Jowonews

BUMN: Subsidi Elpiji 3 Kg Masih Jalan Dengan Sistem Tertutup

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan subsidi elpiji melon atau tabung 3 kg masih terus dijalankan dengan pilihan sistem tertutup. “Subsidi itu masih jalan, atas saran anggota Dewan banyak yang ingin jalan dengan sistem tutup,” kata Budi Gunadi usai rapat kerja bersama komisi VI di DPR, Jakarta, Senin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri, memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya, menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait. “Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya. Ia menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran. Pemerintah selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah. “Maksudnya subsidi tertutup kami identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi tidak dibatasi, yang menerima tetap menerima. Hanya aja teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk mencegah terjadi ‘kebocoran’,” jelasnya. Arifin menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan. Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Pada 2020, Pemerintah memproyeksikan subsidi LPG 3 Kg sesuai APBN sebesar Rp50,6 triliun. Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada 2018 yang mencapai angka Rp58,1 triliun untuk subsidi LPG 3 Kg. (jwn5/ant)

Pemerintah Diminta Batalkan Kenaikan Harga Elpiji 3 Kg

JAKARTA, Jowonews.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga gas elpiji 3 kg karena akan membebani masyarakat berdaya beli rendah. “Masalahnya, sektor LPG ini dinaikkan maka kehidupan masyarakat akan menjadi beban. Maka, kami ingin rencana pemerintah menaikkan harga LPG, termasuk mengonversi subsidi, dibatalkan,” kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat. Ia menilai kenaikan harga LPG 3 kg memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah karena para pedagang informal selama ini sangat terbantu dengan harga tersebut. Menurut dia, seharusnya yang diupayakan pemerintah adalah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga rencana kenaikan LPG 3 kg dan konversi subsidi LPG ke bentuk lain harus dibatalkan. “Kalau ingin menaikkan, ya, pada LPG yang dimanfaatkan atau dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Beban itu jangan ditambah ke bawah tetapi ke atas,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah selalu mengatakan bahwa subsidi akan diberikan kepada sektor lain. Namun, kenyataannya tidak efektif, misalnya membangun jalan yang tidak selalu dimanfaatkan rakyat, tetapi untuk industri. Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg mulai Semester II 2020 sehingga nantinya subsidi yang selama ini harganya murah akan diubah menjadi langsung diberikan kepada masyarakat miskin. Dengan demikian, nantinya harga LPG 3 kg akan naik karena disesuaikan dengan harga pasar, seperti LPG 12 kg. Namun, kata Presiden Jokowi, perubahan skema penyaluran subsidi tersebut belum diputuskan. (jwn5/ant)