Jowonews

Logo Jowonews Brown

DPR Ingin Pastikan Pemerintah Penuhi Hak-hak Rakyat

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa lembaganya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan ingin memastikan pemerintah melalui program pembangunan, dapat memenuhi hak-hak rakyat. “Salah satu elemen penting dalam isu HAM adalah hak Ekonomi, sosial dan budaya yang bermuara pada terwujudnya kesejahteran umum warga negara. Pemerintah harus memenuhi hak-hak tersebut,” kata Puan … Baca Selengkapnya

Soal Pemilu Serentak Dievaluasi, Ketua Komisi II DPR Sudah Setuju

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung, menilai pelaksanaan Pemilihan Umum serentak harus dievaluasi karena dalam pelaksanaannya pada 2019 banyak menimbulkan persoalan. “Mungkin nanti ada perubahan mendasar terkait kepemiluan kita terutama soal serentak harus dievaluasi,” kata dia, kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu. Menurut dia, Komisi II DPR sepakat untuk merevisi UU Kepemiluan yaitu … Baca Selengkapnya

PKB Dorong DPR Bentuk Pansus Terkait Korupsi Jiwasraya

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mendorong agar segera dibentuk panitia khusus (Pansus) DPR terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi Jiwasraya. Adanya dugaan korupsi yang terjadi di salah satu BUMN ini harus diperkuat dengan upaya politik dengan harapan bisa mempercepat proses penyelesaian masalah. “Pansus Jiwasraya ini hadir karena adanya … Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usulkan Pemerintah Menanggung Ganti Rugi Korban First Travel

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengusulkan kepada pemerintah agar ikut menanggung ganti rugi korban penipuan umrah oleh First Travel. “Negara agar terlibat dalam pemberangkatan umrah korban penipuan karena izin perseroan terbatas (PT) dan izin travel oleh negara,” kata dia di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan negara juga terlibat melalui Otoritas … Baca Selengkapnya

Ketua DPR Nilai Amandemen UUD 1945 Jangan Melebar Sampai Tambah Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai amendemen UUD 1945 lebih baik dilakukan secara terbatas namun jangan sampai melebar apalagi hingga mengatur terkait penambahan masa jabatan Presiden. “Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar kemana-mana,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Hal … Baca Selengkapnya

DPR Menilai Kejaksaan Agung Punya Dasar Hukum Tolak CPNS LGBT

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid menilai Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum pasti memiliki dasar hukum dalam membuat kebijakan, salah satunya menolak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di institusi tersebut. “Sebagai salah satu lembaga hukum, Kejaksaan Agung pasti sangat memahami dasar hukum terhadap penolakan LGBT jadi … Baca Selengkapnya

Terkait Penganiayaan Suporter, DPR Minta Pemerintah Malaysia Minta Maaf Secara Terbuka

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara terbuka kepada Pemerintah Indonesia dan mengawal proses hukum pelaku penganiayaan terhadap suporter tim nasional sepak bola Indonesia. “Ini tergantung pada penyelesaian kasus penganiayaan ini di Malaysia. Apalagi ini masih ada suporter kita yang ditahan Kepolisian Malaysia. Kita akan tuntut itu … Baca Selengkapnya

Istana Tidak Setuju Soal DPR Minta BNN Dibubarkan

JAKARTA, Jowonews.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak setuju dengan usulan pembubaran Badan Narkotika Nasional (BNN) seperti yang disampaikan anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI-P Masinton Pasaribu. “Saya pikir ancaman, kalau dalam militer ini ancaman nontradisional yang perlu segera diatasi persoalan narkoba. Itu ancaman nyata, menurut saya jangan (dibubarkan), saran saya bukan dibubarkan,” kata … Baca Selengkapnya