Jowonews

DPRD Jateng Ingatkan Agar Bantuan Terdampak Corona Tepat Sasaran

SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mengingatkan agar pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih atau terlewat. “Pemprov Jateng dalam melakukan validasi data jaring pengaman sosial masyarakat terdampak COVID-19 harus detil, jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai ada yang kelewatan,” kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid di Semarang, Kamis. Ia menyebut anggaran penanganan kedaruratan COVID-19 juga harus diperuntukkan untuk jaring pengaman kepada masyarakat terdampak serta memenuhi kebutuhan lainnya yang benar-benar diperlukan pada kondisi saat ini. Masyarakat terdampak COVID-19 diantaranya adalah mereka yang kehilangan pendapatan karena aktivitas berhenti seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi, para guru mengaji, buruh harian, hingga pekerja seni atau hiburan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemprov Jateng akan terus melakukan komunikasi termasuk yang menyangkut pola penganggaran agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran dan tepat guna. Sejauh ini, kata dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan COVID-19 di daerah pemilihan masing-masing. Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah kebijakan Pemprov Jateng dalam upaya menanggulangi bencana nasional COVID-19 harus dilakukan secara terorganisasi dengan baik. “Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol,” katanya. Sementara itu, Pemprov Jateng bersama 35 pemerintah kabupaten/kota melakukan sinkronisasi data para penerima bantuan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 agar tepat sasaran. “Kami akan sinkronisasi (data penerima bantuan)dengan kabupaten/kota agar tidak ‘overlap’ sehingga yang saya tawarkan, desa dihitung dulu, Kemensos dimasukkan dulu, jadi kami bisa menambahi kabupaten/kota mana yang kurang, nanti proporsionalitasnya berdasarkan kebutuhan yang memang tidak sama,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (jwn5/ant)

DPRD Jateng Alihkan Anggaran Rp 18,4 Miliar Guna Penanganan COVID-19

SEMARANG, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp18,4 miliar yang akan dimanfaatkan untuk penanganan virus Corona jenis baru (COVID-19). “Rasionalisasi sebesar Rp18.490.671.000 tersebut berasal dari sejumlah kegiatan diantaranya kunjungan luar negeri, kunjungan dalam dan luar daerah, makan minum rapat, pentas seni tradisional, uji publik, dan sosialisasi empat pilar kebangsaan,” kata Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto di Semarang, Senin. Selanjutnya hasil rasionalisasi anggaran kegiatan dewan bulan April-Mei 2020 itu akan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencukupi kebutuhan dana penanggulangan COVID-19. Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini mengungkapkan kalangan legislatif siap melakukan rasionalisasi anggaran lagi jika masa darurat COVID-19 kembali diperpanjang oleh pemerintah. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 sekaligus mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona, lanjut dia, rapat paripurna DPRD Jateng bakal digelar dengan memanfaatkan fasilitas video conference. “Rapat paripurna hanya akan dihadiri Gubernur, Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan perwakilan fraksi, sedangkan anggota dewan lain ikut paripurna lewat video conference. Nanti teknisnya akan diatur Setwan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng yang akan digelar dalam waktu dekat digelar pada 27 April 2020 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah. (jwn5/ant)

Terus Berinovasi, DPRD Jateng Percepat Transformasi Jadi Parlemen Modern

SEMARANG, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah terus berinovasi mempercepat transformasi menjadi parlemen modern, salah satunya dengan mengubah tata tertib bagi anggota dewan. “Inovasi perubahan tata tertib itu dilakukan guna mengubah sikap dan tingkat kedisiplinan anggota dewan,” kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Bambang Kusriyanto di Semarang, Kamis. Menurut dia, untuk mewujudkan paradigma baru menjadi parlemen modern, maka harus dilakukan penertiban di internal DPRD Provinsi Jateng. “Kalau internal belum tertib, parlemen modern ya tidak bisa tercapai,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu. Ia berpendapat dengan perubahan tata tertib tersebut dapat mengubah pola pikir para legislator, khususnya terkait dengan menghadiri rapat paripurna. “Dulu kehadiran bisa hanya melalui tanda tangan, tapi sekarang harus memenuhi kuorum atau dua pertiga dari seluruh anggota dewan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. Dengan perubahan tata tertib tersebut, Bambang mengatakan tingkat kehadiran anggota DPRD Jateng mencapai 80 persen dalam berbagai agenda rapat maupun pembahasan rancangan peraturan daerah. “Saya mengajak kepada semua anggota dewan untuk lebih banyak melayani dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi,” katanya. (jwn5/ant)