Jowonews

Belum Ada Varian Virus Corona Baru di Kudus

KUDUS, Jowonews- Walau terjadi lonjakan kasus penyebaran virus corona di Kabupaten Kudus, hingga saat ini belum ditemukan adanya virus Corona varian baru di daerah tersebut. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito usai rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus beserta forkompinda setempat di ruang Command Center Dinas Kominfo Kudus, Rabu (3/6). “Nantinya ada bagian tersendiri yang akan melacaknya. Nanti juga ada pendampingan dari BNPB untuk itu semua,” ujar Ganip Warsito yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ia menegaskan pihaknya akan berupaya maksimal untuk menghentikan penambahan kasus Covid-19. Tren penambahan kasus baru selama dua hari terakhir juga mulai menurun. Menurut dia peran masyarakat sangat besar dalam menekan lonjakan kasus tersebut, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, melalui 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi). “Kami juga akan menegakkan lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan setegak-tegaknya. PPKM mikro menjadi strategi untuk mencegah, melaksanakan disiplin prokes, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta 3T (tracing, testing, treatment),” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Sementara kesulitan yang dihadapi Pemkab Kudus, kata dia, sudah disepakati akan memberikan dukungan dan penguatan. Sedangkan penegakan protokol kesehatan dan PPKM mikro oleh babinsa dan babinkhamtibmas serta tokoh masyarakat akan dibantu personel dari Kodam. Terkait dengan penuhnya UGD (unit gawat darurat) di RSUD Loekmono Hadi Kudus, kata Ganip, akan diatur lagi sehingga bisa dipilah antara pasien dengan gejala ringan, sedang, maupun berat agar bisa ditangani dengan cepat. Kekurangan tenaga kesehatan juga sudah dibantu dari Pemprov Jateng dengan menambah 60 orang perawat. Sedangkan kekurangan tenaga medis bisa didukung dari pemerintah pusat.