Jowonews

Pengamat: Terapkan Metode Pembelajaran Kombinasi Selama Pandemi

SOLO, Jowonews- Pemerintah diminta menerapkan metode pembelajaran kombinasi atau perpaduan antara tatap langsung dengan daring selama masa pandemi Covid-19. “Harus ada kombinasi antara tatap muka dengan daring. Ini upaya mengurangi stresnya pembelajaran secara online,” kata pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Harun Joko Prayitno di Solo, Jumat (21/8). Ia mengatakan pembelajaran skala kecil berbasis protokol kesehatan tetap harus diadakan. “Jadi jangan ditiadakan sama sekali. Meski demikian, model penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas perlu digeser ke tempat yang lebih terbuka. Kalau dikristalisasi Covid-19 itu kan hanya berlangsung di interaksi jangka pendek, rumah yang ketat, tidak ada ruang terbuka,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia juga berharap agar citra sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu tidak dijadikan seolah menakutkan di mana menjadi sumber penyakit atau dianggap sumber penularan Covid-19. Kepunahan Pendidikan “Kalau begitu maka anak akan mengalami trauma panjang. Kalau kementerian mengadakan pendidikan tatap muka sampai Desember berarti kan 10 bulan. Ini namanya kepunahan pendidikan. Ke depan sekolah ‘nggak’ ada, hanya ada pendidikan. Ini yang perlu diluruskan,” katanya. Ia menilai pendidikan secara daring selama ini tidak hanya berdampak pada stresnya siswa, tetapi juga orang tua dan guru. “Ketiganya ini merupakan komponen. Orang tua yang biasanya melepas anaknya sekolah sekarang justru dibebani. Bukan hanya jadi pendamping belajar, tetapi juga harus mendudukkan diri sebagai guru dan murid,” katanya. Oleh karena itu, menurut dia, kondisi tersebut harus dicairkan dengan pentingnya penanaman pendidikan dan kesehatan pada siswa. “Perlu ditekankan kebersihan dan kesehatan untuk menuju sekolah, yang paling bagus ya blended learning,” katanya.

Ganjar Minta Pemkot Tegal Intensifkan PCR

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kota Tegal mengintensifkan tes polymerase chain reaction (PCR) secara massal. Hal ini terkait adanya 26 kasus positif Covid-19 baru di wilayah setempat. “Kita sudah komunikasi dengan wali kota dan wakil wali kota. Ayo Kota Tegal semuanya ditata kembali. Waspada lagi. Dikuatkan lagi Tim Gugus Tugas. Sosialisasi lagi. Tes jangan berhenti dulu, kalau perlu tesnya ditambahi. Jangan sampai kemarin sudah bagus ternyata tiba-tiba ada kasus positif Covid-19 karena kita tidak ada tes secara intensif,” katanya di Semarang, Jumat (7/8). Ganjar menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Jateng sudah membantu melakukan tes PCR di berbagai daerah antara lain di Banyumas, Wonosobo, Wonogiri, dan Jepara. Dari tes yang dilakukan di Kota Tegal sejak 30 Juli 2020 hingga 5 Agustus 2020, tercatat sebanyak 26 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah tersebut ditemukan dari tes yang dilakukan terhadap sekitar 300 orang. “Masih ada 200-an yang belum keluar hasilnya. Mudah-mudahan hari ini keluar dan tidak ada penambahan positif COVID-19 lagi. Adanya pandemi ini kita saling bantu, pemprov akan membantu melakukan tes di daerah-daerah,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Belum Rilis Data Terbaru Meski ada 26 kasus baru, namun Pemkot Tegal belum merilis data terbaru Covid-19 di wilayahnya. Bahkan hingga Kamis (8/7) malam, laman corona.tegalkota.go.id, masih mencatatkan dua orang positif Covid-19 dalam perawatan. Yakni satu pasien merupakan warga Kota Tegal. Sementara satu lagi bukan warga Kota Tegal. Ganjar menampik tudingan jika Pemkot Tegal sengaja menutupi data pertambahan kasus positif Covid-19. Dia mengatakan bahwa pemkot setempat mungkin belum sempat merilis data terbaru. “Setelah ini akan saya minta untuk ‘upload’ (data terbaru). Mungkin belum sempat. Mungkin mereka merasa bahwa Kota Tegal sudah zona hijau maka merasa tenang. Maka terus tidak dilakukan tes lagi, bukan menutupi. Tapi kami sudah sepakat untuk tidak menunda melaporkan perkembangan kasus Covid-19 supaya data sinkron dengan pusat,” demikian kata Ganjar Pranowo.

Jadikan Protokol Kesehatan Sebagai Gaya Hidup

PURWOKERTO, Jowonews-– Sosialisasi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 harus terus dilakukan secara intensif. “Sosialisasi harus terus diintensifkan agar masyarakat paham mengenai esensi dari protokol kesehatan,” kata  Dokter spesialis penyakit dalam dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Purwokerto Provinsi Jawa Tengah dr Andreas, Sp PD,Jumat (7/8). Dia menambahkan bila masyarakat paham apa esensi dari protokol kesehatan maka akan timbul kesadaran dan rasa disiplin untuk menjadikannya sebagai gaya hidup. “Masyarakat harus paham dengan baik apa itu protokol kesehatan serta bagaimana akibat yang mungkin ditimbulkan bila tidak disiplin. Misalkan bila tidak memakai masker maka dikhawatirkan bisa membahayakan dirinya atau orang lain,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sosialisasi, kata dia, juga perlu dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat mengingat dengan baik poin-poin dari protokol kesehatan. “Dengan demikian masyarakat akan makin disiplin menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan tidak berkerumun terutama di ruangan tertutup,” katanya.  Selain melakukan sosialisasi, kata dia, pemerintah daerah setempat juga perlu melakukan operasi tertib masker dan melakukan patroli secara rutin. Dia mengatakan kunci penting dalam menjaga kesehatan pada masa sekarang ini adalah dengan disiplin menerapkan pola hidup bersih sehat dan juga protokol kesehatan. Sosialisasi Rutin Sebelumnya, akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ridwan Kamaluddin juga mengingatkan bahwa sosialisasi protokol kesehatan harus terus dilakukan guna membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Covid-19. Koordinator bidang kesehatan Pusat Mitigasi Universitas Jenderal Soedirman (Pusmit Unsoed) itu mengatakan informasi yang disampaikan perlu terus diulang agar makin dipahami oleh masyarakat dalam rangka adaptasi kebiasaan baru,” katanya. Selain itu, kata dia, sosialisasi yang intensif hingga ke tingkat desa juga sangat penting untuk mencegah beredarnya informasi yang salah atau hoaks soal Covid-19. “Dengan banyaknya informasi resmi dari pemangku kebijakan maka bisa mencegah beredarnya hoaks di tengah masyarakat,” katanya. Selain itu, kata dia, masyarakat juga perlu diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

Jangan Termakan Klaim Berlebihan Obat Herbal

JAKARTA, Jowonews- Masyarakat diminta tidak termakan klaim obat herbal berlebihan dalam menyembuhkan Covid-19. Karena semuanya harus dicek dulu, teruji secara klinis. “Sebenarnya obat herbal atau jamu yang sudah punya izin edar BPOM dan punya klaim memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh itu memang bisa dipakai. Boleh saja untuk meningkatkan imunitas tubuh kita,” ujar Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), dr. Inggrid Tania, dalam diskusi via daring, Rabu (5/8). Namun Tania mengingatkan, agar masyarakat tidak termakan klaim yang berlebihan apalagi menyesatkan. “Kan harus dicek dulu apalagi sampai saat ini di Indonesia belum ada uji klinisnya. Yang kami lakukan di Wisma Atlet juga belum selesai. Intinya kritis saja dan jangan berharap secara berlebihan dulu,” kata dia, sebagaimana dilansir Antara. Uji klinis obat kimia konvensional dan herbal untuk Covid-19 masih dalam penelitian. Tim peneliti dari LIPI, UGM bersama PDPOTJI, Kalbe Farma, Balitbangkes bersama tim di Wisma Atlet masih menunggu hasil intervensi dengan produk uji. Hingga nantinya menyimpulkan apakah dua produk uji herbal imunomodulator yang diteliti bisa berkhasiat secara signifikan atau bermakna dibandingkan plasebo. Tania dan tim berharap bahan herbal dengan sifat imunomodulator yang mereka uji bisa memodulasi sistem imun tubuh sehingga respon imun bisa lebih optimal. “Kita berharap memang bisa bermanfaat untuk mencegah Covid-19. Tapi kalau klaimnya yang spesifik mencegah Covid-19 harus dibuktikan lewat uji klinis juga. Jadi bukan hanya yang mengobati, tapi mencegah Covid-19 secara spesifik juga harus ada pembuktiannya melalui uji klinis,” kata dia. Selama belum ada pembuktian berdasarkan hasil uji klinis, menurut Tania, obat herbal sekadar bisa meningkatkan imunitas tubuh. “Ada banyak, misalnya kunyit, jahe, meniran, sambiloto, sirsak juga, termasuk kulit manggis. Banyak sekali herbal yang bisa bersifat meningkatkan imunitas tubuh,” demikian tutur Tania. Berlebihan Mengenai informasi obat herbal buatan Hadi Pranoto sebagai obat Covid-19, Tania menilai ini berlebihan. Menurut dia, produk milik Hadi didaftarkan ke BPOM sebagai jamu dengan klaim memelihara kesehatan, menjaga daya tahan tubuh. “Harusnya dia patuh dengan klain yang sudah disetujui BPOM. Tidak membuat klaim secara berlebihan produknya ini bisa mencegah atau mengobati Covid-19. Karena sebenarnya kan belum diuji klinis,” kata Tania. Tania mempertanyakan pengakuan produk Hadi sudah diteliti, hingga testimoni dari orang-orang yang sudah mencoba produknya. Hadi seharusnya membuktikan penelitiannya apakah sudah disetujui Komite Etik Penelitian Kesehatan, BPOM hingga Kemenristek. Testimoni harus diverifikasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada rekayasa. “Pembuktikan apakah memang sembuh karena produk dia. Bisa saja sembuhnya karena orang tersebut juga mengonsumsi herbal lain. Atau kalau Covid-19-nya ringan dia bisa sembuh sendiri juga tanpa bantuan atau konsumsi produknya dia,” tutur Tania.

Pegawai Meninggal Terkena Covid-19, FH Undip Di-lockdown

SEMARANG, Jowonews- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) lockdwon selama dua pekan ke depan. Tindakan ini diambil setelah seorang pegawai di fakultas tersebut meninggal dunia dengan status positif Covid-19. Para dosen dan tenaga kependidikan FH Undip Semarang diminta untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) Rektor Undip Semarang Yos Johan Utama dalam silaturahmi virtual dengan jurnalis di Semarang, Kamis, membenarkan, instruksi yang disampaikan melalui surat edaran Dekan Fakultas Hukum tersebut. “Kami mengutamakan pencegahan. Maka istilahnya lockdown atau WFH bagi yang pernah berinteraksi dengan almarhum,” katanya. Salah seorang pegawai Fakultas Hukum Undip Semarang yang dilaporkan meninggal dunia pada 26 Juli 2020 itu, kata dia, merupakan staf administrasi. Namun, Yos tidak menjelaskan secara detil identitas almarhum. Pelaksanaan bekerja dari rumah untuk pegawai Fakultas Hukum sendiri berlangsung selama 14 hari, mulai 30 Juli hingga 13 Agustus 2020. Meski para pegawai diminta bekerja dari rumah, rektor memastikan pelayanan primer di fakultas tersebut tetap berjalan.

Terjangkit Covid-19, Perawat di Kudus Meninggal Dunia

KUDUS. Jowonews- Para tenaga kesehatan kembali berjatuhan. Kali ini, seorang perawat di Kudus meninggal akibat terjangkit virus Covid-19. Seorang perawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kabupaten Kudus yang sedang hamil meninggal dunia dengan penyakit penyerta atau komorbid setelah sempat menjalani perawatan karena terjangkit Covid-19. Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Pujianto di Kudus, Senin, membenarkan hal tersebut, Senin (27/7). Perawat tersebut diketahui sedang hamil, lansir Antara. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Yuliana Wara menambahkan, selain karena terjangkit Covid-19, almarhumah juga memiliki riwayat penyakit jantung. Sebelumnya, yang bersangkutan pernah terpapar virus corona pada tanggal 3 Mei 2020, kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 dinyatakan sembuh. Akan tetapi, pada tanggal 24 Juli 2020 kembali terkonfirmasi positif Covid-19. Dua hari kemudian, 26 Juli 2020, meninggal dunia dengan kondisi hamil sekitar 7 bulan. Sejak muncul gejala, yang bersangkutan langsung menjalani rawat inap. Terkonfirmasi Selain tenaga kesehatan yang meninggal pada tanggal 26 Juli 2020, tercatat ada dua tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka hanya menjalani isolasi mandiri karena bergejala ringan sehingga pelayanan di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus tetap normal. Tenaga kesehatan lainnya saat kontak dengan almarhumah selalu memakai alat pelindung diri (APD) lengkap sesuai dengan ketentuan zona rumah sakit. Hasil penelusuran kontak, suaminya juga menjalani pemeriksaan tes usap tenggorokan untuk memeriksa ada tidaknya virus corona. “Sementara ini masih suspek karena hasil tes usap tenggorokan belum keluar. Yang bersangkutan masih dirawat di Ruang Isolasi Khusus (RIK) untuk pasien Covid-19,” ujarnya. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kudus Andini Aridewi membenarkan bahwa ada salah satu tenaga kesehatan di RS Mardi Rahayu Kudus yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona dan memiliki komorbid. Selain tenaga kesehatan di RS Mardi Rahayu Kudus, sebelumnya juga ada satu tenaga kesehatan dari Puskesmas Undaan yang meninggal karena terpapar Covid-19. Para tenaga kesehatan yang bekerja di garis depan termasuk pihak yang berisiko tinggi terjangkit virus Cobid-19 ini.

KPU Pastikan Rekrut PPDP Bebas dari COVID-19

JAKARTA, Jowonews.com – Komisi Pemilihan Umum memastikan akan merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk yang bebas dari Covid-19 untuk menjamin keselamatan semua pihak pada Pilkada serentak 2020 dari potensi penyebaran virus itu. Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Jumat, mengatakan PPDP bebas dari Covid-19 juga penting untuk memberikan rasa aman bagi penyelenggara, terutama untuk pemilih saat proses pemutakhiran data pemilih. “Sekarang dalam proses perekrutan, setelah direkrut dan dinyatakan lolos, akan menjalani pemeriksaan uji cepat, kalau memang tidak ada kondisi reaktif maka bisa langsung lanjut menjalankan tugasnya,” kata dia. Tetapi menurut dia, kalau hasil uji cepat menunjukkan hasil reaktif maka KPU akan melanjutkan pemeriksaan dengan metode uji usap. “Kalau positif maka dia akan diganti (dengan calon yang ada pada urutan di bawahnya) di peringkat berikutnya,” kata dia. Saat ini KPU sedang dalam melakukan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, prosesnya sudah berjalan 80 persen tinggal proses pengecekan kesehatan seturut metode uji cepat. “Ya prosesnya sudah berjalan sekitar 80 persen, saya terus memantau ke lapangan, untuk jumlahnya sama dengan jumlah TPS, 300.000 lebih,” kata anggota KPU, Ilham Saputra. Ia yakin dengan proses yang berjalan saat ini, tahapan pemutakhiran data pemilih akan dimulai tepat waktu yakni pada 15 Juli 2020 mendatang. “Tidak akan ada keterlambatan, proses perekrutan PPDP berjalan sesuai rencana, kami juga memastikan soal penerapan protokol kesehatannya,” ujarnya. (jwn5/ant)

Jaringan Bioskop di Indonesia Mulai Buka Serentak 29 Juli

JAKARTA, Jowonews.com – Jaringan bioskop di seluruh Indonesia akan kembali beroperasi mulai 29 Juli 2020, demikian Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin. “Para pelaku industri bioskop telah berdiskusi dan bersepakat untuk kembali melakukan kegiatan operasional terhitung mulai Rabu 29 Juli 2020, serentak di seluruh Indonesia,” ujar Djonny melalui keterangan resmi yang diterima pada Rabu. Pembukaan bioskop terkait dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Dibutuhkan waktu sekira dua sampai tiga minggu bagi seluruh pengusaha bioskop untuk menyiapkan penerapan protokol kesehatan di dalam bioskop. Persiapan tersebut berupa materi komunikasi dan sosialisasi penerapan protokol kenormalan baru di lingkungan bioskop, proses edukasi dan pelatihan internal terkait penerapan protokol kenormalan baru di lingkungan bioskop kepada seluruh karyawan yang akan bertugas, serta komunikasi kepada rumah-rumah produksi terkait kesiapan film serta materi promosi yang akan dilakukan setelah bioskop dapat kembali aktif beroperasi. “Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar setiap persiapan dapat berjalan dengan baik sehingga bioskop dapat kembali melakukan kegiatan operasional dan dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif khususnya industri perfilman tanah air,” kata Djonny. Jaringan bioskop yang tergabung dalam GPBSI adalah Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum dan New Star Cineplex. (jwn5/ant)