Jowonews

Logo Jowonews Brown

COVID-19

Polres Banjarnegara Intensifkan Patroli Malam Hari Bubarkan Warga

oleh

BANJARNEGARA, Jowonews.com – Kepolisian Resor Banjarnegara di Jawa Tengah terus mengintensifkan patroli malam hari guna memastikan tidak ada warga yang berkumpul atau berkerumun di tengah pandemi Covid-19. “Patroli terus digiatkan. Jajaran Polres Banjarnegara akan membubarkan masyarakat yang berkumpul atau berkerumun guna mencegah penyebaran Covid-19,” kata Kepala Polres Banjarnegara, AKBP IGA Dwi Perbawa Nugraha, di Banjarnegara, Rabu Warga yang masih berkumpul atau berkerumun, kata dia, akan diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Mereka juga terus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga jarak fisik dan menggunakan masker saat harus ke luar rumah. “Kami berharap dengan adanya sosialisasi yang intensif maka masyarakat akan semakin menyadari bahaya penularan virus ini,” katanya. Sementara itu Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, sebelumnya juga meminta seluruh warga di wilayah setempat untuk mematuhi dan melaksanakan maklumat kepala Kepolisian Indonesia soal Covid-19. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing, apabila dalam keadaan mendesak dan tidak bisa dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak, tidak melakukan pembelian dan menimbun kebutuhan bahan pokok secara berlebihan. Juga agar masyarakat tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, dan apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya, dapat menghubungi polisi setempat.  (jwn5/ant)

Dua Dusun di Purbalingga Karantina Mandiri Untuk Cegah COVID-19

oleh

PURBALINGGA, Jowonews.com – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menjelaskan bahwa keputusan dua dusun di wilayah setempat yang memberlakukan karantina mandiri adalah bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. “Karena ada salah satu warga yang positif COVID-19 dan pasien positif tersebut sebelumnya telah banyak melakukan kontak dengan warga lainnya maka karantina dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus,” katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu. Dia mengatakan semua kegiatan warga masyarakat di dua dusun tersebut akan dibatasi selama dua pekan ke depan. “Jadi nanti setiap orang yang keluar masuk harus didata. Kalau tidak untuk kepentingan yang mendesak sekali maka akan dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah,” katanya. Selain itu, kata dia, seluruh masyarakat yang akan berkegiatan di luar rumah harus menggunakan masker dan tidak boleh berkerumun. “Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ditiadakan, termasuk kegiatan keagamaan di tempat ibadah secara berjamaah untuk sementara waktu ditiadakan agar untuk sementara ini masyarakat dapat beribadah di rumah saja,” katanya. Sebagai bentuk perhatian pemerintah kabupaten, kata dia, bantuan paket sembako telah didistribusikan kepada masyarakat di dua dusun tersebut. Sebelumnya, dua dusun di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah memutuskan untuk melakukan karantina mandiri menyusul ada salah satu warganya yang positif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. Kepala Desa Pandansari, Kejobong Ridi menyebutkan dua dusun yang melakukan karantina tersebut adalah Dusun 1 Desa Pandansari Kecamatan Kejobong dan Dusun 3 Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan. Dia mengatakan bahwa Dusun 1 Desa Pandansari dihuni oleh 350 keluarga. Dia menambahkan bahwa selain menutup akses keluar masuk, Desa Pandansari juga tengah menyiapkan sebuah gedung yang tidak terpakai yang nantinya akan dijadikan sebagai rumah karantina. Sementara itu, Kepala Desa Tumanggal Surati menambahkan pihaknya juga ikut melakukan karantina karena ada warganya yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19.(jwn5/ant)

Kemenkes: Data COVID-19 Telah Divalidasi Secara Ketat

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa data kasus infeksi virus corona yang disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 setiap hari merupakan data yang telah diverifikasi dan divalidasi berkali-kali. “Data yang sudah disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 merupakan data yang betul-betul sudah melewati verifikasi dan validasi cukup ketat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Selasa. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada data yang ditutup-tutupi oleh Kementerian Kesehatan. Kalau ada perbedaan data yang disampaikan di daerah dengan Juru Bicara Pemerintah, Didik mengatakan, hal itu bisa terjadi karena waktu penutupan perhitungan instansi atau kementerian/lembaga tidak sama. Didik menjelaskan, pengumpulan data COVID-19 di Indonesia dimulai dari laboratorium jejaring Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang kemudian dikirim dan dikompilasi di laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan selanjutnya akan​​​ melakukan validasi dan verifikasi data. “Karena ada beberapa orang yang pemeriksaannya bisa satu sampai empat kali, oleh karena itu perlu validasi dan verifikasi,” kata Didik. Data COVID-19 yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan setelah itu dikirimkan ke Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (PHOEC) Kementerian Kesehatan, yang akan melakukan proses validasi dan verifikasi data lagi. PHOEC juga menerima data dari dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia mengenai penelitian epidemiologi di tiap daerah. Data dari dinas kesehatan provinsi juga mencakup informasi mengenai jumlah spesimen dan banyaknya orang yang diperiksa, hasil positif dan negatif dari pemeriksaan tiap daerah, serta data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Selanjutnya PHOEC meneruskan data tersebut ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, yang akan melakukan proses verifikasi dan validasi ulang pada data-data yang diterima. Data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan disimpan di sistem gudang data yang terintegrasi dengan sistem Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19. Setiap ada pembaruan data di gudang data Kementerian Kesehatan, data di sistem data Gugus Tugas diperbarui dalam waktu 12 menit setelah pembaruan data di Kementerian Kesehatan. Didik berharap data-data kasus COVID-19 dari Kementerian Kesehatan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis mengenai penanganan COVID-19 dan juga disampaikan ke masyarakat di daerah. ​​​​​​Pemerintah telah meluncurkan data COVID-19 yang terintegrasi dalam satu sistem dan akan terus memperbaiki pendataan kasus COVID-19. (jwn5/ant)

Pemkot Pekalongan Siapkan 4 Posko Terpadu Penanganan COVID-19

oleh

PEKALONGAN, Jowonews.com – Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyiagakan 4 posko terpadu penanganan virus corona jenis baru atau COVID-19 untuk memeriksa setiap kendaraan pemudik yang masuk ke wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Slamet Prihantono di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa setiap penumpang yang turun dari angkutan umum akan diperiksa oleh tim deteksi dini subbidang pencegahan COVID-19. “Kita siagakan posko terpadu COVID-19 untuk pembatasan akses bagi masyarakat baik pendatang dari luar daerah maupun dalam kota,” kata Slamet Prihantono. Menurut dia, empat titik posko terpadu penanganan COVID-19 ini didirikan di depan kantor Samsat Tirto, stasiun KA, terminal bus, dan kawasan eksit tol Setono. Pada posko terpadu itu, kata dia, akan disiagakan pula petugas secara shift yang berjaga selama 24 jam dan sesuai aturan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, masker, dan spanduk sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus corona. Ia mengatakan dengan didirikan posko terpadu ini akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya virus corona dan cara pencegahannya. “Kami bersinergi dengan Polri, TNI, Dinas Kesehatan, petugas jaga terminal bus dan stasiun KA melakukan pantauan terhadap para pendatang. Para pendatang akan dilakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun dan didata,” katanya. Ia menambahkan petugas medis yang berjaga jika menemukan ada warga yang terindikasi gejala COVID-19 maka akan membantu merujuk ke pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk kemudian dilakukan isolasi. (jwn5/ant)

Sistem “Bersatu Lawan COVID” Diluncurkan, Tingkatkan Pencatatan Data COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meluncurkan “Bersatu Lawan COVID” yang merupakan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. “Perlu mekanisme cepat dan valid untuk mendata permasalahan. Sesuai arahan Presiden tentang keterbukaan informasi dan data, perlu kolaborasi yang kuat di pusat, daerah, sampai RT/RW,” kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Bakti Bawono Adi Sasmito dalam jumpa pers di Graha BNPB sebagaimana disiarkan langsung akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Senin. Melalui sistem yang dapat diakses masyarakat secara daring itu Wiku mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk yang ada di perbatasan dan daerah terpencil, untuk tetap terhubung dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Menurut Wiku, satu data yang diperoleh secara terpadu melalui sistem “Bersatu Lawan COVID” akan menjadi navigator untuk merumuskan kebijakan terkait penanganan COVID-19 yang tepat sasaran. “Implementasi satu data memerlukan perjalanan panjang dan dukungan semua pihak. Selama sepekan ini, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, gugus tugas di daerah, dan BPBD untuk terus menyempurnakan komponen-komponen yang bisa diakses masyarakat secara terbuka dan transparan,” tuturnya. Wiku menyampaikan pujian yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah berperan serta dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. “Perjalanan bangsa menghadapi COVID-19 ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, yaitu tenaga kesehatan yang berdedikasi penuh, TNI/Polri yang mengayomi, dan masyarakat yang bergotong royong,” katanya. Menurut Wiku, COVID-19 sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan kasus terbesar ditemukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. “Peningkatan penyebaran di seluruh provinsi dapat meningkatkan beban pada fasilitas kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya. (jwn5/ant)

PKS: Alokasikan Jaminan Sosial Khusus untuk Nelayan Kecil

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan di tengah pandemi COVID-19 ini agar ada alokasi khusus jaminan sosial bagi nelayan yang diperkirakan sekitar 25 persen dari mereka masih berada di garis ambang kemiskinan nasional. “Harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Anggaran Rp110 triliun untuk rakyat terdampak harus sampai ke nelayan, jangan salah sasaran,” kata Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan, Riyono dalam rilis di Jakarta, Senin. Menurut dia, pandemi COVID-19 merupakan ancaman, antara lain dapat mengakibatkan ketidakberdayaan secara ekonomi bagi kalangan nelayan kecil dan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Apalagi ia megingatkan bahwa saat ini nelayan dalam kondisi sulit. Apalagi 90 persen kapal tangkap nelayan kecil adalah kapal dengan ukuran rata-rata 10 gross tonnage (GT) ke bawah. “Nelayan kecil kita sekitar 800.000 jiwa dikalikan Rp600.000selama 3 bulan, hanya butuh Rp1,44 triliun. Itu angka kecil dan menyentuh langsung kehidupan nelayan kecil, jadi tidak ada alasan untuk negara tidak mampu,” katanya. Selain itu, ujar dia, hal lain yang tak kalah penting adalah alokasi pemulihan ekonomi nelayan kecil yang usaha mereka berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana diwartakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal Warnadi mengharapkan pemerintah dapat membeli hasil tangkapan nelayan di harga normal dalam rangka menjaga keberlangsungan aktivitas hulu di industri perikanan nasional. “COVID-19 cukup berdampak bagi nelayan. Harga ikan jatuh sehingga pendapatan nelayan turun. Kami minta pemerintah beli produk kami sehingga teman-teman tidak terpuruk,” ujar Warnadi dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (22/4). Warnadi menyampaikan bahwa harga tangkapan nelayan turun hingga 50 persen. Alhasil, kondisi itu tidak menutupi modal nelayan sehingga banyak yang mengalami rugi. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan Kementerian BUMN sedang mengkonsepkan agar penyerapan tangkapan nelayan bisa lebih dioptimalkan oleh BUMN perikanan selama masa pandemi. “Dengan BUMN sendiri, saya sudah bertelepon dengan Menteri BUMN dan ini sedang dikonsep,” kata Menteri Edhy dalam konpers virtal dalam acara penyerahan bantuan ribuan paket ikan dan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di DKI Jakarta, Rabu (22/4). Menurut Edhy Prabowo, secara prinsip dia meyakini bahwa BUMN perikanan seperti Perindo dan Perinus akan mampu melakukan penyerapan tersebut terutama karena mereka dinilai membutuhkan bahan baku. (jwn5/ant)

Ribuan Nelayan Kecil Cilacap Terdampak COVID-19

oleh

CILACAP, Jowonews.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono mengatakan ribuan nelayan kecil di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terkena dampak dari wabah Virus Corona baru atau COVID-19. “Mereka (nelayan kecil) yang menggunakan kapal di bawah 5 GT (Gross Tonage) sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Itu karena hasil tangkapan mereka hanya untuk konsumsi atau pasar lokal,” katanya di Cilacap, Senin. Menurut dia, nelayan kecil menghadapi dilema ketika hendak berangkat melaut karena jika tetap mencari ikan, hasilnya tidak seberapa dan pasarnya pun sedang sepi seiring dengan adanya kebijakan pembatasan jarak interaksi sosial dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi jika tidak berangkat melaut, nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan nelayan di tengah pandemi COVID-19. Menurut dia, bantuan dari pemerintah yang diterima nelayan terdampak COVID-19 juga tidak seberapa. “Padahal kita tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir, sedangkan bulan Juni diprediksi sebagai masa panen seiring dengan datangnya musim angin timuran. Kalau saat sekarang, ikannya belum banyak bermunculan dan sering terjadi gelombang tinggi,” katanya. Lebih lanjut, Sarjono mengakui situasi dan kondisi yang dihadapi nelayan kecil justru tidak dirasakan oleh nelayan besar yang menggunakan kapal berkapasitas lebih dari 5 GT. Bahkan, kata dia, nelayan dengan kapal di atas 5 GT malah diuntungkan karena sebagian besar ikan yang mereka tangkap merupakan komoditas ekspor dan saat sekarang nilai tukar dolar Amerika Serikat cukup tinggi. “Misalnya saja, harga ikan layur sampai sekarang ada yang berkisar Rp54 ribu-Rp55 ribu per kilogram, ada juga yang Rp45 ribu per kilogram, tergantung besar-kecilnya ukuran,” katanya. Ia mengatakan nelayan lebih suka melaut karena dapat menghindari terjadinya kerumunan di daratan yang berpotensi mengakibatkan penularan COVID-19. Selain itu, kata dia, nelayan selama di laut juga terkena air asin dan selalu makan ikan guna menjaga imunitas mereka agar tetap sehat. Lebih lanjut, Sarjono mengharapkan adanya stimulus atau bantuan dari pemerintah guna membantu ribuan nelayan kecil di Cilacap yang terdampak COVID-19. Menurut dia, stimulus itu dapat dilakukan dengan membeli ikan hasil tangkapan nelayan dan selanjutnya ikan-ikan tersebut didistribusikan kepada warga lainnya sebagai bantuan dari pemerintah. (jwn5/ant)

Pemkab Kudus Akan Larang Pekerja dari Luar Daerah Pulang Pergi

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berencana melarang pekerja swasta dari luar daerah pulang pergi (PP) ke tempat kerja dan meminta mereka tetap tinggal di Kudus demi mencegah penyebaran penyakit virus corona (COVID-19). “Kami nantinya akan menerapkan larangan bagi pegawai swasta asal luar Kudus yang bekerja di Kudus untuk pulang pergi setiap harinya,” kata Pelaksana tugas Bupati Kudus M Hartopo di Kudus, Minggu. Menurut dia para pekerja asal luar daerah tersebut akan diminta tinggal sementara di Kudus guna mengurangi mobilitas antar kota. Terkait aturan tersebut, Pemkab Kudus akan mengundang sejumlah pihak untuk membicarakannya. Kebijakan tersebut dinilai sebagai alternatif dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dapat membuat banyak perusahaan tutup dan mengakibatkan pekerja menganggur. Sebelumnya, Kabupaten Kudus memang direkomendasikan untuk menerapkan PSBB, namun karena banyak pertimbangan belum bisa dilakukan meskipun jumlah kasus penyakit virus corona (COVID-19) terus bertambah. Pemberlakuan PSBB juga akan membebani anggaran daerah yang saat ini sebagian anggarannya juga difokuskan untuk penanganan COVID-19. “Untuk sementara kami belum bisa menerapkan PSBB karena banyak pabrik yang akan tutup,” ujarnya. Sementara itu, Pemkab Kudus berencana menambah lokasi pembatasan jam malam dari sebelumnya ada dua tempat, yakni di Kawasan Alun-alun Kudus serta Kawasan Balai Jagong Kudus. Hal itu mempertimbangkan masih banyaknya warga yang membandel tetap keluar rumah pada malam hari. Penambahan lokasi untuk penerapan pembatasan jam malam akan diberlakukan secepatnya. Dalam rangka menekan penularan virus corona, masyarakat diajak unuk mematuhi anjuran pemerintah mematuhi protokol penanganan COVID-19. (jwn5/ant)