Jowonews

Logo Jowonews Brown

COVID-19

PPNI Sayangkan Penolakan Pemakaman Perawat Terpapar COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyayangkan sikap dan tindakan oknum masyarakat atas penolakan pemakaman jenazah NK salah seorang perawat di Rumah Sakit Karyadi Semarang karena terpapar COVID-19. “Kami perawat Indonesia mengecam tindakan penolakan jenazah yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” kata Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Tidakan tersebut dinilai PPNI cenderung melawan hukum dengan memberikan stigma negatif dan diskriminasi kepada almarhum NK yang secara nyata berada di garda terdepan melawan COVID-19. Kemudian, NK yang meninggal pada Kamis (9/4) karena terinfeksi COVID-19 dalam menjalankan tugas tersebut telah ditolak dua kali saat akan dimakamkan dan terpaksa jenazah dikembalikan ke kamar jenazah RS Karyadi. Jenazah baru selesai dimakamkan Kamis malam di pemakaman keluarga pegawai RS Karyadi. DPP PPNI juga memastikan bahwa telah dilakukan perawatan dan pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada alasan oleh oknum untuk menolak dan memberikan stigma negatif kepada almarhum. Menanggapi kejadian itu, DPP PPNI meminta pemerintah, aparat kepolisian, dan TNI dapat menjamin keselamatan serta keamanan, menjaga harkat martabat profesi perawat dalam menjalankan tugas. Terlebih lagi menghadapi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). DPP PPNI, kata Harif, juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penolakan pemakaman terhadap almarhum perawat NK yang telah berjuang melawan COVID-19 di Tanah Air. Untuk memperlancar keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air, PPNI juga meminta peran serta tokoh, adat, agama untuk lebih tegas dalam mengedukasi masyarakat agar tidak ada kejadian serupa. (jwn5/ant)

BLK Boyolali Produksi Masker Bantu Cegah COVID-19

oleh

BOYOLALI, Jowonews.com – Balai Latihan Kerja (BLK) Teras Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah telah memproduksi masker untuk membantu masyarakat dan tenaga medis dalam pencegahan penyebaran  virus corona penyebab COVID-19. Puluhan penjahit di BLK Teras Boyolali yang memproduksi masker, juga alat pelindung diri (APD) untuk membantu tenaga kesehatan dalam mencegah penyebaran COViD-19, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali, Syawaludin, di Boyolali Selasa. Menurut Syawaludin pembuatan masker dan APD untuk tenaga medis tersebut diprakarsai langsung oleh Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Dinkopnakar) Boyolali, karena BLK di bawah naungan Dinkopnaker. “Sebanyak 2.000-nan lebih masker produksinya sudah dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Antara lain, dibagikan melalui Pemerintah Desa Randusari, Mliwis, Kecamatan Cepogo dan masyarakat sekitar BLK Boyolali. Menurut dia, pembuatan masker dan APD tersebut sebagai langkah konkret percepatan penanganan wabah COVID-19 di Boyolali. Sehingga, BLK yang memiliki program pelatihan menjahit berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 dengan cara memproduksi masker dan APD untuk tenaga medis. Perlengkapan APD tersebut, kata dia, untuk membantu ketersediaan untuk tenaga medis khususnya yang ada di RSUD Pandan Arang Boyolali. Menurut dia, APD tersebut terbuat dari bahan kain katun 100 persen. Hal itu, sesuai dengan ketentuan APD untuk tenaga medis. Bahan kain katun didatangkan langsung dari Jakarta. Semua bahan ini semuanya dari Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19. “Kami produksi APD untuk tenaga medis ini, dibantu oleh 12 penjahit yang merupakan peserta pelatihan dan instruktur BLK Boyolali,” katanya. Selain itu, lanjut dia, juga ada penjahit dari alumni peserta pelatihan BLK Boyolali, sehingga produksi rata-rata setiap orang mampu 4-5 stel APD. “Kami berharap dalam lima hari ke depan bahan kain yang diberikan sudah dapat selesai semuanya,” katanya. (jwn5/ant)

Gubernur Jateng Minta Leasing Tidak Persulit Masyarakat

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua perusahaan pembiayaan (leasing) di Jateng tidak mempersulit masyarakat saat pandemi virus Corona jenis baru (COVID-19). “Saya minta semua ‘leasing’ di Jateng membantu masyarakat, jangan ada yang mempersulit, jika ada yang mempersulit silakan laporkan saya atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya di Semarang, Selasa. Ganjar menjelaskan bahwa OJK sudah mengeluarkan petunjuk teknis mengenai keringanan kredit bagi masyarakat. “Kemarin saya bilang kebijakan keringanan kredit baru bisa untuk bank, sekarang untuk ‘leasing’ sudah bisa, OJK sudah keluarkan petunjuk teknisnya, saya sudah megang surat keputusannya,” ujarnya. Terkait dengan hal itu, Ganjar meminta masyarakat yang mempunyai pinjaman di perusahaan pembiayaan pada kepemilikan kendaraan bermotor atau usaha, bisa mengajukan keriangan kredit. “Silakan menghubungi ‘leasing’, sampaikan permohonannya (keringanan kredit, red),” katanya. Untuk menangani dampak pandemi COVID-19 di sektor ekonomi lainnya, Pemprov Jateng juga sudah bergerak diantaranya dengan menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Tengah dan menyiapkan kartu prakerja bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Terus kemudian yang kena PHK sudah kami siapkan kartu prakerja. Di Jawa Tengah alokasinya cukup banyak dan pendaftarnya masih sedikit, maka sebentar lagi Dinas Tenaga Kerja akan merespons itu dengan cepat,” ujarnya. Ganjar menambahkan, beberapa perusahaan justru sekarang mengalihkan produk-produknya, khususnya perusahaan garmen yang beralih memroduksi APD dan masker, bahkan beberapa di antaranya sudah menyatakan akan menyumbangkan produknya itu. (jwn5/ant)

Pemerintah Akan Gunakan Dana Desa Untuk Penanggulangan COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah akan mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang dibagi dalam beberapa skema baik padat karya tunai desa hingga bantuan sosial. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan Padat Karya Tunai Desa akan menyasar rumah tangga miskin, pengangguran, setengah pengangguran, serta anggota warga lain di desa yang akan diberdayakan dalam pembangunan infrastruktur. “Padat Karya Tunai Desa melibatkan banyak orang tapi mengikuti standar physical distancing. Misalnya 30 orang menata irigasi, melibatkan banyak orang,” jelas Mendes dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Selasa, seusai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden. Dia mengatakan dalam program tersebut, masyarakat desa yang terlibat akan diberikan upah setiap hari, tiga hari sekali atau seminggu sekali agar dapat menopang atau meningkatkan daya beli masyarakat di desa. Kemudian dana desa berupa bantuan sosial, akan menyasar semua masyarakat desa yang termasuk rumah tangga miskin namun belum mendapat Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Non-Tunai dan sebagainya. Dalam hal ini desa akan melakukan pendataan, verifikasi melalui musyawarah desa untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima Bansos itu. Pada dasarnya Mendes menyampaikan, Pemerintah ingin memastikan tidak ada masyarakat rumah tangga miskin yang terdampak COVID-19, yang tidak mendapatkan fasilitas yang dikembangkan Pemerintah. (jwn5/ant)

Jumlah Penumpang Pesawat di Solo Menurun Dampak Wabah COVID-19

oleh

SOLO, Jowonews.com – Wabah Covid-19 mulai berdampak pada penurunan jumlah penumpang pesawat terbang di Bandara Adi Soemarmo, Surakarta, kata Perwakilan Humas Bandara Adi Soemarmo Danar Dewi di Solo, Senin. “Ada penurunan sekitar 80 persen dibandingkan pada hari normal,” kata Danar. Ia mengatakan sejak pemberlakuan status kejadian luar biasa (KLB) di Kota Solo, baik penumpang berangkat maupun datang berangsur-angsur menurun. “Beberapa waktu lalu penurunan mencapai 60 persen, sekarang sudah 80 persen. Dari yang biasanya sekitar 2.000 penumpang per hari, saat ini berkurang menjadi kurang dari 800 orang,” katanya. Ia mengatakan penurunan jumlah penumpang tersebut juga diikuti oleh penyesuaian maskapai penerbangan yang melayani para penumpang. “Untuk jumlah penerbangan setiap harinya menyesuaikan jumlah penumpang. Kalau kemarin ada lima pesawat yang berangkat dan ada lima yang datang,” katanya. Sebagaimana diketahui, mengenai status KLB tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 bagi para pemudik. Kebijakan itu yaitu bagi pemudik yang turun dari angkutan umum, baik itu di bandara, stasiun, maupun terminal akan dijemput menggunakan bus karantina. Selanjutnya, pemudik diantar ke Posko COVID-19 untuk mengikuti proses screening yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Meski demikian, menurut dia, bus jemputan para pemudik sejauh ini belum tersedia di Bandara Adi Soemarmo. Ia mengatakan hingga kini pihak bandara masih menunggu surat resmi dan arahan dari pemkot terkait teknis pelaksanaannya. “Terkait SOP (prosedur pelaksanaan) dari Pemkot Surakarta. Pelaksanaannya pihak Angkasa Pura I saat ini masih menunggu surat resmi dari pihak Pemkot,” katanya. Sementara itu, sebagai upaya untuk ikut meminimalisasi penyebaran Covid-19, pihak bandara aktif memberikan imbauan kepada penumpang yang datang untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. (jwn5/ant)

DPRD Jateng Alihkan Anggaran Rp 18,4 Miliar Guna Penanganan COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp18,4 miliar yang akan dimanfaatkan untuk penanganan virus Corona jenis baru (COVID-19). “Rasionalisasi sebesar Rp18.490.671.000 tersebut berasal dari sejumlah kegiatan diantaranya kunjungan luar negeri, kunjungan dalam dan luar daerah, makan minum rapat, pentas seni tradisional, uji publik, dan sosialisasi empat pilar kebangsaan,” kata Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto di Semarang, Senin. Selanjutnya hasil rasionalisasi anggaran kegiatan dewan bulan April-Mei 2020 itu akan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencukupi kebutuhan dana penanggulangan COVID-19. Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini mengungkapkan kalangan legislatif siap melakukan rasionalisasi anggaran lagi jika masa darurat COVID-19 kembali diperpanjang oleh pemerintah. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 sekaligus mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona, lanjut dia, rapat paripurna DPRD Jateng bakal digelar dengan memanfaatkan fasilitas video conference. “Rapat paripurna hanya akan dihadiri Gubernur, Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan perwakilan fraksi, sedangkan anggota dewan lain ikut paripurna lewat video conference. Nanti teknisnya akan diatur Setwan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng yang akan digelar dalam waktu dekat digelar pada 27 April 2020 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah. (jwn5/ant)

Pemkab Batang Siapkan Anggaran Miliaran Rupiah Atasi Dampak COVID-19

oleh

BATANG, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mensubsidi warga miskin akibat terdampak wabah virus corona baru atau COVID-19. Bupati Batang Wihaji di Batang, Minggu, mengatakan bahwa saat ini pemkab sedang melakukan penghitungan besaran biaya anggaran untuk mensubsidi keluarga kurang mampu yang terkena imbas dari kebijakan pemerintah terkait wabah virus Corona. “Pemda saat ini masih terus memikirkan ekonomi masyarakat. Kita sedang menghitung berapa besaran subsidi untuk keluarga miskin yang tidak bekerja mendapat bantuan dari pemerintah. Yang jelas keluarga miskin akan mendapat bantuan ini kecuali mereka yang sudah menerima bantuan pangan nontunai (BPNT),” katanya. Wihaji mengatakan anggaran bantuan subsidi yang akan disalurkan pada keluarga miskin diperoleh dari anggaran penggeseran beberapa kegiatan kedinasan yang selama tiga bulan dihentikan. “Kita ambilkan dari beberapa kegiatan yang selama tiga bulan ini kita hentikan seperti perjalanan dinas, promosi, pelatihan, diklat, dan program program tidak pentiing lainnya. Kita geser semua anggaran itu untuk subsidi warga terdampak virus Corona,” katanya. Dampak wabah virus corona ini, kata dia, pemkab juga membatalkan beberapa pekerjaan fisik senilai puluhan miliar yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. “Saat ini, kita lebih penting menyelamatkan nyawa manusia daripada terus melanjutkan proyek fisik yang sudah direncanakan. Jadi anggaran proyek fisik itu akan kita gunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat,” katanya. Asisten Ekonomi Pembangunan Wondhi Ruki Trisnanto menyampaikan bahwa pemkab telah menyiapkan anggaran untuk antisipasi dampak wabah COVID-19 yang berbentuk stimulus bantuan pada masyarakat dan sarana prasarana bagi para petugas kesehatan. “Kami siapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk menyiapkan rumah sakit darurat dan alat pelindung diri (APD), termasuk memberikan insentif kepada para medis selama tiga bulan. Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) kami siapkan dana Rp78 miliar selama dua bulan ke depan disesuaikan dengan data dalam bentuk BPNT sebesar Rp200 ribu per keluarga,” katanya. (jwn5/ant)

Gugus Tugas Covid-19: Disinfektan Tak Boleh Disemprotkan ke Tubuh Manusia

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat agar tidak menyemprotkan langsung cairan disinfektan ke tubuh meski diketahui ampuh membasmi virus corona baru itu maupun kuman. “Disinfektan hanya boleh untuk benda atau barang sehingga tidak disarankan untuk disemprotkan ke tubuh manusia,” kata dia dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Minggu. Atas hal itu, ia menyarankan masyarakat untuk menghindari penggunaan bilik disinfektan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan RI yang tidak menganjurkan alat itu. Disinfektan dalam edaran Kemenkes RI merupakan bagian dari upaya pencegahan kedua setelah upaya pencegahan pertama berupa cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemenkes menganjurkan disinfektan lebih baik digunakan untuk bahan campuran mencuci baju usai berpergian dari luar rumah sehingga baju tersebut dapat terhindar dari virus, termasuk COVID-19. Ia pun menganjurkan masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk lebih memperbanyak wastafel portabel sehingga memudahkan masyarakat yang berpergian untuk dapat sering mencuci tangan sebagai langkah pertama mencegah COVID-19. “Kita ada baiknya dengan swadaya masyarakat untuk membuat dan memperbanyak tempat cuci tangan di area publik yang dapat diakses di tempat umum, di tempat transportasi umum, supermarket, tempat belanja, dan sebagainya,” ujar Wiku. Ia berharap, anjuran itu diterapkan secara disiplin oleh seluruh masyarakat mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah pusat sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. “Jika kita menerapkan disiplin perilaku ini, baik nasional, provinsi, kota, desa, RW/RT sampai tingkat keluarga kami sangat percaya bahwa kita bisa secepatnya menekan kasus ini,” tutup Wiku. (jwn5/ant)