Jowonews

DIALOG PROAKTIF: Ngainirricadl, Dekat Kalangan Milenial dan Peduli Kalangan Disabilitas

DIALOG PROAKTIF: Ngainirricadl, Dekat Kalangan Milenial dan Peduli Kalangan Disabilitas

WONOSOBO – Muda dan enerjik. Itulah yang pertama kali terkesan dari seorang Muhammad Ngainirricadl. Sebagai anggota DPRD Jateng, mobilitasnya turun ke daerah pemilihannya sangat tinggi. Saat bersua dengan warga pun, Mas Ricardl-sapaan akrabnya, tak tebang pilih. Tua dan muda disambanginya. Pada program Proaktif DPRD Jawa Tengah, dia memperlihatkan aktivitasnya sebagai wakil rakyat. Pada Sabtu (3/6/2023), Ricardl didaulat menjadi narasumber pada acara almamaternya-UIN Walisongo. Dalam kesempatan itu dia mengisi Sekolah Legislasi yang diinisiasi oleh Fakultas Syariah. Kepada para mahasiswa, Sekretaris Komisi B itu mengatakan bahwa pendidikan politik sangat penting. Politik yang dimaksudkannya itu bukan berarti harus masuk dalam sebuah partai. Dalam organisasi mana pun, politik selalu ditanamkan dalam gerak dan langkah sebuah organisasi. “Politik itu sifatnya fleksibel. Dia (politik) bisa mengisi ruang-ruang kebuntuan. Termasuk saat masuk sebuah partai pun juga demikian. Bukan tidak mungkin kita semua menjadi anggota legislatif di kemuadian hari, kaum milenial harus mampu mewarnai dunia politik, jangan hanya melulu pada lingkup kampus saja,” ucapnya. Setelah selesai kegiatan, perjalanan dilanjutkan menuju Dapil IX. Singgah di Temanggung, Richadl menyapa kelompok tani di daerah Parakan. Tak berselang lama, ia pun meluncur ke Wonosobo. Di daerah tinggi itu, mendatangi tempat oleh-oleh yang dikelola oleh para disabilitas. Tempat oleh-oleh itu dinamakan “Diang”. Maryam dan juga Ipung, selaku pengelola dan juga Ketua Himpunan Wanita Disabilitas dan juga Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo mengaku sangat terbantu dengan peran Richadl. Dengan demikian munculah semangat untuk mengoptimalkan kalangan disabilitas untuk memiliki karya. “Perhatian dari Mas Ricardl sangat berarti bagi kami. Kami pun punya semangat untuk menunjukkan kaum disabilitas itu mampu menjadi seperti orang pada umumnya,” ucap Maryam. Ngainirrichadl berjanji untuk tetap memperhatikan para kaum disabilitas seperti halnya mengadakan pelatihan seperti yang pernah dia berikan beberapa waktu yang lalu untuk pelaku UMKM yang pesertanya juga ada sebagian dari kaum disabilitas. Ke depannya dia akan mengadakan lagi pelatihan khusus untuk kaum disabiliatas. “ini sebagian bentuk kepedulian kami selaku anggota DPRD Jawa Tengah, selain memberikan pelatihan UMKM , saya juga akan promosikan produk-produk yang dihasilkan para disabilitas,” katanya mengakhiri perbincangan. Dalam kesibukannya , Mas Richadl tak lupa menyempatkan diri menikmati kopi yang ada di Wonosobo. Tomo Kopi yang merupakan kedai Kopi dengan suasana rumah jadul namun banyak dikunjungi kaum milenial, Tomo kopi ini dikelola oleh Adam, anak muda dengan banyak kreativitas. “Tomo Kopi ini, meskipun suasana rumah dibuat jadul namun pengunjung banyak sekali kaum muda yang dating pada malam hari ini untuk sekedar ngopi dan asyik untuk tongkrongan, kedai ini sudah berdiri sejak tahun 70an, nah saya ini merupakan generasi ketiga,” kata Adam. (Adv)

Perlu, Validasi Data Kemiskinan di Jateng

Validasi Data Kemiskinan di Jateng

WONOGIRI – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti soal pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, data itu menjadi salah satu komponen untuk menyusun rencana pengentasan kemiskinan. Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endriyaningsih, saat berdiskusi bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini. Pada kesempatan itu, ia juga berharap, dengan validasi DTKS, tidak ada potensi selisih atau ada warga yang belum terdata.  “Update, kriteria, verifikasi, sampai validasi menjadi penting. Oleh karenanya, kami ingin mendengar dari Kabupaten Wonogiri, muatan lokal seperti apa yang dilakukan terhadap DTKS. Data itu salah satu aset penting dan untuk mendapatkannya mahal tapi kalau datanya kacau jatuhnya lebih mahal lagi,” ungkap Endry, Wakil Rakyat dari Dapil Magelang dan Boyolali.  Endry menggambarkan bagaimana penggunaan data untuk penentuan tindakan atas kemiskinan by name. Sehingga, program yang ada, atau yang dicarikan bisa tetap sasaran.  “Kalau by name butuhnya jamban, ya dikasih jamban, butuhnya hanya jamban jangan kasih perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Belum lagi kalau dicarikan CSR atau lembaga filantropi, jadi lebih akurat. Data ini penting untuk penentuan program pengentasan kedepan. Apalagi ini infonya Jateng juga akan membuat Data Terpadu Jateng, kita nantikan seperti apa,” ujarnya. Senada dengan Endry, Anggota Komisi E lainnya yakni Ida Nurul Farida juga mengatakan pentingnya data yang valid dan berkelompok. Menurut dia pengelompokan atau rincian singkat dari jenis kemiskinan yang ada akan sangat mempermudah pemerintah untuk membuat program dan mempermudah masyarakat juga untuk membantu mengawasinya.  Ia menilai peran serta masyarakat langsung untuk pemenuhan DTKS sangatlah diperlukan. Hal itu bisa dimulai dari pengusulan, validasi, penyaluran program, hingga pengawasannya. “Data itu harus kita dorong, kita fasilitasi dengan prinsip peran aktif dari masyarakat. Karena, bagaimanapun itu kewajiban semua pihak agar program tepat sasaran dan kemiskinan terangkat dari daerah tersebut,” harap Ida. Ia juga mendorong adanya program yang sustainable berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dari target program sehingga tidak menyisakan tugas lain dikemudian hari. Mengingat, ada beberapa program yang malah membuat warga masuk ke dalam lingkaran sistem kemiskinan. Menanggapinya, Kurnia Listiyarini selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri mengaku sependapat soal validasi data dan perlunya peran aktif masyarakat. Cita-cita adanya sistem satu data akan sangat membantu untuk program program yang ada.  Mengenai peran aktif masyarakat, nantinya membuat data yang telah dikumpulkan selalu update. Karena, yang tahu seperti apa kondisi sesorang adalah tetangga dan perangkat di daerah/ desa itu sendiri. “Untuk mendapatkan data, memang membutuhkan banyak anggaran dan mahal. Terlebih, kalau datanya tidak jelas, mengumpulkannya asal-asalan atau apa adanya, maka itu akan jauh menghabiskan anggaran dan lebih Mahal lagi,” tandasnya.  (Adv)

Kebun Benih Kandeman Diharapkan Bisa Suplai Bibit Unggulan

Kebun Benih Kandeman

BATANG – Budi daya sejumlah tanaman yang dikembangkan Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kandeman, Batang mendapatkan perhatian dari Komisi B DPRD Jateng. Sekarang ini TPH Kandeman mampu membudidayakan tanam Srikaya, Kelengkeng, dan Durian. Menurut Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni, budi daya tanaman sangat diperlukan terlebih hasil panen mampu memenuhi pangsa pasar domestic maupun internasional. Kedatangan mereka ke TPH Kandeman, Senin (8/5/2023), untuk mengetahui konsep pengembangan budi daya maupun permasalahan yang dihadapi supaya mendapatkan solusi ke depannya. “Apakah benih tanaman pangan yang dikembangkan TPH Kandeman bisa memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Tren saat ini, hasil perkebunan banyak dicari oleh petani. Kalau stok mencukupi tentu sangatlah bagus,” ucapnya di sela-sela pertemuan yang turut dihadiri  Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas  Endang Tri Hartati. Dalam paparannya,  Endang menyampaikan,  sekarang ini di Kebun Benih TPH Kandeman  telah memiliki 94 pohon induk seperti Srikaya, Kelengkeng, Durian. Dalam pengembangan bibitnya memiliki 1.882 pohon. Capaian PAD 2023 Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Kandeman saat ini baru mencapai Rp. 46.125.000 atau baru 7,37% dari capaian target Rp. 625.550.000. Menyinggung SDM, Kebun Benih TPH Kandeman memiliki 16 orang tenaga kerja meliputi 7 orang tenaga kerja harian lepas, 6 orang tenaga teknis, 1 orang PNS sebagai coordinator, 1 orang outsourcing  dan 1 orang penjaga malam. Endang Tri Hartati menambahkan, mengenai permasalahan untuk permintaan pasar yang berubah-ubah, target produksi buah secara berkesinambungan belum tercapai. Terlebih mengenai kondisi embung sebagai penampung air belum memadai karena masih perlu dilakukan perbaikan.   “Kegiatan penyiraman tanaman terkendala karena belum adanya jaringan irigrasi secara permanen, anggaran untuk pemupukan tanaman masih rendah, Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan luasan lahan produktif, belum tercukupi SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan usaha tani, pagar keliling dan fasilitas umum pendukung,”ucapnya. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya keras untuk memaksimalkan kondisi yang ada. Pengadaan bibit serta pengembangannya terus dilakukan. (Adv)

Komisi D Minta Pengerjaan Jembatan Ganepo Tak Molor

Pengerjaan Jembatan Ganepo

SRAGEN – Komisi D DPRD Jawa Tengah meninjau perkembangan proyek penggantian jembatan Ganepo di ruas Jalan Galeh-Ngrampal, Sragen, Senin (8/5/2023). Sekretaris Komisi D Chamim Irfani mewanti-wanti  kepada pemerintah provinsi supaya proyek pembangunan jembatan Ganefo harus cepat selesai. Proyek tersebut sempat terhenti karena adanya pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Keberadaan jembatan penghubung kecamatan Ngrampal dan Tangen ini, lanjut dia, dinilai krusial bukan hanya untuk warga Sragen namun juga Grobogan. Keberadaan jembatan akan berdampak pada peningkatan ekonomi di wilyahnya. “Jembatan ini masuk jalan provinsi, menghubungkan wilayah Sragen dan Grobogan. Maka, pekerjaan jembatan jangan sampai molor,” tegasnya. Pembangunan jembatan Ganepo dimulai pada 2021 dilaksanakan oleh PT Putra Mas Indah Baroe dan konsultan pengawas CV Jatidiri. Nilai pagu Rp 20 miliar, nilai kontrak Rp 16.984.000.000, dan nilai addendum Rp 13,7 miliar. Selanjutnya pada 2022, proyek tersebut dilanjutkan oleh PT Satua Cipta Perkasa dan konsultan pengawas PT Wastu Anopama dengan nilai pagu 20 miliar nilai kontrak 18.595.111.000 dan nilai adendum Rp 11.593.534.000.  Pada 2023 pengerjaan proyek jembatan Ganepo sedang dalam proses tender sampai dengan 15 Mei 2023 dengan nilai pagu sebesar 12 miliar. Dengan adanya pelelalangan diharapkan pemenang tender berkualitas sehingga proyek pekerjaan pembangunan jembatan Ganepo dapat selesai tepat waktu, (Adv)

MEDIA TRADISIONAL : Kesenian Ebeg Banyumasan Harus Dilestarikan

Kesenian Ebeg Banyumasan Harus Dilestarikan

PURBALINGGA – Anggota Komisi D DPRD Jateng Mochamad Ichwan mengajak masyarakat untuk terus melestarikan kesenian Ebeg. Kesenian yang merupakan seni budaya yang berasal dari Jawa-Banyumasan ini merupakan aset bangsa yang perlu terus dilestarikan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sosialisasi Kebijakan melalui Media Tradisional yang diselenggarakan di Lapangan Desa Karangaren, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, belum lama ini. “Kesenian Ebeg berkembang di daerah Jawa Tengah khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Kesenian Ebeg termasuk dalam seni tari tradisional yang bercerita tentang ksatria yang berlatih perang. Kesenian ini telah berkembang sejak meletusnya perang diponegoro,” jelasnya. Anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng itu menambahkan, Ebeg tidak menceritakan tokoh atau pengaruh agama tertentu. Lagu-lagu justru banyak menceritakan kehidupan masyarakat tradisional, terkadang berupa pantun dan wejangan. Lagu sepanjang pentas hampir semua menggunakan Bahasa Jawa Banyumasan dengan khas logat ngapak. “Di Banyumasan, kesenian Ebeg harus kita lestarikan dan jangan sampai punah,” ungkap pria asal Purbalingga itu. Dalam acara yang dihadiri oleh ribuan penonton itu, dia mengungkapkan DPRD Jateng akan terus mendorong kelestarian budaya daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Dengan terjaganya budaya bangsa tersebut, sehingga anak cucu kita ke depan akan terus menikmati warisan nenek moyang tersebut dan terjaga dari gempuran budaya asing.  “Dalam rangka nguri-uri budaya jawa tengah, kami akan menyelenggarakan kegiatan semacam ini sebulan sekali,” tandasnya. (Adv)

RAPAT PARIPURNA: Sumanto Jadi Ketua DPRD Jateng

Sumanto Jadi Ketua DPRD Jateng

GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Selasa (2/5/2023), salah satu agenda penting yang dibahas yakni Pemberhentian Pimpinan DPRD (Pimwan) Provinsi Jateng Sisa Masa Jabatan 2019-2024 sekaligus usulan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimwan. Dalam agenda itu, ditetapkan bahwa Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto sebagai Ketua DPRD. Sebagai informasi, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jateng mengajukan surat usulan kepada DPRD Provinsi Jateng soal pengajuan nama Sumanto untuk menggantikan Almarhum Bambang Kusriyanto. Surat itu ditandatangani DPD PDI Perjuangan Provinsi Jateng Bambang Wuryanto. Untuk selanjutnya, setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, DPRD akan mengajukan ke Kemendagri untuk mendapatkan surat keputusan. Setelah itu, baru digelar pelantikan Ketua DPRD. “Apakah rancangan keputusan DPRD mengenai penggantian dan usulan pengangkatan tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPRD Sukirman kepada Anggota Dewan dalam rapat paripurna. Pertanyaan Pimwan itu langsung dijawab serentak oleh Anggota Dewan yang hadir di ruangan. “Setuju!” Usai penetapan persetujuan keputusan DPRD itu, rapat paripurna ditutup oleh Pimwan. (Adv)

SOSIALISASI NON-PERDA: Jalani Mudik Lebaran, Hati-hati Cuaca Ekstrim

SOSIALISASI NON-PERDA: Jalani Mudik Lebaran, Hati-hati Cuaca Ekstrim

DEMAK – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nurul Furqon hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ dengan tema ‘Cuaca Ekstrim sebagai Akar Masalah Kerusakan Jalan’ di MA Sunan Kalijogo, Jogoloyo, Wonosalam Kabupaten Demak, baru-baru ini.  Acara yang diselenggarakan Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng itu juga menghadirkan Anggota DPRD Kabupaten Jepara Maskuri dan KH. Fathoni selaku ulama Kabupaten Demak. Pada kesempatan tersebut, Nurul menyoroti mengenai kerusakan jalan yang sering terjadi di Kabupaten Demak dan Jepara. Ia menilai Kerusakan tersebut terjadi diakibatkan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini.  “Cuaca ekstrim akibat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Selain itu, air laut yang tiba-tiba pasang juga ikut memperparah keadaan sehingga jalan yang baru saja diperbaiki pun jadi rusak,” ungkap Anggota Fraksi PPP DPRD Jateng tersebut. Ia menambahkan koordinasi dengan dinas terkait terus dilakukan guna menangani permasalahan tersebut. Sehingga, harapannya ke depan jalan di Provinsi Jateng bisa menjadi lebih baik.  Sementara itu, Maskuri berharap pemerintah provinsi dapat segera menangani kerusakan jalan tersebut. Hal itu mengingat dalam waktu dekat arus mudik dan balik lebaran akan melewati jalan tersebut. “Jalan Provinsi di Jepara banyak yang harus diperbarui terutama akses antar kabupaten,” ungkap Maskuri. Sementara, Fatoni mengungkapkan, selain cuaca ekstrim, jalan yang rusak juga disebabkan oleh ulah manusia. Merusak alam dengan menebang pohon besar di hutan sehingga mengakibatkan banjir yang bisa mengikis aspal jalan. (Adv)

Pengelolaan Makam Sunan Ampel Jadi Contoh Tata Kelola Wisata Religi di Jateng

Makam Sunan Ampel

SURABAYA – Asri dan tentram, suasana itu sangat terasa saat Komisi B DPRD Provinsi Jateng berziarah di Komplek Makam Sunan Ampel, Kota Surabaya Provinsi Jatim, Selasa (11/4/2023). Saat bertemu dan berdiskusi dengan Pengurus Masjid Sunan Ampel, Gus Zainal Abidin, dijelaskan bahwa pengelolaan seluruh kompleks dilakukan lewat sistem koperasi.  “Pengelolaan komplek Masjid Sunan Ampel dan Makam, dilakukan lewat sistem koperasi dimana pendanaannya berasal dari infaq. Selain itu, di lingkungan komplek beberapa sektor usaha mikro seperti UMKM yang bergerak di bidang kuliner, fashion busana muslim, dan penginapan. Sedangkan di sektor usaha makro bergerak di bidang pendidikan lewat madrasah dan perguruan tinggi, sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat sekitar atau corporate social responsibility. Makam sunan Ampel itu hampir tidak pernah sepi peziarah, baik di hari biasa maupun hari besar keagamaan,” jelasnya, yang juga dosen salah satu perguruan tinggi di Kota Surabaya. Mendengar hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Maryuni mengaku pihaknya ingin pengelolaan secara terpadu tersebut bisa menjadi acuan dalam perancangan Raperda Pariwisata Jateng yang saat ini sedang disusun. Dalam perda itu nantinya pengelolaan tempat wisata, baik religi maupun umum, dapat terkoordinasi dengan baik.  “Melihat kompleks pemakaman Sunan Ampel dan beberapa fasilitas di dalam areanya, sangat menunjang kebutuhan para peziarah. Tentunya itu adalah yang sangat baik. Nantinya, dalam Raperda Pariwisata, terutama wisata religi, diharapkan akan terkelola dengan baik dan tidak terkotori kegiatan ataupun aktivitas yang mengganggu peziarah,” kata Sri.  Dari raperda itu, lanjut dia, diharapkan pula pengelolaan keuangannya dilakukan secara terpadu. Dengan begitu, mampu membawa dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar, terlebih bergerak di sektor UMKM. Sebagai informasi, Sunan Ampel atau Raden Rahmat dikenal sebagai salah satu dari 9 Wali Songo (penyebar agama Islam) di tanah Jawa. Dikenal dengan metode dakwah ‘Molimo’ atau lima pantangan, menurut catatan sejarah baik babad tanah Jawa dan arsip Leiden, Sunan Ampel lahir dari pasangan, ayahnya bernama Samarkand (Uzbekistan) dan Ibu yang merupakan Putri Raja Champa sekitar 1400an.