Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Komisi C Monitor Kinerja Keuangan BPR BKK Cabang Demak

oleh
Komisi C Monitor Kinerja Keuangan BPR BKK Cabang Demak

DEMAK – Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring ke PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Demak, Senin (6/3/2023). Pada kesempatan itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Agus Prasetyo menyampaikan, berdasarkan evaluasi OJK, BPR BKK yang ada di Jateng masih dalam posisi sehat.  Dikatakan, ada beberapa yang menjadi catatan, diantaranya ada BPR BKK yang modal intinya sudah mencapai Rp 10 miliar. Sehingga, konsekuensinya BPR tersebut harus ada komisaris independen.  “BPR BKK yang asetnya sudah sampai Rp 1 triliun itu di BPR BKK Purwodadi dan Purwokerto. BPR BKK Karangmalang Rp 800 miliar dan BPR BKK Lasem Rp 700 miliar. Sementara, di BPR BKK Jepara, Wonogiri, dan Banjarnegara kisaran Rp 500 miliar,” ungkapnya. Ia menambahkan semua BPR BKK harus memenuhi tata kelola yang diwajibkan regulasi dan sesuai dengan Peraturan OJK. Pada 2023, sudah ada pengisian pemenuhan tata kelola. Selain direksi dan komisaris juga berkait dengan satuan kerja manajemen resiko. Karena, sekarang penilaiannya paling besar adalah tata kelola dan hal itu menjadi keharusan BPR BKK.  Sementara dalam paparannya, Wakil Kepala Cabang BPR BKK Perseroda Cabang Demak Rusyadi Yogo Kusumo menyampaikan BPR BKK Cabang Demak mempunyai 5 kantor kas. Diantaranya Kantor Kas Bonang, Guntur, Karanganyar, Sempet, dan Kantor Kas Kebonagung. Datanya mencatat, secara kinerja keuangan, aset pada 2021 sebesar Rp 182,7 miliar turun menjadi Rp 175,9 miliar pada 2022. Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Rp 169,1 miliar turun menjadi Rp 165,8 miliar. Kredit pada 2021 dari Rp 130,2 miliar turun menjadi Rp 126,1 miliar. Dan, Laba dari Rp 12,9 miliar turun menjadi Rp 9,2 miliar. Penurunan tersebut disebabkan ada permasalahan fraud di Kantor Cabang Demak rentang waktu Januari sampai Juli 2022. Setelah diselesaikan dengan gerak cepat, kata dia, pada semester dua, Juli sampai Desember kembali ada peningkatan. “Kredit pada 2021 sejumlah Rp 130 miliar semester pertama, drop menjadi Rp 108 miliar. Turun Rp 22 miliar. Setelah masalah tertangani, pada Semester dua, kredit meningkat meningkat Rp 18 miliar menjadi Rp 126,1 miliar. Mudah-mudahan, pada 2023 ini bisa lebih baik dari 2021,” ungkapnya. Ia menambahkan pada Januari 2023 laba nomor 3 di Jateng, masih di bawah Tegal dan Brebes. Tapi di Bulan Februari 2023, laba sudah menyalip Tegal dan Brebes, sudah nomor 1 se Jawa Tengah. Hal ini menunjukan potensi di Demak ini bagus, dengan target pada Desember 2023 bisa tetap nomor 1 dan labanya mencapai Rp 16,3 miliar. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menyoroti masih ada persoalan pada 2022 lalu sehingga terjadi fraud yang menyangkut SDM. “Makanya, dengan datangnya kami disini bisa mengetahui persis sehingga pada depan akan kita evaluasi lagi. Inilah cara kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal lebih parah,” ungkap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng itu. Ia menambahkan pengalaman pahit yang pernah terjadi pada BKK Pringsurat dan Klaten menjadi pelajaran berharga. Ke depannya, diharapkan jangan sampai terjadi lagi di Jateng. “Makanya, kita berkolaborasi dengan Biro Perekonomian dan teman-teman BPR BKK di Jateng. Bersama mengawal agar berjalan dengan baik,” tandasnya. 

Komisi A Dorong Intensifkan Koordinasi antarpenyelenggara Pemilu

oleh
Pemilu Demak

DEMAK – Komisi A menilai komunikasi yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak dan Pemkab setempat telah berjalan baik. Ini dibuktikan dengan lancarnya proses penyelenggaraan yang tergolong lancar tanpa kendala yang berarti. Kecuali urusan data kependudukan yang dirilis pusat, yakni  masih ditemukannya data-data administratif kependudukan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Apresiasi itu mengemuka dalam pertemuan Komisi A dengan jajaran KPU Demak dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU setempat, Senin (6/3/2023) Ketua Komisi A Muhammad Saleh mengatakan di tengah adanya isu dan informasi yang simpang siur mengenai penundaan pemilu, penambahan dan lainnya, pihaknya ingin memastikan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. KPU pun tetap menjalankannya dengan baik pula. Terkait anggaran penyelenggaraan, Saleh memastikan dana cadangan adalah penting mengingat besarnya kebutuhan dana dalam penyelenggaraan pilkada. Dia menemukan di sejumlah kabupaten/kota menganggap dana cadangan atau saving itu tidak diprioritaskan. “Saya melihat di beberapa kabupaten kota menganggap dana cadangan atau saving dianggap gampang, mereka tidak menyadari bahwa anggaran Rp 49 miliar di kabupaten /kota itu sangatlah besar,” kata politikus Partai Golkar itu. Senada, anggota Komisi A lainnya, Deny Septiviant mengungkapkan hasil pertemuan antara pemkab/kota dan pemprov beberapa waktu lalu terkait penganggaran masih banyak daerah yang masih mempertanyakan detail jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak. Masalah ini menandakan kurangnya kesepahaman dan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah yang disebabkan persoalan komunikasi.   “Ternyata masih muncul pertanyaan ditingkat kabupaten mengenai jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak, berartikan belum ada kesepahaman,” ungkap Deny. Ketua KPU Kab Demak Bambang Setya Budi mengakui pihaknya selama ini telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan pemda. Setiap kendala selalu didiskusikan dengan pihak terkait untuk dicari solusinya bersama-sama. Namun mengenai data kependudukan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, diakuinya mengalami kesulitan. Misalnya ditemukan data pemilih tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian dia juga meminta dukungan mengenai penyelenggaraan pemilihan di TPS khusus mengingat di Kota Santri itu banyak terdapat pesantren yang tidak diliburkan. Selain itu banyak juga santri yang berasal dari luar kabupaten

Penerima Program Listrik Gratis Harus Disesuaikan DTKS

oleh
Program Listrik Gratis

SRAGEN – Komisi D DPRD Jateng melihat langsung hasil dari program listrik gratis di kediaman Cristina Sri Wahyuni, warga Kelurahan Sragen Kulon, Sragen, belum lama ini. Cristina merupakan salah satu keluarga miskin masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Jateng. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso turut berdialog dengan Cristina Sri Wahyuni. Bagi Simbah Sri Wahyuni, dirinya senang dapat menerima bantuan pemasangan listrik gratis. Semula tempat tinggalnya itu mendapatkan aliran listrik dari “nunut” tetangganya. Namun kini, bisa terpasang sambungan listrik. Hadi menyatakan, DPRD mendukung program listrik gratis. Bahkan program ini masuk menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Jateng 2019-2023. Listrik gratis merupakan kolaborasi program Dinas ESDM dengan PLN Peduli. Di tahun 2022 ada sebanyak 1.670 pelanggan telah menerima bantuan penyambungan baru dan instalasi listrik gratis. Lokasi terbagi dalam wilayah Demak, Klaten, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Tegal, Magelang dan Sragen. Tujuan program listrik gratis untuk meningkatkan produktivitas warga miskin dalam bekerja untuk penambahan kesejahteraan di keluarga. “Penekanan kami supaya program ini jangan disalahgunakan. Yang utama bantuan listrik gratis ini diberikan untuk warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Dinsos. Harus ada kesesuaian dengan by name by addres (BNBA). Kedua untuk warga yang memang rumahnya belum teraliri listrik,” kata Hadi. Kepala Cabang Wilayah Solo Dinas ESDM Jateng Abdul Charis menyampaikan catatan program listrik gratis adalah kesesuaian penerima program BNBA. Camat Sragen yang hadir sendiri menyampaikan masih cukup banyak masyarakat yang membutuhkan program ini, tidak terkecuali daerah kota seperti Kelurahan Sragen, Kec Sragen ini. Diharapkan masyarakat dan pihak kecamatan program ini dapat berlanjut di tahun mendatang. Alur pemberian bantuan listrik gratis dimulai dari pendataan warga yang masuk dalam DTKS untuk dicocokkan dengan basis data terpadu (BDT) dari PLN. Warga yang masuk dalam DTKS dan BDT tersebut adalah warga yang berhak mendapatkan bantuan listrik gratis. Permasalahan yang sering ditemukan di lapamngan antara lain ketidaksinkronan antara DTKS di dinas atau kementerian sosial dengan data BDT milik PLN. Ada pula permasalahan status tanah berada di tanah Negara, jarak sambungan rumah antarrumah terlalu jauh, ketidaksesuaian nomor induk kependudukan (NIK) dengan nama dan alamat. Selain itu penggunaan NIK warga berhak mendapatkan bantuan listrik gratis oleh warga tidak berhak.

DPRD Minta KPU Jalankan Tahapan Pemilu dengan Baik dan Benar

oleh
KPU Jateng

SURAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta jajaran penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU supaya teliti serta fokus pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sukirman saat sambutan pembukaan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dam Anggota DPRD Jateng di Hotel SwissBell, Surakarta (3-5/3/2023). Pesta demokrasi terbesar ini harus menjadi perhatian khusus bagi segenap masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah. “Tahapan Pemilu ini sudah dimulai, maka sistem penyelenggaraan yang akan dilakukan pada Pemilu 2024 mendatang harus menjadi pembahasan serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tambahnya. Paulus Widiantoro selaku Ketua KPU Jateng mengatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah disepakati melalui PKPU No 3/2022. Selanjutnya, tahapan Pemilu 2024 yakni perencanaan program dan  anggaran serta penyusunan peraturan,  pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pencalonan anggota DPD, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, penetapan peserta pemilu, pencalonan anggota DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, pengucapan sumpah janji, penetapan hasil pemilu, rekapitulasi hasil suara dan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Menambahkan, Kuswanto selaku narasumber dari Ditjen Otda Kemendagri mengatakan, ada beberapa indikator sebagai ukuran keberhasilan pemilu. Sementara dalam sambutan penutupan acara, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menyatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Sekarang ini sedang dalam tahapan pemutakhiran data yakni pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Tahapan ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting, mengingat daftar pemilih merupakan ruhnya Pemilu. Sehingga, mari kita sama-sama bersinergi untuk melakukan pengawasan agar dapat memastikan bahwa pelaksanaan pencocokan dan penelitian  di lapangan berjalan dengan baik. Karena melalui pencocokan dan penelitian ini, permasalahan data yang nyaris setiap tahun pemilu muncul seperti data ganda, data orang meninggal masih tercatat, dsb, dapat diselesaikan. Selain itu, isu-isu strategis mengenai polarisasi politik, penggunanaan media sosial, dan berbagai macam isu hoaks dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus mendapatkan perhatian serius. Langkah-langkah pencegahan dan pendidikan politik kepada masyarakat harus terus didengungkan, untuk memastikan tidak ada pembelahan masyarakat akibat polarisasi politik juga akibat adanya hoaks dan ujaran kebencian yang dimungkinkan akan turut mewarnai Pemilu 2024. “Mari kita sama-sama memaksimalkan tugas pokok dan fungsi-fungsi kita, untuk menjaga iklim demokrasi kita dapat berjalan dengan damai, adil, aman, dan kondusif, serta terbebas dari aktivitas-aktivitas kampanye hitam yang membelah dan memecah masyarakat,” pintanya.

BPHN Apresiasi JDIH Setwan Jateng

oleh
JDIH Setwan

GEDUNG BERLIAN – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM menyambangi Gedung Berlian, tepatnya di Ruang Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng. Dalam kunjungan itu, Kepala Pusat JDIHN Nofli diterima Kepala Bagian Persidangan Setwan Provinsi Jateng Edy Iswanto beserta jajarannya didampingi Iwanuddin Iskandar selaku Kepala Biro Hukum Provinsi Jateng. Pada kesempatan itu, Nofli mengatakan pihaknya melihat substansi penilaian pendokumentasian produk hukum yang ada di JIDH Setwan. Selain itu, ia juga mengapresiasi adanya wadah sarana/ prasana JDIH yang nyaman untuk masyarakat di Kantor Setwan, Gedung Berlian. Menurut dia hal itu mampu meningkatkan atensi masyarakat untuk memperoleh informasi seputar produk hukum di DPRD Provinsi Jateng. “Harapan ke depan, tentunya semakin baik dalam peningkatan dokumentasi hukum dan melakukan peran JDIH sesuai standar Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019,” kata Nofli. Senada, Edy Iswanto juga mengungkapkan pihaknya sudah memaksimalkan fungsi JDIH Setwan Provinsi Jateng. Tujuannya semata agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Kami selalu meningkatkan kualitas diri, website, dan sarana/ prasarana agar menjadi JDIH Setwan Provinsi Jateng yang unggul,” harap Edy didampingi jajarannya diantaranya Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan Lina Mayanti Harahap, Perancang Peraturan Perundang-undangan Novi Herawati, dan Perisalah Legislatif Ahli Muda Yohan Fitriadi.

Bagus, Kredit Macet di Bank Jateng Cabang Sukoharjo Masih Rendah

oleh
Kredit Macet Bank Jateng

SUKOHARJO – Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengapresiasi hasil kinerja operasional yang telah dicapai Bank Jateng Cabang Sukoharjo. Pasalnya, bank itu masih mampu memenuhi target usai badai pandemi yang menyerang hampir keseluruhan sektor, terutama perbankan. Dalam rangka monitoring pengelolaan dan pencapaian kinerja Bank Jateng Sukoharjo, baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangannya yang masih stabil dan berkurangnya kredit macet. “Sangat bersyukur sekali. Tadi, dipaparkan sudah sangat baik. Capaian NPL (non-performing loans/ kredit macet)-nya 0,31 persen. Hal itu saya kira merupakan prestasi yang sangat luar biasa, layak diberikan apresiasi,” katanya. Tak hanya itu, dari diskusi bersama jajaran Bank Jateng Cabang Sukoharjo, Sriyanto juga menilai secara umum nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) masih cukup tinggi. Dengan kata lain, kesehatan Bank Jateng juga sangat baik. “Tadi sudah dipaparkan juga, secara umum saja tadi kami lihat DPK-nya juga sangat tinggi. Artinya, kesehatan bank juga lumayan bagus. Secara umum sudah sangat bagus,” imbuh Politikus Partai Gerindra itu. Meski demikian, Komisi C menghimbau Bank Jateng untuk tetap memperhatikan kearifan lokal, mengingat di setiap daerah memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Dari situ, potensi-potensi tetap harus dikejar untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ke depan, mungkin di sini lebih memperhatikan lagi kearifan lokal daerah. Hal ini untuk apa? Untuk menggali potensi-potensi di masing-masing sektor. Dengan begitu, kemungkinan untuk dapat menghasilkan pendapatan bisa lebih banyak lagi. Harapan kami, kinerja yang sudah baik ini terus dipertahankan dan perlu ditingkatkan,” tandasnya.

Komisi D Soroti Perkembangan KITB

oleh
KITB

BATANG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan pihak pengelola kawasan industri terpadu Batang (KITB), baru-baru ini, membahas soal perkembangan kawasan yang mampu menarik banyak investor. Seperti dikatakan Direktur Kelembagaan & Humas Fakhrur Rozi, KITB nantinya dibentuk komite khusus untuk merealisasikan area kawasan yang green, smart, modern, & sustainable.  Dikatakan pula, seluruh perusahaan dan investor disana akan dibantu untuk menciptakan desain bangunan yang rapi dan memiliki kualitas bangunan yang baik. Pihaknya menjelaskan saat ini sudah mempunyai instalasi pengelolaan air limbah dan akan ada monitoring kualitas limbah di masing-masing tenant/ pabrik sehingga ke depannya tidak ada isu mengenai limbah lingkungan. “Akan ada konsep zonasi jadi nanti industri food dan manufaktur tidak dijadikan satu sehingga tidak akan mengganggu aktivitas satu sama lain. Zona pertama ada pabrik kaca, keramik, sepatu, dan PVC. Ada kluster kepatuhan dan standarisasi limbah yang harus dipedomani semua tenant,” katanya.  Menanggapinya, Komisi D menyadari, dengan adanya KITB tersebut, maka nantinya mampu memancing masuknya investor yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Seperti disampaikan Anggota Komisi D, Benny Kardani, KITB yang dapat mengangkat potensi industri dan pertumbuhan ekonomi di Jateng. Meski begitu, ia mengingatkan, semua yang terlibat dalam KITB harus memastikan aspek lingkungan bisa diperhatikan dengan baik. Daya dukung dan daya tampung kawasan yang akan dibuka juga harus tetap memperhatikan resiko. “Harus dipastikan mana daerah tangkapan air dan berapa besaran limpasan air yang dihasilkan. Resiko dampak pada lingkungan juga bisa terjadi pada zona kawasan industri dan perdagangan. Harus ada langkah antisipasi jika ada potensi dampak lingkungan dari rencana yang disiapkan,” tegas Politikus PKB itu. Sependapat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengatakan temuan biasanya terjadi apabila kawasan industri sudah mulai berjalan. Ia berharap, dengan adanya KITB itu, dapat membuat daerah penyangga lebih maju. “Di beberapa tempat, realisasi industri jadi mengurangi debit air lahan pertanian di sekitarnya. Ketika dampak lingkungan tidak diperhatikan, maka akan ada kesemerawutan di dalam daerah penyangga. Jangan sampai kehadiran KITB malah mengurangi kualitas di daerah sekitarnya,” tegas Legislator PKS itu.

Bahas Raperda Kedaulatan Pangan bersama Dishanpan & Distanbun

oleh
Raperda Kedaulatan Pangan

UNGARAN – Dalam penyusunan Raperda tentang Kedaulatan Pangan, Komisi B DPRD Provinsi Jateng terus melakukan pendalaman materi untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Seperti saat Komisi B menyambangi Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun) di Komplek Tarubudoyo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang pada Rabu dan Kamis (1-2/3/2023). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan, dalam persoalan pangan, hal itu bukan hanya soal ketersediaan makanan. Namun, segala aspek dalam proses ketahanan pangan itu sendiri. “Jadi, ruang lingkup ketahanan itu banyak, tadi semua aspek tadi kita diskusikan. Sehingga, saat mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, nantinya bisa diminimalisir,” katanya. Dikatakan, Komisi B mengusulkan Raperda Kedaulatan Pangan itu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi aman, jumlah yang mencukupi, kualitas terjamin, merata dan terjangkau. Selanjutnya, raperda tersebut mencakup kualitas pemanfaatan pangan dengan baik, kemudian sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Substansi raperda tersebut untuk mengatur ketahanan pangan, cadangan pangan, diversifikasi pangan, pendistribusian, lahan, kualitas dan kuantitas, serta peran pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” tandasnya. Sebelumnya, Komisi B sudah melakukan konsultasi ke Badan Pangan Nasional. Konsultasi itu dilakukan untuk mendapatkan masukan/ informasi dalam penyusunan Naskah Akademik (NA). “Ini masih tahap awal, konsultasi ke Badan Pangan Nasional. Tadi, kami berdiskusi dan mendapatkan banyak masukan. Informasi-informasi tersebut kami jadikan bahan untuk penyusunan NA raperda inisiatif Komisi B,” ungkapnya. Dalam hal ini, Dishanpan Provinsi Jateng menilai populasi penduduk dan ketersediaan lahan turut menjadi penunjang masalah kedaulatan pangan dalam negeri. Kawasan pertanian berkelanjutan juga perlu dilakukan supaya lahan pertanian tetap terjaga. Sementara, Distanbun Provinsi Jateng menilai diversifikasi pangan sudah harus mulai digalakkan. Pemerintah sedang mendorong daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/ nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.