Jowonews

Bencana Kegagalan Moral dalam Distribusi Vaksin

JENEWA, Jowonews- Dunia berada di ambang “bencana kegagalan moral yang dahsyat” dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 karena adanya kecenderungan nasionalisme dalam pemberian vaksin. Keprihatinan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Senin (18/1), seperti dilansir Antara dari Reuters. Untuk itu, Dirjen WHO itu mendesak negara-negara dan produsen vaksin untuk berbagi dosis secara lebih adil di seluruh dunia. Tedros mengatakan prospek distribusi yang adil berada pada “risiko serius”, seperti skema pembagian vaksin COVAX yang bertujuan untuk mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 bulan depan. Dia mencatat 44 kesepakatan bilateral untuk penyediaan vaksin telah ditandatangani tahun lalu dan setidaknya 12 kesepakatan lainnya telah ditandatangani tahun ini. “Hal ini dapat menunda pengiriman vaksin COVAX dan menciptakan skenario yang pada awalnya ingin dihindari dengan dibentuknya COVAX, seperti penimbunan, pasar yang kacau, respons yang tidak terkoordinasi, serta gangguan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Tedros. Cara-cara semacam “saya lebih dulu” itu membuat orang-orang paling miskin dan paling rentan di dunia dalam risiko, kata Tedros pada pembukaan pertemuan Dewan Eksekutif tahunan WHO yang dilakukan dalam format virtual. “Pada akhirnya tindakan-tindakan seperti ini hanya akan memperpanjang pandemi,” ujar dia. Perebutan global untuk mendapatkan pasokan vaksin Covid-19 telah meningkat ketika varian virus corona yang lebih menular beredar. Tedros mengutip sebagai contoh ketidaksetaraan bahwa lebih dari 39 juta dosis vaksin Covid-19 telah diberikan di 49 negara berpenghasilan tinggi. Sedangkan hanya 25 dosis telah diberikan di satu negara miskin.

BPK akan Periksa Proyek Pengadaan Vaksin

JAKARTA, Jowonews- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan proses pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 untuk menjaga agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan regulasi dan tata kelola. “Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (9/1). Agung mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19, pada Jumat (8/1). Diskusi dalam pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, juga meliputi berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin. “Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit,” kata Ketua BPK sebagaimana dilansir Antara. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin Covid-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia. Pengadaan vaksin itu antara lain berasal dari perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebanyak 50 juta dosis serta kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebanyak 50 juta dosis. Menurut rencana, gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari-April 2021. Rinciannya, untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang. Selanjutnya, pada gelombang kedua pada April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi. Sementara sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.