mengingatkan kewaspadaan terhadap pemudik karena berpotensi membawa virus sehingga sejak dini perlu memberikan upaya agar masyarakat yang berada di perantauan menunda mudik terlebih dahulu. Terkait penyaluran bantuan, wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut menganggap masih banyak warga tedampak COVID-19 di Kabupaten Kudus yang belum menerima bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) maupun program keluarga harapan (PKH). Mereka perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan di daerah, sedangkan Pemprov Jateng sendiri telah merealokasi anggaran hingga Rp2,4 triliun untuk penanggulangan Corona di wilayah Jawa Tengah. Terkait BLT atau jaring pengaman sosial warga terdampak Corona, dia akan menyampaikan ke Pemprov Jateng jika masih banyak warga di Jateng yang belum tersentuh bantuan tersebut, meskipun mereka termasuk terdampak pandemik Corona ini. Untuk meringankan beban mereka, khususnya masyarakat Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus ini, mendapatkan bantuan sembako. Untuk mengurangi kerumunan massa, bantuan disalurkan melalui badan otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) seperti Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BPKRMI) Kabupaten Kudus. Selain bantuan paket sembako, Mawahib juga menyalurkan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk tim medis yang penyalurannya dilakukan secara simbolis di SMK Assaidiyah II Mejobo Kudus. Adapun data kasus Corona hingga kini mencapai 37 kasus terkonfirmasi COVID-19, lima orang di antaranya dinyatakan sembuh, lima orang dinyatakan meninggal, dan 27 menjalani perawatan. (jwn5/ant)

Stok Pangan di Jateng Dipastikan Aman Hingga 11 Bulan Kedepan

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa stok pangan di Provinsi Jawa Tengah aman hingga 11 bulan kedepan meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 dan ada tambahan pemudik sekitar 1 juta jiwa. “Secara keseluruhan stok pangan kita bisa bertahan 11,5 bulan, namun kalau penduduk sekarang ketambahan pemudik sejuta, kalau ini terjadi maka ketahanan pangan kita stoknya jadi 11 bulan,” katanya di Semarang, Selasa. Ganjar menjelaskan pihaknya memiliki beberspa skenario untuk mengamankan stok pangan Jateng di tengah pandemi yang dihitung dengan jumlah penduduk, penambahan pemudik, dan kemampuan ketahanan pangan. Salah satu skenarionya adalah jika jumlah penduduk Jateng masih tetap di angka 34,5 juta jiwa, maka ketahanan stok pangan di Jateng bisa bertahan 13 bulan kedepan. Menurut dia, kondisi beras aman dan untuk kekurangan gula pasir dan bawang putih bisa dicukupi dari impor. “Kalau penduduk saat ini ketambahan pemudik kira-kira 500.000-an, maka stok pangan kita bisa bertahan 11,5 bulan, namun kalau penduduk sekarang ketambah pemudik sejuta, kalau ini terjadi maka ketahanan pangan kita stoknya jadi 11 bulan,” ujarnya. Oleh karena itu, Ganjar mengaku tidak khawatir dengan stok pangan di Jateng, apalagi saat ini sudah masuk musim panen. “Sekarang sudah aman, bahkan akibat bawang putih impor sudah masuk, ada 6.000 ton bawang putih milik petani di Temanggung tidak terbeli karena tidak bisa bersaing. Kami dari Pemprov dan Pemkab Temanggung sudah membuat gerakan membeli dan sekarang sudah teratasi,” katanya. Selain stok pangan, Pemprov Jateng juga berupaya untuk mengendalikan fluktuasi harga di pasaran agar tidak terjadi inflasi. (jwn5/ant)

FPKS Minta Pemerintah Perjelas Grand Design Penanganan COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera memperjelas ‘grand design’ (desain besar) penanganan COVID-19 dan juga menetapkan kriteria atau standar yang jelas kapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa mulai dilonggarkan secara bertahap. “Pemerintah juga perlu waspadai gelombang kedua pandemi ini yang bisa saja muncul kembali. Karena itu dengan kondisi seperti saat ini semestinya jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan PSBB tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sukamta mencontohkan di beberapa negara yang sukses tangani COVID-19 seperti Selandia Baru, ada level tindakan dari “lockdown” (level teratas), pembatasan (level 3), pengurangan (level 2) dan siaga (level 1). Selain itu menurut dia, Singapura yang juga dianggap sukses tangani COVID-19 punya level perubahan status tanggap atau disebut Dorscon, mulai dari status yang paling ringan, yakni terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah. “Dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi COVID-19 secara komprehensif. Pemerintah juga bisa melakukan ‘benchmark’ negara-negara yang sukses tangani COVID-19 untuk kemudian diambil metode-metode yang diangap jitu untuk tangani virus ini,” ujarnya. Anggota Komisi I DPR RI itu menilai saat ini sudah tidak terdengar lagi kekurangan APD di rumah sakit, kekurangan reagen untuk tes swab, juga soal masih kurangnya jumlah kamar isolasi untuk pasien positif dan serta berbagai kebutuhan mendasar untuk atasi COVID-19. Menurut dia, kalau hal-hal mendasar itu saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal. “Ini akan membuat upaya penanganan COVID-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat,” katanya. Dia mengkritisi rencana pemerintah yang mewacanakan relaksasi PSBB padahal para kepala daerah terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB dan sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi. “Apalagi pernyataannya Mahfud MD ini bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah karena masyarakat masih tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” ujarnya. (jwn5/ant)

Meski Sudah 31 Orang Positif Corona, Bupati Tegaskan Temanggung Belum Perlu PSBB

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengatakan pemerintah kabupaten setempat belum perlu mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meskipun kasus positif COVID-19 di daerah itu sudah mencapai 31 orang dan di antaranya telah terjadi transmisi lokal. “Sejauh ini kita belum berpikir untuk menerapkan atau mengajukan PSBB di Kabupaten Temanggung, kita masih ingin mendisiplinkan masyarakat,” katanya di Temanggung, Selasa. Khadziq optimistis kalau semua masyarakat disiplin pada protokol pencegahan COVID-19, penularan dan penyebaran virus itu bisa dihindari. Ia menuturkan tanpa PSBB pun sebenarnya bisa dihindari penularannya kalau masyarakat semuanya disiplin. Oleh karena itu, katanya, hal yang lakukan lebih menggiatkan kembali kampanye penegakan disiplin protokol pencegahan COVID-19. “Para camat setiap hari terus melakukan patroli ke masjid-masjid juga masyarakat yang pada nongkrong, pada kumpul-kumpul semua dipatroli untuk menegakkan disiplin pencegahan COVID-19. Sekali lagi kalau masyarakat disiplin saya yakin penyebaran COVID-19 di Kabupaten Temanggung bisa kita hindari,” katanya. Menyinggung pembatasan orang masuk Temanggung, dia menyampaikan sejauh ini belum sampai untuk pembatasan orang masuk daerah itu, tetapi pihaknya menyampaikan terima kasih pada Presiden Joko Widodo yang menerapkan larangan mudik. Ia berharap, tanpa melalui PSBB pun penyebaran COVID-19 di Kabupaten Temanggung bisa dikendalikan. Menurut dia, tingginya angka positif ini justru harusnya diapresiasi masyarakat, kalau suatu kabupaten angkanya tinggi berarti sistemnya bekerja. “Dinas Kesehatan bekerja melakukan ‘tracking’ (pelacakan) pada orang-orang yang diperkirakan positif terhadap virus ini, berarti banyak orang positif ketahuan dan dirawat di rumah sakit, dari pada banyak orang positif tetapi tidak terdeteksi dan justru berbahaya di masyarakat,” katanya. (jwn5/ant)

Laju Kasus Baru COVID-19 Disebut Turun 11 Persen

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan tingkat laju kasus baru pasien positif COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan hingga 11 persen. Meski demikian, Doni mengingatkan masyarakat harus tetap waspada, dan mematuhi secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penularan infeksi virus corona jenis baru penyebab COVID-19. “Laju kasus baru menurun sampai 11 persen tapi hal ini bukan berarti kita boleh lengah,” kata Doni dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin. Doni mengingatkan potensi penularan masih terbuka. Pemerintah sudah memetakan beberapa klaster yang menjadi sumber penularan virus corona dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat diminta tetap menerapkan pembatasan jarak fisik (physical distancing), selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan hanya keluar rumah jika terdapat kebutuhan mendesak. Doni menyebutkan gugus tugas terus mencermati penularan dari beberapa klaster baru yang teridentifikasi seperti klaster Gowa di Sulawesi Selatan, klaster beberapa industri, klaster Pekerja Migran Indonesia yang baru saja pulang dari luar negeri, serta klaster yang diakibatkan warga yang melanggar larangan mudik. “Ini berpotensi meningkatkan kasus kembali. Kerja sama seluruh komponen masyarakat, pusat dan daerah, harus terintegrasi dengan baik. Gugus tugas provinsi telah menyusun organisasi, dan kami harap setiap gugus tugas mampu melakukan upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan terhadap masyarakat yang telah terlanjur sakit,” ujar dia. Hingga Minggu (3/5), menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 11.192 pasien dengan penambahan 349 kasus positif. Dari 11.192 kasus pasien positif, 1.876 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 845 pasien meninggal dunia. Sedangkan 236.369 warga dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan (ODP), dan 23.130 warga dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP). (jwn5/ant)

Tenaga Kesehatan di Kudus Bertambah Lagi 10 Orang yang Terpapar COVID-19

KUDUS, Jowonews.com – Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang terpapar virus corona jenis baru (COVID-19) bertambah 10 orang setelah sebelumnya tiga orang kalangan itu dari rumah sakit di daerah setempat. “Awalnya, ada tiga tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif corona, kemudian ada tambahan 10 orang lagi sehingga ada 13 tenaga kesehatan,” kata Juru Bicara Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Kudus Andini Aridewi dalam jumpa pers secara daring di Kudus, Minggu. Ia mengungkapkan 10 tenaga kesehatan rumah sakit tersebut langsung mendapatkan perawatan intensif di dua rumah sakit setelah mereka dijemput dan dirawat sejak Sabtu (2/5) malam. Kondisi belasan tenaga kesehatan tersebut, katanya, sementara ini cukup baik dan tidak ada gejala mirip pasien corona, seperti sesak napas, batuk, maupun demam, karena saat hasil swab keluar juga tidak dalam perawatan di rumah sakit. “Mereka juga tidak memiliki penyakit penyerta. Sebagian ada yang dirawat di RS Mardi Rahayu Kudus dan ada yang di rumah sakit di Semarang karena domisilinya memang di Semarang,” ujarnya. Sebanyak lima di antara 10 tenaga kesehatan tersebut, berasal dari Kabupaten Kudus dan lima lainnya dari luar daerah setempat. Untuk tenaga kesehatan dari luar kota, yakni tiga orang dari Kabupaten Demak dan dua dari Semarang. Semua tenaga kesehatan tersebut, sebelumnya mengikuti tes cepat yang dilakukan pihak rumah sakit. Setelah dinyatakan terdeteksi reaktif, kemudian dilanjutkan pengambilan swab. Tenaga kesehatan lain yang diambil swabnya, yakni dari puskesmas di Kudus terdapat tujuh tenaga kesehatan, namun hasilnya belum keluar. Meskipun sudah banyak tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif corona, kata dia, penerapan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing rumah sakit sudah sesuai ketentuan. Terkait dengan penelusuran awal, masing-masing tenaga kesehatan tidak menjadi bagian terkait dan tidak kontak dengan penanganan pasien corona. Dengan tambahan 13 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19, total di Kudus menjadi 37 kasus terkonfirmasi COVID-19, di mana lima di antaranya dinyatakan sembuh, lima orang meninggal, dan 27 menjalani perawatan. (jwn5/ant)

112 Pasien Corona di Semarang Dinyatakan Telah Sembuh

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut 112 orang atau hampir separuh dari total 248 pasien positif COVID-19 yang dirawat di berbagai rumah sakit di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu dinyatakan sembuh. “Hingga hari ini sudah 112 pasien positif yang sudah dinyatakan sembuh,” kata wali kota yang akrab disapa Hendi itu, di Semarang, Minggu. Jumlah total pasien positif COVID-19 di Kota Semarang tercatat mencapai 248 orang. Dari jumlah tersebut, 106 pasien masih menjalani perawatan, sembuh 112 orang, sementara meninggal dunia mencapai 30 orang. Dengan demikian, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Semarang mencapai 45,16 persen. Pencapaian tersebut, kata Hendi, menunjukkan upaya keras dari berbagai elemen di Kota Semarang untuk mencegah pandemi COVID-19. Upaya luar biasa yang dilakukan Pemkot Semarang dalam mencegah penyebaran pandemi corona, kata dia, juga terlihat dari besarnya jumlah paket bantuan sosial bagi masyarakat yang terimbas COVID-19. Dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang, lanjut dia, pada Mei 2020 akan disalurkan 310 ribu paket bantuan. Bantuan-bantuan tersebut, kata dia, berasal dari Pemkot Semarang, Presiden RI, serta Kementerian Sosial. (jwn5/ant)

Kasus Positif Bertambah, Penyebaran Virus Corona di Wonosobo Masih Masif

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak delapan orang di Kabupaten Wonosobo menunjukkan penyebaran virus corona di wilayah ini masih masif, kata juru bicara resmi gugus tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Pemkab Wonosobo, dr. Muhamad Riyatno. Riyatno di Wonosobo, Jumat, mengatakan jumlah penderita COVID 19 di Kabupaten Wonosobo telah mencapai 37 orang. “Dengan penambahan delapan kasus baru ini menunjukkan bahwa penyebaran virus corona di tengah masyarakat Wonosobo masih cukup masif dan belum bisa dihentikan mata rantainya,” kata dokter yang kini juga mengemban jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo ini. Terkait daerah asal mereka,  Riyatno mengatakan enam orang merupakan warga Kecamatan Kaliwiro, sedangkan dua orang lainnya masing-masing dari Wadaslintang dan Kepil. Mengingat belum putusnya mata rantai penyebaran COVID 19 di Kabupaten Wonosobo, ia meminta warga masyarakat bisa lebih mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti tetap berada di rumah, mengurangi interaksi fisik dengan warga lain, mengenakan masker ketika keluar rumah serta disiplin menjaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun setiap hendak masuk rumah. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk lebih jujur dan membuka diri kepada petugas pendataan ketika memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit. “Jangan merasa diri sehat dan kuat karena banyak orang lemah di sekitar anda, serta jangan menjadi agen penular atau bahkan tertular,” katanya. Berdasarkan data terakhir perkembangan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 2.261 orang dan 1.901 orang di antaranya telah selesai menjalani pemantauan. Kemudian, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sejumlah 121 orang dengan 35 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh, 1 meninggal dunia, dan 85 orang menjalani perawatan. Hingga saat ini, pasien COVID 19 positif di Kabupaten Wonosobo telah dinyatakan sembuh sebanyak lima orang. (jwn5/ant)