Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Komisi B Sambangi Istana Gebang Blitar

oleh
Komisi B Sambangi Istana Gebang Blitar

BLITAR – Berkunjung ke Istana Gebang pada Senin (13/2/2023), yang merupakan situs bersejarah, Komisi B DPRD Provinsi Jateng merasa kagum karena bangunan rumah itu merupakan rumah masa remaja Presiden Soekarno (Bung Karno). Seperti diungkapkan Sekretaris Komisi B, Ngainirichardi, yang bangga dapat mengunjungi rumah Proklamator dan Presiden RI pertama. Istana Gebang menjadi obyek wisata sejarah di Kota Blitar karena masih tersimpan beberapa barang peninggalan Bung Karno dan keluarga. Selain berfungsi sebagai museum peninggalan Bung Karno, bangunan itu juga menjadi tempat perayaan haul Bung Karno dan pagelaran kesenian. “Ternyata, rumah itu dulunya milik seseorang dari Belanda, pegawai perusahaan kereta api saat itu. Kemudian, ayah Bung Karno, Soekemi Soestrodihardjo, berpindah tugas dari Mojokerto ke Blitar dan membawa keluarganya. Banyak peninggalan-peninggalan seperti mesin ketik, sepeda, dan sampai gamelan milik Ayah Pak Karno. Adanya Istana Gebang itu juga dapat meningkatkan PAD di Kota Blitar,” katanya. Dipandu guide Mbak Kintan, Rombongan Komisi B mendapat penjelasan seputar Istana Gebang. Kintan menjelaskan pada 2010 rumah milik Bu Sukarni itu dibeli oleh Pemerintah Kota Blitar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Rumah tersebut pun difungsikan sebagai museum dan keberadaannya dijaga sebagaimana asli sejak dahulu. Sebagai informasi, Istana Gebang dibangun pada 1884 bersamaan dengan pembangunan stasiun KA Blitar. Keluarga Bung Karno mulai menempati rumah tersebut antara 1917-1919. Saat itu, Bung Karno, yang lahir pada 6 Juni 1901, baru menginjak masa remaja yakni antara 16-18 tahun.

BUMDes Berperan Tekan Kemiskinan Desa

oleh
BUMDes Berperan Tekan Kemiskinan Desa

MADIUN – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu berperan menekan tingkat kemiskinan di pedesaan. Hal itu terbukti saat Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendapatkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) Kabupaten Madiun bahwa BUMDes ikut terlibat dalam pengelolaan bantuan keuangan desa (Bankeudes) sehingga tidak ada lagi ‘desa miskin’ di Kabupaten Madiun. Seperti diungkapkan Joko Lelono selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun saat berdiskusi dengan Komisi A di Kantor Dinas PMD, baru-baru ini. Dikatakan, Kabupaten Madiun kini sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal sehingga sekarang hanya ada 3 kategori yakni Desa Maju, Berkembang, dan Mandiri.  “Untuk menunjang pemberdayaan desa, kami menggunakan beberapa strategi dan inovasi salah satunya adalah kemitraan. Dimana dengan kemitraan, maka masyarakat akan mendapat sokongan dana untuk unit usaha mereka,” katanya. Ia menegaskan setiap BUMDes harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur Dinas PMD. Jika ada Bumdes yang tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut, maka BUMDes di non-aktifkan. “Kami punya satu aplikasi digital yang terintegrasi dengan BUMDes-BUMDes di daerah. Alat itu digunakan sebagai ‘alat paksa’ agar BUMDes mengikuti tahapan-tahapan sehingga kami dapat mengontrol BUMDes. Dengan begitu, mampu meminimalisir Desa Miskin di Kabupaten Madiun,” tambahnya. Mendengarnya, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Saleh mengapresiasi perencanaan anggaran untuk Bankeudes di Kabupaten Madiun sehingga tidak ada Desa Miskin. Dengan perencanaan anggaran Bankeudes yang baik itu, diharapkan tidak ada penyelewengan dari fungsi anggaran tersebut. Ia juga menyinggung terkait perencanaan alokasi dana yang diharapkan mampu tepat sasaran. “Saya ambil contoh dari Pak Kadis, BUMDes yang berkembang di Madiun merupakan BUMDes dari Desa Jiwan. Perkembangannya begitu pesat dari tahun ke tahun sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa tersebut,” terang Ketua Komisi A. Senada, Soenarno selaku Anggota Komisi A juga mengapresiasi bahwa kini sudah tidak ada lagi Desa Miskin di Kabupaten Madiun. Ia menilai kesejahteraan desa di Kabupaten Madiun sudah mulai merata. “Hal itu yang perlu kita banggakan bersama bahwa sekarang tidak ada lagi Desa Miskin di Madiun. Berbeda dengan di Jateng, yang masih cukup banyak, bahkan tergolong kemiskinannya ekstrim,” tandas Soenarno. 

Jateng Harus Raih Target Opini WTP dari BPK

oleh
Jateng Harus Raih Target Opini WTP dari BPK

JAKARTA – Pemprov Jateng mampu meraih 11 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Untuk itu, pemprov perlu menyiapkan kembali secara serius agar opini WTP tersebut dapat terus diraih. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman usai mengikuti acara ‘Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 2022’ di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023). Disana, ia hadir bersama Sekda Provinsi Jateng Sumarno. Ia mengatakan, saat acara berlangsung, BPK RI memberikan beberapa arahan berupa sinkronisasi regulasi yang diterapkan BPK ke pemerintah daerah. Selain itu, BPK juga menyerahkan surat tugas pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. “Acara ini dilakukan BPK agar saat pemeriksaan ke daerah nantinya lebih terkonsolidasi dan rapi. Daerah pun mendapat arahan yang jelas saat menyiapkan dokumen-dokumen dalam pemeriksaan nantinya,” terangnya. Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Slamet Kurniawan menjelaskan ‘entry meeting’ itu sebagai penanda dimulainya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Pertemuan tersebut merupakan bentuk komunikasi pemeriksaan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa dan mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan. “BPK berharap komunikasi antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa dapat terlaksana secara efektif. Auditur berhak mendiskusikan temuan dengan tim pemeriksa dan memberikan klarifikasi atas bukti-bukti sehingga jelas dan valid agar tidak ada perbedaan pendapat terkait temuan pemeriksaan untuk memudahkan tindak lanjutnya,” kata Slamet dalam sambutannya. “Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang akan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD selambatnya-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari Kementerian, Lembaga, atau pemerintah daerah,” paparnya.

Kemiskinan Jateng Jadi Sorotan DPRD

oleh
Kemiskinan Jateng Jadi Sorotan DPRD

SEMARANG – Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi sorotan DPRD dalam acara ‘Musrenbang 2023 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026.’ Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sukirman saat memberikan sambutan, Jumat (3/2/2023) di Gedung Gradhika Bhakti Praja.  “Dalam konteks kemiskinan, dalam program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Jateng, kepala daerah bisa lebih detail mendata seluruh warga-warga yang miskin. Mungkin memang agak sedikit kerepotan, harapannya angka kemiskinan dapat kita turunkan,” ungkap politikus PKB itu. “Kami berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak dapat menjadi isu strategis dan menjadi kebijakan prioritas pembangunan dalam RPD 2024 – 2026. Jadi hal tersebut bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan kita bersama,” tandasnya. Dalam acara musrenbang tersebut, dia juga menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 masih ditemukan beberapa target sama, bahkan ada yang menurun dari tahun sebelumnya. Untuk itu beberapa masih harus dikoreksi supaya menjadi semakin baik lagi. “Sebagai contoh, kemiskinan tahun 2024 dan 2025 ditargetkan sama dalam dokumen RPD di tahun 2024-2026 yaitu 9,06 sampai 8,96%. Selanjutnya indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 66,28 sampai 66,30. Dimana target tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 67,53,” ungkapnya. Selain itu, dalam bidang politik, DPRD juga telah memfokuskan untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 baik pemilu Presiden, DPR-RI, DPRD maupun Kepala Daerah. Sehingga kondusivitas salah satu wilayah menjadi perhatian untuk RPD 2024 – 2026, RKPD Provinsi Jateng 2024 untuk menjadikan kehidupan masyarakat aman, damai, dan bersatu. Beberapa permasalahan masih perlu didiskusikan kembali dalam forum-forum berikutnya. Sehingga penyampaian kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dapat terlaksana semaksimal mungkin.

Komisi A Segera Konsolidasikan Permasalahan Tahapan Pemilu 2024

oleh
Komisi A Segera Konsolidasikan Permasalahan Tahapan Pemilu 2024

BLORA – Komisi A DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Bawaslu Blora guna mengetahui kesiapan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam hal pengawasaan. Pada Selasa (8/11/2022), rombongan dipimpin anggota Denny Septivian diterima komisioner Bawaslu Anny Asiyah dan Abdul Rozaq. Denny menyampaikan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah kantor Bawaslu kabupaten/kota. Masalah anggaran masih banyak ditemukan, terutama soal penentuan honorarium petugas pengawas kecamatan. “Maka dari itu kami di sini ingin memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu di 2024 khususnya di Blora ini,” katanya.  Lain lagi yang disampaikan Sulistyorini, dia mengamati bahwa Blora termasuk salah satu kabupaten dengan tingkat temuan kasus pelanggaran politik uang tinggi. “Bawaslu perlu kerja maksimal untuk meminimalisasi politik uang yang terjadi di setiap pilkada,” kata Rini, begitu dia akrab disapa.  Disampaikan oleh anggota Komisi A Stephanus Sukirno, pembentukan Bawaslu untuk melakukan pengawasan di tiap tahapan pilkada. “Jika saja elemen yang teerlibat dalam pelaksanaan pemilu tidak ada pelanggaran, kiranya Bawaslu tidak akan terbentuk, kan begitu,” katanya santai.  Menanggapi hal tersebut,  Anny menjelaskan, Bawaslu Blora sudah melaksanakan berbagai upaya pencegahan. Di antaranya dengan membentuk Desa Antipolitik uang. Sekarang ini baru terbentuk di 17 desa. Tidak dipungkiri masalah pembentukan desa itu terbentur pendanaan. Tak hanya itu Bawaslu Blora juga membentuk Saka Adhiyaksa di tiap sekolah sebagai bentuk sosialisasi terhadap pelajar. Anny juga  menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan berkirim surat kepada Sekda, Camat dan stakeholder lain. Serta pengawasan tahapan yang sedang berjalan, yakni pencocokan dan penelitian data. Sedangkan Surulul Fuad dan Soetjipto memberikan apresiasi kepada kierja bawaslu Kabupaten Blora atas kinerja yang sudah dicapai selama ini. Mewakili Komisi A, Denny berjanji akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu Jawa Tengah terkait dengan anggaran sehingga pengawasan pemilu bisa dimaksimalkan. Pada akhir pertemuan, Mujaeroni juga menyampaikan harapannya bahwa ketika di TPS, salah satu partai tidak ada saksinya, harusnya Panwas TPS bisa menjai saksi atas segala pelanggran yang ada.

Bagus, Pendapatan Kebun Benih TPH Masaran Sragen

oleh
Bagus, Pendapatan Kebun Benih TPH Masaran Sragen

SRAGEN – Dalam kegiatan monitoring kinerja pendapatan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng mendatangi salah satu kebun benih di Solo Raya. Yakni, Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Masaran Kabupaten Sragen, Jumat (4/11/2022).  Saat berdiskusi dengan pihak pengelola, Kepala Balai Benih Tanaman Pangan & Hortikuktura Wilayah Surakarta Suryono Budi Santosa selama ini kinerja kebun benih mampu melaksanakan fungsi sosial kepada masyarakat sekitar. “Disini, luas kebun 6 hektare dan sebagian besar untuk fungsi sosial seperti adanya bagi hasil untuk masyarakat. Ada juga ponpes yang ingin belajar. Selain itu, disini juga memproduksi pupuk organik. Hanya saja kendalanya lebih ke fasilitas gudang dan peralatan banyaj yang rusak,” katanya didampingi Koordinator Kebun Benih TPH Masaran Sragen Trie Jumanto. Soal pendapatan, datanya menyebutkan, pada 2020 dari target PAD sebesar Rp 184,32 juta terealisasi Rp 304,06 juta dengan anggaran operasional Rp 207,65 juta. Pada 2021, dari target Rp 214,28 juta terealisasi Rp 108,87 juta dengan anggaran operasional Rp 170,38 juta. Pihak pengelola kebun benih meyakini, dengan anggaran Rp 85,30 juta, mampu mencapai target PAD Rp 285,78 juta. Karena, hingga 4 November 2022 sudah tercapai Rp 258,32 juta. Mendengarnya, Anggota Komisi C, Sarno, mengakui persoalan kurangnya fasilitas perlu dibenahi, mengingat kebun benih melaksanakan fungsi sosial. Anggota Komisi C lainnya, Nurul Hidayah, juga mengakui hampir setiap kebun benih memiliki kendala sarana dan prasarana. “Dalam hal ini, sudah seharusnya persoalan sarana prasarana segera dibenahi karena kebun benih itu memiliki fungsi sosial untuk sektor pertanian,” kata Nurul. Sementara, Anggota Komisi C Siti Rosidah mengaku sangat apresiatif dengan kinerja kebun benih. Karena, hingga tahun ini penerimaan pendapatannya sudah cukup baik. “Di tengah keterbatasan, kebun benih kinerja pendapatannya bagus,” kata Rosidah

BUMDes Harus Profesional Kelola Desa Wisata

oleh
BUMDes Harus Profesional Kelola Desa Wisata

KARANGANYAR – Di Karanganyar sekarang ini banyak bermunculan desa wisata. Seperti di Desa Dawung, kini ada agrowisata dinamakan Kembang Desa Dawung dengan menawarkan taman bunga dan kebun buah. Saat ini pihak BUMDes setempat tengah membangun beberapa spot seperti kolam renang serta waterboom supaya pengunjung bisa berlama-lama di tempat itu. Tak hanya itu juga ada wisata petik anggur. Pada Selasa (1/11/2022), Komisi B mendatangi objek wisata tersebut. Mereka mengitari kawasan itu, bahkan melihat-lihat aneka bunga. Ketua Komisi B Sumanto menyatakan, pengembangan objek wisata harus direncanakan secara matang. Harus ada nilai jual yang ditawarkan termasuk ada yang membedakaan dengan objek wisata lainnya. “Desa wisata adalah barometer pendapatan desa, maka perlu proses panjang setiap pengembangan dan inovasi untuk menarik pengunjung lebih banyak. Terlebih, di Kabupaten Karanganyar sendiri sudah banyak desa wisata muncul dan jika menerapkan konsep serupa maka cukup sulit mendatangkan wisatawan. Harus ada pembelajaran lebih perinci, keunikan setiap desa mulai dari kondisi geografis alam hingga produk pertanian bisa diolah lebih baik,” jelas legislator asal PDI P. Kepala Desa Dawung, Suyandi mengatakan, konsep awal agrowisata Kembang Desa bermula pemanfaatan lahan kosong. Seiring berjalan waktu, terus mencoba menerapkan inovasi pembangunan fasilitas dengan tujuan menarik wisatawan lebih luas dan banyak. BUMDes diharapkan nantinya bisa menjadi penyumbang dana pendapatan desa lebih meningkat setiap tahunnya. “Agrowisata Kembang Desa Dawung dibangun diatas tanah bengkok, pemanfaatan aset milik desa dikembangkan dengan konsep wisata bunga celosia dan taman buah petik. Seiring berjalanya waktu, fasilitas tempat swafoto dan kolam renang waterboom juga dibangun, diharapkan bisa meningkatan pendapatan serta menarik wisatawan. Namun, belum bisa mendatangkan pendapatan sesuai yang diharapkan,” kata dia. Ada Inovasi Anggota Komisi B Mukafi lebih mememinta harga tiket masuk sebaiknya lebih terjangkau. Secara keseluruhan fasilitas di agrowisata dibuat cukup menarik dan tidak terkesan copy-paste desa wisata lainnya. “Jika tiket masuk dibuat konsep terusan, dan ada spot berenang namun banyak wisatawan tidak tertarik maka malah menurunkan pendapatan. Maka harga tiket disesuaikan, dan inovasi tidak harus sama dengan desa lainnya,” terang politikus PKB. Senada, politikus PKB juga anggota Komisi B Muklis lebih ingin pengelolaan desa wisata harus jelas dan terarah bukan faktor latah. Perancangan harus ada konsep kajian yang jelas diiringi ada keunikan yang ditawarkan kepada wisatawan. “Perlu ada perencanaan secara matang, apa yang mau ditawarkan desa wisata kepada pengunjung mulai dari kondisi alam sampai kekhasan kuliner hingga produk pertanian seperti buah-buahan,” tambah dia.

Terlambat Pekerjaan, Pengembang Harus Bayar Denda

oleh
Pengembang Bayar Denda

KENDAL – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melihat langsung paket pekerjaan perbaikan Jalan Weleri – Petehan di Kabupaten Kendal, Senin (24/10/2022). Kunjungan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso. Saat tinjauan, Hadi mengatakan pekerjaan proyek sejauh ini masih terdapat kendala sehingga terjadi keterlambatan dalam target pengerjaan. “Terdapat temuan dimana SPK seharusnya pada 21 September 2022 harus selesai, akan tetapi targetnya mundur sehingga pengembang harus membayar denda,” tegas Hadi. Meskipun terjadi keterlambatan, Hadi menilai pekerjaan di lapangan sudah hampir selesai sehingga harus terus dipantau secara berkala. Ia menilai pekerjaan di lapangan sudah mencapai 98% dan juga diharapkan mampu selesai kurang dari 50 hari kerja. Di samping itu ia juga mengingatkan bahwa pengerjaan perlu adanya perencanaan yang matang sehingga kendala dapat diminimalisir Sebagai informasi, dalam kunjungan ini Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah didampingi oleh dinas terkait yakni Dinas DPUBMCK / BPJ Wilayah Semarang.